Kabinet Baru Malaysia, 4 Menteri Senior Gantikan Peran Deputi PM
Selasa, 10 Maret 2020 - 10:15 WIB
Kabinet Baru Malaysia, 4 Menteri Senior Gantikan Peran Deputi PM
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) baru Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan kabinet pemerintahannya setelah sepekan ketegangan politik dengan berakhirnya pemerintahan Mahathir Mohamad. Kabinet itu akan menunjukkan ke mana arah pembangunan ekonomi Malaysia dan keberpihakan pemerintahan Muhyiddin.
Sebelum pengumuman sejumlah menteri kabinet, Muhyiddin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Shah. Semua menteri itu harus mendapatkan restu dari Raja Malaysia. Untuk Menteri Keuangan, Muhyiddin menunjuk CEO CIMB Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Selain Zafrul, Azmin Ali yang mewakili blok 11 anggota parlemen yang membelot dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) bertanggung jawab untuk Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. (Baca: Mahathir Mohamad: Muhyiddin Bukan PM Malaysia yang Sah!)
Ismail Sabri Yaakob dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menjadi Menteri Senior Pertahanan. Sementara Fadillah Yusof Gabungan Partai Sarawak akan menjabat Menteri Pekerjaan Umum. Kalau Mohd Radzi Md Jidin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) akan menjadi Menteri Senior Pendidikan.
PM Muhyiddin juga tidak akan menunjuk deputi PM. Itu karena dia menganggap empat menteri senior baru tersebut mengawasi bidang ekonomi, keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan. “Dengan empat menteri senior, tidak perlu lagi jabatan deputi PM,” katanya dilansir Reuters.
Menteri Luar Negeri akan dipegang Hishammuddin Hussein dari UMNO. Sebelumnya, dia adalah Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Najib. Hishammuddin merupakan sepupu Najib. Kemudian dalam daftar kabinet, Mustapa Mohamed yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk sebagai menteri di departemen PM dalam bidang ekonomi.
Sebelum pengumuman menteri kabinet tersebut, Kantor PM Malaysia mengumumkan penunjukan Azam Baki sebagai Kepala Komisioner Komisi Antikorupsi Malaysia setelah pengunduran diri Latheefa Koya pekan lalu menyusul pengunduran diri Mahathir. Lateefa sebelumnya memimpin penyelidikan mantan PM Najib Razak dan pemimpin UMNO lainnya dalam skandal megakorupsi lembaga dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Koalisi pemerintahan Muhyiddin diperkirakan akan lebih menganakemaskan etnik Melayu sebagai mayoritas. Namun, pemerintah harus memotong prediksi pertumbuhan tahun ini dan mengumumkan paket stimulus senilai USD4,76 miliar.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan pelambatan terparah dalam satu dekade terakhir. Menurunnya harga minyak dunia juga mengakibatkan Malaysia ikut terpuruk karena menjadi eksportir gas alam terbesar ketiga.
Muhyiddin (72) dilantik sebagai PM ke-8 Malaysia di Istana Negara di Kuala Lumpur pada 1 Maret lalu. Koalisi baru yang dibentuk Partai Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Muhyiddin, UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan partai lainnya, berhasil mengambil alih kekuasaan federal dari koalisi sebelumnya, yakni Pakatan Harapan (PH). Koalisi baru itu setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai PM pada 24 Februari lalu, setelah kehancuran koalisi PH karena perebutan jabatan dengan Anwar Ibrahim. (Baca juga: PM Muhyiddin Sodorkan Susunan Kabinet Baru Kepada Raja Malaysia)
Sebelumnya, Istana Kerajaan Malaysia membantah tudingan “kudeta kerajaan” dalam penunjukan PM baru negara itu. Mereka menyatakan Raja Malaysia menggunakan kekuatan diskresinya yang dijamin dalam konstitusi. Pernyataan Istana Malaysia itu merespons editorial harian asal Inggris, Guardian, pekan ini yang menyatakan Yang di-Pertuan Agung Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengabaikan hasil pemilu demokratis dengan menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai PM di tengah kamp oposisi mengklaim mayoritas di parlemen.
