Pemerintah Kuwait tak akan tolelir aksi demonstrasi

Sindonews.com – Pemerintah Kuwait mengeluarkan peringatan pada Jumat (14/6/2013), yang menyatakan, mereka tak akan mentolelir aksi protes tanpa izin yang dilakukan selama masa sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas sistem pemilu baru di negara itu.

"Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak akan pernah mengizinkan demonstrasi atau pawai di luar Erada Square," sebut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, seperti dikutip dari Reuters.

Sidang yang digelar MK Kuwait ini akan menentukan, apakah sistem pemilu baru yang diperkenalkan penguasa negara itu bersifat konstitusional atau tidak. “Setiap demonstran yang melanggar hukum akan ditangani dengan "Tegas",” lanjut pernyataan itu.

Pada Oktober tahun lalu, penguasa Kuwwait, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah mengubah aturan pemungutan suara dalam pemilihan umum di negara itu. Perubahan ini dilakukan al-Sabah, hanya enam pekan sebelum digelarnya pemilu.

Akibatnya, politisi dari partai oposisi memboikot pemilu dan pada malam pemilihan, puluhan ribu warga Kuwait melakukan aksi protes terhadap keputusan tersebut. Kubu oposisi mengatakan, keputusan itu adalah upaya untuk menghentikan oposisi untuk membentuk mayoritas atau blok di parlemen.