Jepang salah tafsirkan pernyataan Menlu Rusia
Selasa, 31 Januari 2012 - 15:45 WIB
Jepang salah tafsirkan pernyataan Menlu Rusia
A
A
A
Sindonews.com - Sumber diplomatik Rusia mensinyalir, media Jepang salah menafsirkan pernyataan referendum atas sengketa Kepulauan Kuril yang diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergi Lavrov.
Pihak penyiaran nasional Jepang NHK mengutip ungkapan Lavrov pada hari Minggu bahwa nasib pulau-pulau Kuril yang disengketakan di Samudra Pasifik harus diputuskan melalui referendum nasional.
"Ini merupakan sebuah penyimpangan dari kata yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri. Kami menganggap kesalahan interpelasi sebagai sebuah provokasi," ungkap sumber delegasi Rusia yang menyertai kunjungan Lavrov di Asia Pasifik seperti dikutip dalam Ria novosti, Selasa (31/1/2012).
Baris teratas dari dari kepulauan Kuril Selatan, yang dikenal sebagai Wilayah Utara Jepang, telah menjadi wilayah persengketaan antara Jepang dan Rusia sejak akhir Perang Dunia II.
Pihak Rusia telah berulang kali mengatakan kedaulatan atas empat pulau yang telah dicaplok oleh Uni Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kedaulatan ini memiliki dasar hukum internasional dan tak terbantahkan.
Sengketa lama wilayah teritorial meningkat pada November 2010 setelah kunjungan Presiden Rusia Dimitry Medvedev ke salah satu pulau. Pemerintah Jepang mengatakan perjalanan Medvedev tersebut merupakan ketidaksopanan yang tidak bisa dibenarkan. Ungkapan Pemerintah Jepang ini memicu reaksi kemarahan Rusia.(azh)
Pihak penyiaran nasional Jepang NHK mengutip ungkapan Lavrov pada hari Minggu bahwa nasib pulau-pulau Kuril yang disengketakan di Samudra Pasifik harus diputuskan melalui referendum nasional.
"Ini merupakan sebuah penyimpangan dari kata yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri. Kami menganggap kesalahan interpelasi sebagai sebuah provokasi," ungkap sumber delegasi Rusia yang menyertai kunjungan Lavrov di Asia Pasifik seperti dikutip dalam Ria novosti, Selasa (31/1/2012).
Baris teratas dari dari kepulauan Kuril Selatan, yang dikenal sebagai Wilayah Utara Jepang, telah menjadi wilayah persengketaan antara Jepang dan Rusia sejak akhir Perang Dunia II.
Pihak Rusia telah berulang kali mengatakan kedaulatan atas empat pulau yang telah dicaplok oleh Uni Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kedaulatan ini memiliki dasar hukum internasional dan tak terbantahkan.
Sengketa lama wilayah teritorial meningkat pada November 2010 setelah kunjungan Presiden Rusia Dimitry Medvedev ke salah satu pulau. Pemerintah Jepang mengatakan perjalanan Medvedev tersebut merupakan ketidaksopanan yang tidak bisa dibenarkan. Ungkapan Pemerintah Jepang ini memicu reaksi kemarahan Rusia.(azh)
()
