Oposisi Thailand Mulai Debat Kecaman Terhadap Perdana Menteri
Selasa, 25 Februari 2020 - 02:01 WIB
Oposisi Thailand Mulai Debat Kecaman Terhadap Perdana Menteri
A
A
A
BANGKOK - Oposisi Thailand memulai debat kecaman parlemen terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan lima menterinya pada Senin (24/2).
Debat itu dilakukan beberapa hari setelah Pengadilan Konstitusional membubarkan partai oposisi. Mosi kecaman tampaknya gagal tapi debat publik itu menunjukkan kritik terhadap Prayuth sejak dia beralih dari penguasa militer menjadi kepala pemerintahan terpilih.
Ketegangan politik meningkat di Thailand setelah pengadilan membubarkan Partai Masa Depan Maju (FFP), partai terbesar ketiga di parlemen. Pengadilan juga melarang 16 anggota senior FFP berpolitik karena dianggap melanggar hukum pendanaan partai politik.
Keputusan pengadilan itu memicu unjuk rasa dan kecaman terhadap kondisi demokrasi di negara itu. Unjuk rasa lebih besar diperkirakan digelar pekan ini.
Prayuth dituduh berkuasa melalui cara-cara tidak demokratis, pemerintahan tidak efektif, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
"PM Prayuth mengizinkan korupsi meluas dan menggunakan kekuasaan posisinya untuk keuntungan diri sendiri dan pihak lain," ujar Sompong Amornvivat, ketua Partai Phue Thai dan blok oposisi saat membuka debat tersebut.
Debat akan berlanjut hingga Kamis (27/2) dan voting mosi tak percaya pada PM dan lima menteri kabinetnya pada Jumat (28/2).
Debat itu dilakukan beberapa hari setelah Pengadilan Konstitusional membubarkan partai oposisi. Mosi kecaman tampaknya gagal tapi debat publik itu menunjukkan kritik terhadap Prayuth sejak dia beralih dari penguasa militer menjadi kepala pemerintahan terpilih.
Ketegangan politik meningkat di Thailand setelah pengadilan membubarkan Partai Masa Depan Maju (FFP), partai terbesar ketiga di parlemen. Pengadilan juga melarang 16 anggota senior FFP berpolitik karena dianggap melanggar hukum pendanaan partai politik.
Keputusan pengadilan itu memicu unjuk rasa dan kecaman terhadap kondisi demokrasi di negara itu. Unjuk rasa lebih besar diperkirakan digelar pekan ini.
Prayuth dituduh berkuasa melalui cara-cara tidak demokratis, pemerintahan tidak efektif, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
"PM Prayuth mengizinkan korupsi meluas dan menggunakan kekuasaan posisinya untuk keuntungan diri sendiri dan pihak lain," ujar Sompong Amornvivat, ketua Partai Phue Thai dan blok oposisi saat membuka debat tersebut.
Debat akan berlanjut hingga Kamis (27/2) dan voting mosi tak percaya pada PM dan lima menteri kabinetnya pada Jumat (28/2).
(sfn)
