Panglima militer Papua Nugini dikudeta

Sindonews.com - Sekelompok tentara di Papua Nugini (PNG) melancarkan kudeta terhadap panglima militer mereka. Para tentara kemudian menangkap Brigadir Jenderal Francis Agwi, dan membuatnya menjadi tahanan rumah.

Dalam pemberontakan ini sekitar 12-20 orang tentara terlibat, mereka mengambil alih kekuasan di markas militer di Port Moresby selama beberapa saat. Pemberontak menunjuk Kolonel Yaura Sasa sebagai Panglima Militer yang baru.

Aksi pemberontakan di Papua Nugini dipimpin oleh Kolonel Yaura Sasa. Para pemberontak juga berencana menggulingkan Peter O'Neill dari jabatan perdana menteri.

Pemberontak menuntut agar mantan Perdana Menteri Papua Nugini, Michael Somare kembali bekerja. Keputusan ini sesuai dengan keputusan persidangan akhir tahun lalu, bahwa Somare masih berstatus sebagai pemimpin yang sah dari Papua Nugini

"Tugas saya adalah memulihkan integritas dan menghormati kostitusional dan keputusan pengadilan. Saat ini saya menyerukan kepada kepala negara (Gubenur Jenderal Sir Michael Ogio) untuk segera mengembalikan jabatan kekuasaan Perdana Menteri kepada Michael Somare," ungkap Sasa di Barak Murray, Port Moresby seperti dikutip dalam Reuters, Kamis (26/1/2012).

Dalam kesempatan itu, Sasa mengingatkan parlemen Papua Nugini yang beranggotakan 109 orang diberikan waktu tenggat selama tujuh hari untuk menyelesaikan kekacauan yang dalam konstitusi nasional Papua Nugini.

“Sebagaimana mestinya saya telah ditunjuk atas pemerintah Michael Somare,” tambahnya.

Beberapa jam kemudian, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah menanggapai penyataan Sasa. Dalam konfrensi persnya dia mengatakan 15 orang yang mendukung tindakan Sasa telah ditangkap.

Dia juga menyerukan kepada para pemberontak untuk menyerahkan diri kepada polisi. Selain itu, Namah juga memperingatkan bahwa aksi pemberontakan akan dihukum mati.

“Mungkin sudah tidak waras menipu polisi dan tentara untuk mengejar keserakahan dan keegoisan pribadi. Sangat menyedihkan,” ungkap Namah dalam konfrensi pers yang digelar di Ibu Kota Port Moresby.

Situasi politik dan militer Papua Nugini sejak tahun 1997 tidak kunjung stabil. Somare terpaksa digantikan karena dinyatakan tidak layak menjabat sebagai PM akibat kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Kemudian pada Agustus 2011 posisi PM digantikan oleh Peter O'Neill.(azh)