PBB setujui intervensi militer di Mali
Kamis, 29 November 2012 - 20:42 WIB
PBB setujui intervensi militer di Mali
A
A
A
Sindonews.com - Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan, Dewan Keamaan (DK) PBB bersedia membantu intervensi militer di Mali, jika Perserikatan Negara-negara Afrika (AN) dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar seputar kapabilitas pasukan yang mereka ajukan.
"Mengingat aksi kelompok teror yang berafiliasi dengan militan semakin melanggar hak asasi manusia di sana, maka operasi militer di Mali memang diperlukan. Tapi, rencana pengutusan pasukan AN ke Mali harus didukung oleh rencana yang matang,” kata Ki-moon, seperti dilansir starafrika, Kamis (29/11/2012).
Sayangnya, PBB hanya bisa memberi dukungan lisan untuk operasi militer di Mali. “PBB tidak bisa memberikan bantuan dana untuk membiayai operasi tersebut," lanjutnya. Ki-moon mengatakan, menurut rincian para diplomat, diperkirakan biaya operasi militer di Mali untuk tahun pertama akan menyedot dana USD 500 juta.
"Pertanyan mendasar dari operasi ini adalah, bagaimana operasi ini akan dijalankan. Apakah dipimpin oleh militer, atau melatih tentara pemerintah Mali, atau operasi ini akan terus berlanjut. Semua ini belum terjawab,” papar Ki-moon.
Ban menambahkan, operasi militer tidak seharusnya digelar tanpa melalui dialog politik secara luas untuk mendapatkan konsensus bersama. DK PBB sendiri baru akan mulai membahas masalah pemnerontakan Mali pada 5 Desembar mendatang, sementara resolusi untuk Mali mungkin baru bisa disahkan pada akhir atau awal tahun depan.
Jika operasi militer tersebut benar diluncurkan, kemungkinan besar dapat dilancarkan pada September tahun depan. "Terlepas dari pihak mana yang akan mengelar operasi ini, dana untuk memerangi operasi ini bisa didapatkan melalui bantuan sukarela atau bilateral. Sementara anggota Dewan hanya bisa menawarkan bantuan paket logistik untuk operasi tersebut," terang Ki-moon.
"Mengingat aksi kelompok teror yang berafiliasi dengan militan semakin melanggar hak asasi manusia di sana, maka operasi militer di Mali memang diperlukan. Tapi, rencana pengutusan pasukan AN ke Mali harus didukung oleh rencana yang matang,” kata Ki-moon, seperti dilansir starafrika, Kamis (29/11/2012).
Sayangnya, PBB hanya bisa memberi dukungan lisan untuk operasi militer di Mali. “PBB tidak bisa memberikan bantuan dana untuk membiayai operasi tersebut," lanjutnya. Ki-moon mengatakan, menurut rincian para diplomat, diperkirakan biaya operasi militer di Mali untuk tahun pertama akan menyedot dana USD 500 juta.
"Pertanyan mendasar dari operasi ini adalah, bagaimana operasi ini akan dijalankan. Apakah dipimpin oleh militer, atau melatih tentara pemerintah Mali, atau operasi ini akan terus berlanjut. Semua ini belum terjawab,” papar Ki-moon.
Ban menambahkan, operasi militer tidak seharusnya digelar tanpa melalui dialog politik secara luas untuk mendapatkan konsensus bersama. DK PBB sendiri baru akan mulai membahas masalah pemnerontakan Mali pada 5 Desembar mendatang, sementara resolusi untuk Mali mungkin baru bisa disahkan pada akhir atau awal tahun depan.
Jika operasi militer tersebut benar diluncurkan, kemungkinan besar dapat dilancarkan pada September tahun depan. "Terlepas dari pihak mana yang akan mengelar operasi ini, dana untuk memerangi operasi ini bisa didapatkan melalui bantuan sukarela atau bilateral. Sementara anggota Dewan hanya bisa menawarkan bantuan paket logistik untuk operasi tersebut," terang Ki-moon.
(esn)
