UE Minta Israel Batalkan Pembangunan Permukiman Baru di Tanah Palestina
Minggu, 23 Februari 2020 - 18:07 WIB
UE Minta Israel Batalkan Pembangunan Permukiman Baru di Tanah Palestina
A
A
A
BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell meminta Israel untuk mempertimbangkan kembali rencananya membangun ribuan unit perumahan di Yerusalem Timur. Dia menekankan bahwa tindakan tersebut ilegal menurut hukum internasional.
"Sebagaimana ditetapkan dengan jelas di berbagai kesempatan oleh UE, termasuk dalam kesimpulan Dewan Eropa, langkah-langkah seperti itu akan memotong persentuhan geografis dan teritorial antara Yerusalem dan Betlehem," ucap Borrell.
"Hal ini juga akan mengisolasi komunitas Palestina yang tinggal di daerah-daerah ini, dan mengancam kelangsungan solusi dua negara, dengan Yerusalem sebagai Ibu Lota kedua negara," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (23/2/2020).
Borrell menekankan pemukiman tersebut adalah ilegal menurut hukum internasional. UE, ungkapnya, tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan pra-1967, termasuk yang berkaitan dengan Yerusalem, selain yang disepakati oleh para pihak.
"Kami menyerukan Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana ini," ujar kepala kebijakan luar negeri UE tersebut.
Palestina sendiri telah mengecam keputusan Israel untuk membangun ribuan unit perumahan di lingkungan Yerusalem Timur. Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh menyebut rencana pembangunan itu penghancuran sistematis solusi dua negara.
"Sebagaimana ditetapkan dengan jelas di berbagai kesempatan oleh UE, termasuk dalam kesimpulan Dewan Eropa, langkah-langkah seperti itu akan memotong persentuhan geografis dan teritorial antara Yerusalem dan Betlehem," ucap Borrell.
"Hal ini juga akan mengisolasi komunitas Palestina yang tinggal di daerah-daerah ini, dan mengancam kelangsungan solusi dua negara, dengan Yerusalem sebagai Ibu Lota kedua negara," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (23/2/2020).
Borrell menekankan pemukiman tersebut adalah ilegal menurut hukum internasional. UE, ungkapnya, tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan pra-1967, termasuk yang berkaitan dengan Yerusalem, selain yang disepakati oleh para pihak.
"Kami menyerukan Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana ini," ujar kepala kebijakan luar negeri UE tersebut.
Palestina sendiri telah mengecam keputusan Israel untuk membangun ribuan unit perumahan di lingkungan Yerusalem Timur. Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh menyebut rencana pembangunan itu penghancuran sistematis solusi dua negara.
(esn)
