Menlu Iran Sebut Trump Salah Arah
Minggu, 16 Februari 2020 - 14:43 WIB
Menlu Iran Sebut Trump Salah Arah
A
A
A
MUNCHEN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump salah arah dengan informasi yang membingungkan. Ini membuatnya mengambil pilihan yang buruk dalam kebijakan luar negeri AS.
Dalam pertemuan sampingan dari konferensi keamanan Munich, Zarif berpendapat bahwa keputusan Trump untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 atau disebut joint komprehensif rencana aksi (JCPOA) pada 2018 lalu dipengaruhi oleh saran yang salah.
"Presiden Trump yakin bahwa kami akan runtuh sehingga ia tidak ingin berbicara dengan rezim yang runtuh," kata Zarif kepada sekelompok pejabat top pertahanan dan diplomat pada pertemuan di Jerman itu.
"Saya percaya Presiden Trump, sayangnya, tidak memiliki penasihat yang baik. Dia sudah menginginkan Iran untuk runtuh sejak ia menarik diri dari kesepakatan nuklir," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (16/2/2020).
Pengabaian sepihak JCPOA oleh pemerintahan Trump memicu ketegangan meningkat di Timur Tengah. Pejabat senior Iran dan AS selama beberapa bulan terakhir berulang kali mengklaim bahwa Teheran dan Washington mendekati perang skala penuh.
Zarif secara mengejutkan mencatat bahwa Trump harus disalahkan karena menempatkan kedua negara dan seluruh subbenua Timur Tengah di ambang perang.
Zarif juga menyebut bahwa Trump telah salah perhitungan dalam keputusannya untuk membunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani pada tanggal 3 Januari lalu yang mengakibatkan lonjakan dukungan regional untuk Teheran. (Iran: Pembunuhan Jenderal Soleimani Adalah Salah Perhitungan AS)
Pembunuhan atas Jenderal Iran Soleimain, di bawah arahan Trump, memicu kekhawatiran terhadap politik AS yang bergerak tidak menentu oleh kebijakan presiden yang dinilai dapat membahayakan keamanan nasional.
DPR dan Senat AS sebelumnya menyetujui dua resolusi terpisah dalam upaya untuk membatasi kemampuan Trump untuk melakukan tindakan militer AS terhadap Iran tanpa mendapatkan wewenang Kongres. Resolusi pertama diadopsi oleh DPR AS pada bulan Januari dan tidak akan diberikan kepada Presiden AS untuk tanda tangan.
Dokumen kedua, disetujui oleh Senat AS pada hari Kamis, adalah resolusi bersama S. J. res. 68 yang memiliki kekuatan hukum penuh untuk mengekang keinginan berperang Trump. (Baca: Cegah Perang dengan Iran, Senat AS Batasi Kewenangan Militer Trump )
S. J. res. 68 telah dikirim ke DPR AS untuk persetujuan. Gedung Putih telah mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan memveto undang-undang tersebut.
Trump, yang membenarkan pembunuhan Soleimani dengan menyebutnya sebagai ancaman segera terhadap aset Amerika di luar negeri, mengeluhkan langkah Senat yang membatasi kekuatannya untuk mengirim "sinyal buruk" ke Iran.
Dalam pertemuan sampingan dari konferensi keamanan Munich, Zarif berpendapat bahwa keputusan Trump untuk secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 atau disebut joint komprehensif rencana aksi (JCPOA) pada 2018 lalu dipengaruhi oleh saran yang salah.
"Presiden Trump yakin bahwa kami akan runtuh sehingga ia tidak ingin berbicara dengan rezim yang runtuh," kata Zarif kepada sekelompok pejabat top pertahanan dan diplomat pada pertemuan di Jerman itu.
"Saya percaya Presiden Trump, sayangnya, tidak memiliki penasihat yang baik. Dia sudah menginginkan Iran untuk runtuh sejak ia menarik diri dari kesepakatan nuklir," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (16/2/2020).
Pengabaian sepihak JCPOA oleh pemerintahan Trump memicu ketegangan meningkat di Timur Tengah. Pejabat senior Iran dan AS selama beberapa bulan terakhir berulang kali mengklaim bahwa Teheran dan Washington mendekati perang skala penuh.
Zarif secara mengejutkan mencatat bahwa Trump harus disalahkan karena menempatkan kedua negara dan seluruh subbenua Timur Tengah di ambang perang.
Zarif juga menyebut bahwa Trump telah salah perhitungan dalam keputusannya untuk membunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani pada tanggal 3 Januari lalu yang mengakibatkan lonjakan dukungan regional untuk Teheran. (Iran: Pembunuhan Jenderal Soleimani Adalah Salah Perhitungan AS)
Pembunuhan atas Jenderal Iran Soleimain, di bawah arahan Trump, memicu kekhawatiran terhadap politik AS yang bergerak tidak menentu oleh kebijakan presiden yang dinilai dapat membahayakan keamanan nasional.
DPR dan Senat AS sebelumnya menyetujui dua resolusi terpisah dalam upaya untuk membatasi kemampuan Trump untuk melakukan tindakan militer AS terhadap Iran tanpa mendapatkan wewenang Kongres. Resolusi pertama diadopsi oleh DPR AS pada bulan Januari dan tidak akan diberikan kepada Presiden AS untuk tanda tangan.
Dokumen kedua, disetujui oleh Senat AS pada hari Kamis, adalah resolusi bersama S. J. res. 68 yang memiliki kekuatan hukum penuh untuk mengekang keinginan berperang Trump. (Baca: Cegah Perang dengan Iran, Senat AS Batasi Kewenangan Militer Trump )
S. J. res. 68 telah dikirim ke DPR AS untuk persetujuan. Gedung Putih telah mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan memveto undang-undang tersebut.
Trump, yang membenarkan pembunuhan Soleimani dengan menyebutnya sebagai ancaman segera terhadap aset Amerika di luar negeri, mengeluhkan langkah Senat yang membatasi kekuatannya untuk mengirim "sinyal buruk" ke Iran.
(ian)
