AS Habisi Jenderal Soleimani, Iran Ingin Seret Trump ke ICC
Selasa, 21 Januari 2020 - 11:53 WIB
AS Habisi Jenderal Soleimani, Iran Ingin Seret Trump ke ICC
A
A
A
TEHERAN - Pemerintah Iran telah menyatakan niatnya untuk mengajukan tuntutan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Tuntutan akan diajukan karena militer Amerika membunuh komandan pasukan Quds, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, melalui serangan drone di Baghdad 3 Januari lalu.
"Kami bermaksud untuk mengajukan tuntutan hukum di Republik Islam (Iran), Irak, dan Pengadilan Den Haag (ICC) terhadap militer, pemerintah Amerika dan terhadap Trump," kata juru bicara otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Esmaeili.
"Tidak ada keraguan bahwa militer AS telah melakukan tindakan teroris untuk membunuh Komandan Garda Jenderal Soleimani dan Komandan Kedua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis," lanjut Esmaeili, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (21/1/2020).
Sejak pembunuhan terhadap Soleimani, para pemimpin Iran bersumpah untuk balas dendam politik, militer, dan hukum atas apa yang mereka gambarkan sebagai pembunuhan di luar hukum terhadap salah satu pahlawan militer terbesar mereka. Gelombang pertama serangan balas dendam telah dilakukan Iran hampir seminggu setelah pembunuhan Soleimani, di mana Pangkalan Udara Ain Al-Asad di Irak yang digunakan militer AS dihantam belasan rudal balistik.
Pembunuhan AS terhadap Soleimani dan respons Iran dipandang oleh beberapa analis sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan pelanggaran hukum internasional. Aksi saling serang itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah di Baghdad.
Keberadaan Jenderal Soleimani di Baghdad pada saat pembunuhannya diyakini atas undangan pemerintah Irak untuk membahas peningkatan eskalasi di kawasan tersebut.
Ada narasi yang saling bertentangan terkait pembunuhan Soleimani oleh AS. Presiden Trump telah di bawah tekanan untuk menjelaskan alasan memerintahkan pembunuhan jenderal paling terkenal di Iran itu.
Narasi resmi pemerintah Trump adalah bahwa Soleimani memberikan "ancaman segera" kepada AS dan berencana menyerang empat kedutaan besar Amerika.
Namun, penjelasan ini tidak meyakinkan semua orang, apalagi anggota Kongres Demokrat dan Pentagon. Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, telah melemparkan keraguan lebih lanjut atas narasi resmi itu dengan mengakui bahwa ia tidak melihat bukti spesifik berkaitan dengan rencana serangan terhadap empat kedutaan Amerika di Timur Tengah.
Trump bereaksi terhadap ketidakmampuannya untuk meyakinkan para pengkritiknya dengan menyarankan bahwa alasan untuk membunuh Soleimani tidak penting karena catatan masa lalunya. "Itu tidak terlalu penting karena masa lalunya yang mengerikan!," kata Trump di Twitter.
"Kami bermaksud untuk mengajukan tuntutan hukum di Republik Islam (Iran), Irak, dan Pengadilan Den Haag (ICC) terhadap militer, pemerintah Amerika dan terhadap Trump," kata juru bicara otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Esmaeili.
"Tidak ada keraguan bahwa militer AS telah melakukan tindakan teroris untuk membunuh Komandan Garda Jenderal Soleimani dan Komandan Kedua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis," lanjut Esmaeili, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (21/1/2020).
Sejak pembunuhan terhadap Soleimani, para pemimpin Iran bersumpah untuk balas dendam politik, militer, dan hukum atas apa yang mereka gambarkan sebagai pembunuhan di luar hukum terhadap salah satu pahlawan militer terbesar mereka. Gelombang pertama serangan balas dendam telah dilakukan Iran hampir seminggu setelah pembunuhan Soleimani, di mana Pangkalan Udara Ain Al-Asad di Irak yang digunakan militer AS dihantam belasan rudal balistik.
Pembunuhan AS terhadap Soleimani dan respons Iran dipandang oleh beberapa analis sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan pelanggaran hukum internasional. Aksi saling serang itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah di Baghdad.
Keberadaan Jenderal Soleimani di Baghdad pada saat pembunuhannya diyakini atas undangan pemerintah Irak untuk membahas peningkatan eskalasi di kawasan tersebut.
Ada narasi yang saling bertentangan terkait pembunuhan Soleimani oleh AS. Presiden Trump telah di bawah tekanan untuk menjelaskan alasan memerintahkan pembunuhan jenderal paling terkenal di Iran itu.
Narasi resmi pemerintah Trump adalah bahwa Soleimani memberikan "ancaman segera" kepada AS dan berencana menyerang empat kedutaan besar Amerika.
Namun, penjelasan ini tidak meyakinkan semua orang, apalagi anggota Kongres Demokrat dan Pentagon. Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, telah melemparkan keraguan lebih lanjut atas narasi resmi itu dengan mengakui bahwa ia tidak melihat bukti spesifik berkaitan dengan rencana serangan terhadap empat kedutaan Amerika di Timur Tengah.
Trump bereaksi terhadap ketidakmampuannya untuk meyakinkan para pengkritiknya dengan menyarankan bahwa alasan untuk membunuh Soleimani tidak penting karena catatan masa lalunya. "Itu tidak terlalu penting karena masa lalunya yang mengerikan!," kata Trump di Twitter.
(mas)
