Diduga Dibuat di Kamp Uighur, AS Sita Produk Rambut Manusia Asal China

WASHINGTON - Pejabat bea cukai Amerika Serikat (AS) menyita paket produk yang terbuat dari rambut manusia. Produk-produk itu diyakini dibuat oleh Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp pekerja paksa di Provinsi Xinjiang barat China .

"Produksi barang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius," kata Brenda Smith, asisten komisaris eksekutif untuk perdagangan di Customs and Border Patrol (CBP) seperti dikutip dari RFERL, Kamis (2/7/2020).

Dalam sebuah pernyataan, CBP mengatakan produk-produk itu adalah bagian dari pengiriman seharga USD800 ribu, 13 ton dari Perusahaan Produk Rambut Meixin Lop County. CBP telah memerintahkan agar barang perusahaan itu ditahan dengan alasan menggunakan penjara dan kerja paksa, termasuk anak-anak.

Smith mengatakan perintah penahanan, tertanggal 17 Juni, dimaksudkan untuk mengirim pesan ke semua entitas yang ingin melakukan bisnis dengan AS bahwa praktik ilegal dan tidak manusiawi tidak akan ditoleransi dalam rantai pasokan negara itu.

Lop County Meixin adalah pengekspor rambut manusia asal Xinjiang ketiga yang masuk daftar hitam dalam beberapa bulan terakhir karena menggunakan kerja paksa. Produknya biasanya digunakan dalam tenun dan ekstensi.

CBP mengatakan itu adalah tanggung jawab semua importir AS untuk mengonfirmasi rantai pasokan mereka bebas dari kerja paksa untuk memastikan bahwa asal dan kualitas barang yang diimpor sesuai dengan undang-undang A.S.

Pengumuman itu dikeluarkan ketika Departemen Luar Negeri AS, Perdagangan, Perbendaharaan, dan Keamanan Dalam Negeri memperingatkan bisnis AS untuk berhati-hati mengimpor barang melalui rantai pasokan yang melibatkan kerja paksa atau penjara di Xinjiang dan tempat lain di China.

Departemen-departemen itu juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak memasok alat-alat pengawasan kepada pihak berwenang di Xinjiang atau membantu pembangunan fasilitas yang digunakan dalam penahanan massal orang-orang Uighur dan minoritas lain di provinsi itu.

"Pemerintah China terus melakukan kampanye penindasan di Xinjiang, dengan menargetkan warga Uighur, etnis Kazakh, etnis Kyrgyz, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya," kata Departemen Luar Negeri.

"Bisnis yang membuka diri terhadap hal ini harus mewaspadai risiko reputasi, ekonomi, dan hukum," kata mereka.