Pakar HAM PBB Desak UE Hukum Aneksasi Israel di Tepi Barat
Jum'at, 26 Juni 2020 - 22:01 WIB
loading...
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Palestina Michael Lynk. Foto/REUTERS
A
A
A
BRUSSELS - Investigator hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Uni Eropa (UE) mempertimbangkan langkah untuk mencegah atau menghukum aneksasi Israel di wilayah Tepi Barat.
Beberapa hari sebelumnya, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa membuat seruan serupa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menambahkan suaranya pada masalah itu. Dia mendesak Israel meninggalkan rencana aneksasi pemukiman di Tepi Barat, memperingatkan itu mengancam semua peluang negosiasi damai dengan Palestina yang ingin mendirikan negara di wilayah itu.
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Palestina Michael Lynk menyatakan UE harus mendukung peringatan terhadap rencana Israel dengan sejumlah langkah tegas.
Itu dapat berupa kemungkinan sanksi ekonomi, perdagangan atau sanksi lain. UE menyatakan aneksasi tak boleh berlangsung tanpa tantangan.
Enam tahun setelah putaran terakhir perundingan damai dengan Palestina yang terhenti, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya diskusi kabinet untuk aneksasi Tepi Barat.
Rencana damai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung sebagian besar pemukiman di Tepi Barat dalam wilayah Israel dan negara Palestina berdiri dengan syarat yang ketat.
Beberapa hari sebelumnya, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa membuat seruan serupa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menambahkan suaranya pada masalah itu. Dia mendesak Israel meninggalkan rencana aneksasi pemukiman di Tepi Barat, memperingatkan itu mengancam semua peluang negosiasi damai dengan Palestina yang ingin mendirikan negara di wilayah itu.
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Palestina Michael Lynk menyatakan UE harus mendukung peringatan terhadap rencana Israel dengan sejumlah langkah tegas.
Itu dapat berupa kemungkinan sanksi ekonomi, perdagangan atau sanksi lain. UE menyatakan aneksasi tak boleh berlangsung tanpa tantangan.
Enam tahun setelah putaran terakhir perundingan damai dengan Palestina yang terhenti, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya diskusi kabinet untuk aneksasi Tepi Barat.
Rencana damai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung sebagian besar pemukiman di Tepi Barat dalam wilayah Israel dan negara Palestina berdiri dengan syarat yang ketat.
Lihat Juga :
