PM Muhyiddin Sodorkan Susunan Kabinet Baru kepada Raja Malaysia
Senin, 09 Maret 2020 - 11:51 WIB
PM Muhyiddin Sodorkan Susunan Kabinet Baru kepada Raja Malaysia
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin akan menyodorkan daftar susunan kabinet baru kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin (9/3/2020). PM anyar pengganti Mahathir Mohamad ini sudah tiba di Istana Negara.
Mobil dinas yang membawa Muhyiddin, seperti dikutip The Star, telah memasuki gerbang utama Istana Negara pukul 10.47 pagi waktu setempat.
Kantor Perdana Menteri (PMO), dalam sebuah pernyataan sebelumnya, mengatakan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari raja, PM Muhyiddin diharapkan mengumumkan jajaran kabinet baru pada pukul 17.00 sore, hari Senin di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya.
Muhyiddin, 72, telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 oleh raja Malaysia di Istana Negara pada 1 Maret lalu.
Al-Sultan Abdullah menunjuk Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sesuai dengan Pasal 40 (2) (a) dan 43 (2) (a) Konstitusi Federal Malaysia.
Sebelumnya, Istana Kerajaan Malaysia membantah tudingan “kudeta kerajaan” dalam penunjukan Muhyiddin sebagai PM baru setelah pemimpin veteran Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Mereka menyatakan Raja Malaysia menggunakan kekuatan diskresinya yang dijamin dalam konstitusi. (Baca: Polemik Penunjukan PM Baru, Raja Malaysia Bantah 'Kudeta Kerajaan' )
Pernyataan istana ini merespons editorial media Inggris, The Guardian, yang pada pekan ini yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengabaikan hasil pemilu demokratis dengan menunjuk Muhyiddin sebagai PM di tengah kamp oposisi mengklaim mayoritas di parlemen.
Sebagai pemimpin baru, Muhyiddin mempunyai hak membentuk kabinet dengan kubu UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) yang dikalahkan pada pemilu 2018 oleh kelompok multietnik. Hal ini pernah dikecam Mahathir, karena aneh jika partai yang kalah dalam pemilu justru menjadi penguasa dan partai pemenang justru jadi oposisi.
Istana menyatakan penunjukan PM baru sebagai “panggilan kewajiban” setelah bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik. Menurut istana, Muhyiddin ditunjuk sebagai PM baru karena mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Pernyataan istana ini berbeda dengan klaim Mahathir Mohamad yang sebelumnya mengklaim dirinyalah yang mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
“Itu hanya terjadi setelah proses konsultasi terbuka yang sesuai dengan Konstitusi Federal, Yang Mulia mengeluarkan diskresinya sesuai dengan Konstitusi Federal untuk menunjuk PM baru,” kata Istana Negara seperti dilansir Reuters. Dengan demikian, Istana Negara mengklaim proses tersebut bukan proses “kudeta kerajaan”.
Mobil dinas yang membawa Muhyiddin, seperti dikutip The Star, telah memasuki gerbang utama Istana Negara pukul 10.47 pagi waktu setempat.
Kantor Perdana Menteri (PMO), dalam sebuah pernyataan sebelumnya, mengatakan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari raja, PM Muhyiddin diharapkan mengumumkan jajaran kabinet baru pada pukul 17.00 sore, hari Senin di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya.
Muhyiddin, 72, telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 oleh raja Malaysia di Istana Negara pada 1 Maret lalu.
Al-Sultan Abdullah menunjuk Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sesuai dengan Pasal 40 (2) (a) dan 43 (2) (a) Konstitusi Federal Malaysia.
Sebelumnya, Istana Kerajaan Malaysia membantah tudingan “kudeta kerajaan” dalam penunjukan Muhyiddin sebagai PM baru setelah pemimpin veteran Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Mereka menyatakan Raja Malaysia menggunakan kekuatan diskresinya yang dijamin dalam konstitusi. (Baca: Polemik Penunjukan PM Baru, Raja Malaysia Bantah 'Kudeta Kerajaan' )
Pernyataan istana ini merespons editorial media Inggris, The Guardian, yang pada pekan ini yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengabaikan hasil pemilu demokratis dengan menunjuk Muhyiddin sebagai PM di tengah kamp oposisi mengklaim mayoritas di parlemen.
Sebagai pemimpin baru, Muhyiddin mempunyai hak membentuk kabinet dengan kubu UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) yang dikalahkan pada pemilu 2018 oleh kelompok multietnik. Hal ini pernah dikecam Mahathir, karena aneh jika partai yang kalah dalam pemilu justru menjadi penguasa dan partai pemenang justru jadi oposisi.
Istana menyatakan penunjukan PM baru sebagai “panggilan kewajiban” setelah bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik. Menurut istana, Muhyiddin ditunjuk sebagai PM baru karena mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Pernyataan istana ini berbeda dengan klaim Mahathir Mohamad yang sebelumnya mengklaim dirinyalah yang mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
“Itu hanya terjadi setelah proses konsultasi terbuka yang sesuai dengan Konstitusi Federal, Yang Mulia mengeluarkan diskresinya sesuai dengan Konstitusi Federal untuk menunjuk PM baru,” kata Istana Negara seperti dilansir Reuters. Dengan demikian, Istana Negara mengklaim proses tersebut bukan proses “kudeta kerajaan”.
(mas)