Istana menyatakan penunjukan PM baru sebagai “panggilan kewajiban” setelah bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik sebelum menunjuk Muhyiddin sebagai orang yang memimpin mayoritas di parlemen. Dalam konstitusi federal Malaysia, raja bisa memilih PM untuk memimpin kabinet, tetapi penunjukan itu mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Namun, Pakatan Harapan mengklaim juga memiliki 114 anggota parlemen dan akan mengajukan banding. Sebanyak 18 suara yang menjadi penentu bagi Muhyiddin datang dari Gabungan Partai Sarawak (GPS). Mahathir juga berencana menyerukan pemungutan suara untuk pemakzulan PM baru Malaysia. Pasalnya, dia mengklaim memiliki dukungan mayoritas. Kekhawatiran pemakzulan tersebut, Muhyiddin memilih menunda persidangan parlemen untuk menghindari berbagai perlawanan Mahathir. (Andika H Mustaqim)
Sebelum pengumuman sejumlah menteri kabinet, Muhyiddin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Shah. Semua menteri itu harus mendapatkan restu dari Raja Malaysia. Untuk Menteri Keuangan, Muhyiddin menunjuk CEO CIMB Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Selain Zafrul, Azmin Ali yang mewakili blok 11 anggota parlemen yang membelot dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) bertanggung jawab untuk Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. (Baca: Mahathir Mohamad: Muhyiddin Bukan PM Malaysia yang Sah!)
Ismail Sabri Yaakob dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menjadi Menteri Senior Pertahanan. Sementara Fadillah Yusof Gabungan Partai Sarawak akan menjabat Menteri Pekerjaan Umum. Kalau Mohd Radzi Md Jidin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) akan menjadi Menteri Senior Pendidikan.
PM Muhyiddin juga tidak akan menunjuk deputi PM. Itu karena dia menganggap empat menteri senior baru tersebut mengawasi bidang ekonomi, keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan. “Dengan empat menteri senior, tidak perlu lagi jabatan deputi PM,” katanya dilansir Reuters.
Menteri Luar Negeri akan dipegang Hishammuddin Hussein dari UMNO. Sebelumnya, dia adalah Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Najib. Hishammuddin merupakan sepupu Najib. Kemudian dalam daftar kabinet, Mustapa Mohamed yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk sebagai menteri di departemen PM dalam bidang ekonomi.
Sebelum pengumuman menteri kabinet tersebut, Kantor PM Malaysia mengumumkan penunjukan Azam Baki sebagai Kepala Komisioner Komisi Antikorupsi Malaysia setelah pengunduran diri Latheefa Koya pekan lalu menyusul pengunduran diri Mahathir. Lateefa sebelumnya memimpin penyelidikan mantan PM Najib Razak dan pemimpin UMNO lainnya dalam skandal megakorupsi lembaga dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Koalisi pemerintahan Muhyiddin diperkirakan akan lebih menganakemaskan etnik Melayu sebagai mayoritas. Namun, pemerintah harus memotong prediksi pertumbuhan tahun ini dan mengumumkan paket stimulus senilai USD4,76 miliar.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan pelambatan terparah dalam satu dekade terakhir. Menurunnya harga minyak dunia juga mengakibatkan Malaysia ikut terpuruk karena menjadi eksportir gas alam terbesar ketiga.
Muhyiddin (72) dilantik sebagai PM ke-8 Malaysia di Istana Negara di Kuala Lumpur pada 1 Maret lalu. Koalisi baru yang dibentuk Partai Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Muhyiddin, UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan partai lainnya, berhasil mengambil alih kekuasaan federal dari koalisi sebelumnya, yakni Pakatan Harapan (PH). Koalisi baru itu setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai PM pada 24 Februari lalu, setelah kehancuran koalisi PH karena perebutan jabatan dengan Anwar Ibrahim. (Baca juga: PM Muhyiddin Sodorkan Susunan Kabinet Baru Kepada Raja Malaysia)
Sebelumnya, Istana Kerajaan Malaysia membantah tudingan “kudeta kerajaan” dalam penunjukan PM baru negara itu. Mereka menyatakan Raja Malaysia menggunakan kekuatan diskresinya yang dijamin dalam konstitusi. Pernyataan Istana Malaysia itu merespons editorial harian asal Inggris, Guardian, pekan ini yang menyatakan Yang di-Pertuan Agung Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengabaikan hasil pemilu demokratis dengan menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai PM di tengah kamp oposisi mengklaim mayoritas di parlemen.
Istana menyatakan penunjukan PM baru sebagai “panggilan kewajiban” setelah bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik sebelum menunjuk Muhyiddin sebagai orang yang memimpin mayoritas di parlemen. Dalam konstitusi federal Malaysia, raja bisa memilih PM untuk memimpin kabinet, tetapi penunjukan itu mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Namun, Pakatan Harapan mengklaim juga memiliki 114 anggota parlemen dan akan mengajukan banding. Sebanyak 18 suara yang menjadi penentu bagi Muhyiddin datang dari Gabungan Partai Sarawak (GPS). Mahathir juga berencana menyerukan pemungutan suara untuk pemakzulan PM baru Malaysia. Pasalnya, dia mengklaim memiliki dukungan mayoritas. Kekhawatiran pemakzulan tersebut, Muhyiddin memilih menunda persidangan parlemen untuk menghindari berbagai perlawanan Mahathir. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
