Keluar dari UE, PM Johnson Tegaskan Inggris akan Semakin Sejahtera

LONDON - Perdana Menteri (PM) Boris Johnson menegaskan Inggris akan semakin sejahtera selepas meninggalkan Uni Eropa (UE). Dia mengungkapkan kalau kedaulatan akan meningkatkan ekonomi Inggris.

Selama ini UE dianggap mengekang kedaulatan Inggris sebagai negara besar. Apalagi Inggris hanya dianggap sebagai arus bawah selama menjadi anggota UE. UE lebih banyak dikuasai Prancis dan Inggris yang mendominasi dalam segala lini organisasi blok tersebut.

Setelah lepas dari UE, Inggris juga tidak akan tunduk dan mengabaikan semua aturan dan regulasi UE. Johnson menegaskan, UE telah gagal mewujudkan kesepakatan perdagangan yang mengizinkan perdagangan bebas tarif dan kuota terhadap produk impor.

“Sekarang tidak perlu kesepakatan perdagangan bebas yang menerima aturan UE dalam kebijakan kompetisi, subsidi, perlindungan sosial, lingkungan, atau hal lainnya. UE seharusnya menerima aturan UE,” ujar Johnson dilansir Reuters.

Johnson justru akan mempertahankan standar tinggi. “Kita telah membuat pilihan kita. Kita menginginkan perdagangan bebas seperti Kanada. Tapi, hal itu sepertinya tidak sukses. Kemudian perdagangan kita akan berdasarkan Kesepakatan Penarikan dari UE,” katanya. Dia juga akan berbicara kepada pengusaha, think tank dan para duta besar mengenai kebijakan baru. “Pilihannya secara empati adalah bukan ‘dealor no-deal’,” kata Johnson.

Pertanyaannya, kata dia, apakah Inggris sepakat dengan hubungan dagang dengan UE dibandingkan dengan Kanada ataupun Australia.

Saat ini perdagangan UE dan Australia berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan ada kesepakatan spesifik untuk produk tertentu. Australia juga dalam proses negosiasi perdagangan dengan UE.

Seorang negosiator Inggris menyatakan bahwa UE yang menjadi mitra perdagangan terbesar Inggris justru meminta kembali pada kesepakatan perceraian di mana London harus tunduk pada aturan UE untuk mengamankan perdagangan bebas. PM Irlandia Leo Varadka dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Yves Le Drian khawatir Inggris akan diputus oleh UE karena tidak mau disetarakan dalam aturan standar lingkungan, buruh, dan bantuan negara.

UE pun memperingatkan Inggris bahwa tingkat akses kepasar tunggal 450 juta orang bergantung bagaimana London menyepakati aturan. Namun, sumber yang dekat dengan Johnson menyebutkan, kalau PM Inggris ingin mengutamakan aturannya di atas tuntutan kepentingan bisnis.

Apalagi Johnson juga ingin memenuhi janjinya untuk mengambil alih kendali. “Saya tidak ragu kalau Inggris akan sejahtera,” kata John. Dia mengungkapkan, hubungan baru Inggris dengan negara tetangga terdekat tidak akan jauh dalam hal perdagangan.

Sebelumnya, sumber yang dekat dengan PM Inggris Boris Johnson menegaskan, dia tidak akan menerima penyetaraan dengan aturan Uni Eropa (UE) ketika Inggris bernegosiasi kesepakatan perdagangan dengan Brussels.

Salah satu opsi dalam negosiasi perdagangan adalah meniru kesepakatan gaya bebas Kanada dengan UE yang mengizinkan membebaskan mayoritas produk perdagangan. Namun, para petinggi UE ingin Inggris melanjutkan tekanan aturan yang dibuat Brussels tentang standar dan subsidi negara serta menerima yurisdiksi Pengadilan Eropa dalam segala konflik perdagangan.

The Sunday Telegraph melaporkan Pemerintah Inggris marah dengan langkah Brussel suntuk kembali pada aturan yang tidak disepakati Oktober lalu sebagai bagian Kesepakatan Penarikan Diri Brexit. “PM Johnson juga akan menegaskan dia tidak menerima penyetaraan tidak yurisdiksi Pengadilan Eropa dan tidak ada konsesi atas tuntutan Brussels ketika negosiasi akan dimulai pada Maret,” demikian laporan The Sunday Telegraph.

Di bawah rencana pemerintahan untuk Brexit tanpa kesepakatan tahun lalu, di mana Inggris meninggalkan UE tergesa-gesa tanpa kesepakatan perdagangan apa pun, hanya sedikit.