Aniaya Muslim Uighur, China Lakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Sabtu, 07 Maret 2020 - 06:23 WIB
Aniaya Muslim Uighur, China Lakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
A
A
A
WASHINGTON - Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat (AS) mengatakan penganiayaan pemerintah China terhadap etnis Uighur - termasuk penahanan massal di kamp-kamp interniran - merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan ini membuka jalan bagi apa yang dikatakan oleh seorang pakar menjadi tindakan hukum di pengadilan internasional.
Berbicara di sebuah acara berjudul "Penganiayaan Sistematik terhadap Uighur China," Direktur Pusat Simon-Skjodt museum untuk Pencegahan Genosida, Naomi Kikoler mengatakan situasi di barat laut Xinjiang China menunjukkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa China bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Penting untuk mengingat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan lahir dari pengalaman Holocaust dan pertama kali dituntut di Nuremberg," katanya, merujuk pada serangkaian pengadilan militer yang diadakan setelah Perang Dunia II pada 1945-46 oleh pasukan Sekutu di bawah hukum internasional dan hukum perang.
“Setiap pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi populasi mereka dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa pemerintah China gagal dalam hal ini, dan mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan penganiayaan dan pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang parah," terangnya seperti dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Sabtu (7/3/2020).
Kikoler mengutip laporan "menakutkan" tentang indoktrinasi politik, penyiksaan, kerja paksa, dan bahkan kematian dalam tahanan oleh mantan tahanan jaringan kamp tahanan Uighur yang luas, di mana sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya dituduh menyembunyikan "pandangan agama yang kuat" dan "gagasan politis yang salah" yang diyakini telah ditahan sejak April 2017.
Sementara Beijing awalnya menolak keberadaan kamp interniran di Xinjiang, China tahun lalu mengubah taktik dan mulai menggambarkan fasilitas itu sebagai "sekolah asrama" yang menyediakan pelatihan kejuruan untuk Muslim Uighur, mencegah radikalisasi, dan membantu melindungi negara dari terorisme.
Tetapi pelaporan oleh Layanan Uighur RFA dan outlet media lainnya menunjukkan bahwa mereka yang berada di kamp ditahan atas kehendak mereka dan menjadi sasaran indoktrinasi politik. Mereka secara rutin menghadapi perlakuan kasar di tangan pengawas mereka, dan menjalani diet yang buruk serta kondisi yang tidak higienis di fasilitas yang penuh sesak.
"Pelaku biasanya menemukan alasan untuk kejahatan mereka," kata Kikoler.
"Dalam hal ini, pemerintah China mengklaim memerangi terorisme atau memberantas kemiskinan - tetapi ini adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai dengan penganiayaan sistematis terhadap populasi Uighur," ujarnya.
Kikoler mengatakan bahwa walaupun mengejutkan, kejahatan semacam itu "bukanlah hal baru," mencatat bahwa orang-orang Yahudi juga dianiaya oleh Nazi Jerman berdasarkan identitas mereka,. Ia lantas memperingatkan terhadap tidak adanya tindakan yang memungkinkan sekitar enam juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis dalam Holocaust.
"Ketika kita mempertimbangkan skala masalah yang kita bahas hari ini, sulit untuk memikirkan solusi cepat," ucapnya.
"Selalu ada peran bagi kita masing-masing untuk bermain untuk menyinari kekejaman massal," ia menambahkan.
“Kita perlu mendesak agar kejahatan terhadap Uighur berakhir, dan mengakui keberanian mereka — Uighur dan yang lainnya — yang berjuang untuk mewujudkannya,” tandasnya.
Berbicara di sebuah acara berjudul "Penganiayaan Sistematik terhadap Uighur China," Direktur Pusat Simon-Skjodt museum untuk Pencegahan Genosida, Naomi Kikoler mengatakan situasi di barat laut Xinjiang China menunjukkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa China bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Penting untuk mengingat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan lahir dari pengalaman Holocaust dan pertama kali dituntut di Nuremberg," katanya, merujuk pada serangkaian pengadilan militer yang diadakan setelah Perang Dunia II pada 1945-46 oleh pasukan Sekutu di bawah hukum internasional dan hukum perang.
“Setiap pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi populasi mereka dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa pemerintah China gagal dalam hal ini, dan mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan penganiayaan dan pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang parah," terangnya seperti dikutip dari Radio Free Asia (RFA), Sabtu (7/3/2020).
Kikoler mengutip laporan "menakutkan" tentang indoktrinasi politik, penyiksaan, kerja paksa, dan bahkan kematian dalam tahanan oleh mantan tahanan jaringan kamp tahanan Uighur yang luas, di mana sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya dituduh menyembunyikan "pandangan agama yang kuat" dan "gagasan politis yang salah" yang diyakini telah ditahan sejak April 2017.
Sementara Beijing awalnya menolak keberadaan kamp interniran di Xinjiang, China tahun lalu mengubah taktik dan mulai menggambarkan fasilitas itu sebagai "sekolah asrama" yang menyediakan pelatihan kejuruan untuk Muslim Uighur, mencegah radikalisasi, dan membantu melindungi negara dari terorisme.
Tetapi pelaporan oleh Layanan Uighur RFA dan outlet media lainnya menunjukkan bahwa mereka yang berada di kamp ditahan atas kehendak mereka dan menjadi sasaran indoktrinasi politik. Mereka secara rutin menghadapi perlakuan kasar di tangan pengawas mereka, dan menjalani diet yang buruk serta kondisi yang tidak higienis di fasilitas yang penuh sesak.
"Pelaku biasanya menemukan alasan untuk kejahatan mereka," kata Kikoler.
"Dalam hal ini, pemerintah China mengklaim memerangi terorisme atau memberantas kemiskinan - tetapi ini adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai dengan penganiayaan sistematis terhadap populasi Uighur," ujarnya.
Kikoler mengatakan bahwa walaupun mengejutkan, kejahatan semacam itu "bukanlah hal baru," mencatat bahwa orang-orang Yahudi juga dianiaya oleh Nazi Jerman berdasarkan identitas mereka,. Ia lantas memperingatkan terhadap tidak adanya tindakan yang memungkinkan sekitar enam juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis dalam Holocaust.
"Ketika kita mempertimbangkan skala masalah yang kita bahas hari ini, sulit untuk memikirkan solusi cepat," ucapnya.
"Selalu ada peran bagi kita masing-masing untuk bermain untuk menyinari kekejaman massal," ia menambahkan.
“Kita perlu mendesak agar kejahatan terhadap Uighur berakhir, dan mengakui keberanian mereka — Uighur dan yang lainnya — yang berjuang untuk mewujudkannya,” tandasnya.
(ian)
