Palestina Putuskan Semua Hubungan dengan Israel dan AS

YERUSALEM - Presiden Palestina, Mahmaoud Abbas, mengumumkan pemutusan semua hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), termasuk kerja sama keamanan. Pengumunan ini menyusul dirilisnya rencana perdamaian Timur Tengah oleh Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

Abbas mengatakan rencana perdamaian yang diungkapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa lalu adalah pelanggaran terhadap perjanjian otonomi yang diluncurkan di Oslo pada tahun 1993 oleh Israel dan Palestina. (Baca: Trump: Yerusalem Ibu Kota Israel, Palestina Beribukota di Yerusalem Timur )

"Israel harus memikul tanggung jawab sebagai kekuatan pendudukan untuk wilayah Palestina," kata Abbas dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo seperti dikutip dari GulfToday, Minggu (2/2/2020).

Abbas mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Israel dan AS bahwa tidak akan ada hubungan dengan mereka, termasuk hubungan keamanan setelah kesepakatan yang dikatakan Palestina sangat menguntungkan Israel.

Pemimpin Palestina itu mengatakan bahwa dia menolak untuk menerima telepon dan pesan dari Presiden AS Donald Trump.

"Karena saya tahu dia akan menggunakannya untuk mengatakan dia berkonsultasi dengan kami. Saya tidak akan pernah menerima solusi ini," tegas Abbas.

"Saya tidak akan mencatatnya dalam sejarah saya bahwa saya telah menjual Yerusalem," kata Abbas.

Ia mengatakan Palestina tetap berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara dengan ibukotanya di Yerusalem timur.

Abbas mengatakan bahwa Palestina tidak akan menerima AS sebagai mediator tunggal dalam setiap negosiasi dengan Israel.

Dia mengatakan mereka akan pergi ke Dewan Keamanan PBB dan organisasi dunia serta regional lainnya untuk menjelaskan posisi kita Palestina.

Presiden Trump mengungkap proposal yang telah lama ditunggu pada hari Selasa di Washington. Kesepakatan ini akan memungkinkan Israel untuk mencaplok semua wilayah Tepi Barat untuk permukiman - yang oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional dianggap ilegal - serta Lembah Jordan, yang menyumbang sekitar seperempat wilayah dari Tepi Barat.

Sebagai imbalannya, Palestina akan diberikan status kewarganegaraan di Gaza, potongan-potongan Tepi Barat yang tersebar dan beberapa lingkungan di pinggiran Yerusalem. Semuanya dihubungkan bersama oleh jaringan jalan yang baru, jembatan dan terowongan.

Israel akan mengendalikan perbatasan negara dan wilayah udara serta mempertahankan otoritas keamanan secara keseluruhan. (Baca: Poin-poin Penting Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump )

Para kritikus mengatakan rencana ini akan merampok kewarganegaraan Palestina dari segala arti.

Rencana itu akan menghapuskan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina yang terlantar akibat perang 1948 dan keturunan mereka, sebuah permintaan utama Palestina.