PH Diambang Perpecahan, Mahathir Minta Pemerintahan Koalisi Bersatu

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan pemerintahan koalisi bisa bertahan selama satu periode jika tidak melakukan perubahan dan berhenti bertikai.

Itu sebagai sinyal kalau Mahathir menginginkan pemerintahannya tidak diganggu dan konflik antarpartai yang dipicu tidak ada kejelasan jadwal suksesi segera diakhiri.

Mahathir memimpin koalisi Pakatan Harapan (PH) yang mendapatkan kemenangan spektakuler pada pemilu Mei 2018 lalu. Dia bergabung bersama mantan musuhnya, Anwar Ibrahim, bisa mengakhiri pemerintahan koalisi Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun.

Namun, koalisi pimpinan Mahathir justru mengalami lima kali kekalahan pada pemilu sejak selama berkuasa. Itu ter masuk satu pemilu sela pada akhir pekan lalu. Kekalahan pemilu sela itu menunjukkan popularitas PH mengalami kemunduran yang tajam.

”Kami telah kalah pada lima pemilu sela. Tapi, mereka (koalisi PH) tidak memahaminya,” ungkap Mahathir, kepada reporter pada suatu pertemuan di Langkawi, pulau resor di perairan barat Malaysia, dilansir Reuters . ”Kekalahan pada beberapa pemilu sela tidak mengindikasi kalau mereka akan kalah pada pemilu mendatang,” ujar -nya.

Penegasan Mahathir itu merupakan respons laporan Reuters yang mengutip pidatonya bahwa PH tidak akan lagi berkuasa pada pemilu mendatang. Reuters melaporkan bahwa Mahathir sebelumnya memperingatkan koalisi akan kehilangan kekuasaan jika para pemimpin PH gagal mengubah cara perilaku politik mereka.

Mahathir memberikan pesan kepada anggota koalisi PH bahwa di dalam demokrasi, Anda membutuhkan dukungan kuat dari rakyat. Namun, Mahathir menuding anggota pemerintahan koalisi justru bertarung diantara mereka dan memecah belah rakyat. ”Mereka (koalisi) tidak akan menang hingga mereka mengubah cara mereka,” ujarnya.

Kabar menyedihkan setelah Partai Warisan Sabah yang menjadi koalisi PH mengalami kekalahan dari Kimanis pada akhir pekan lalu dengan selisih suara yang lebih banyak. Kekalahan di Sabah disebabkan komunikasi yang buruk dalam penjelasan kepada pemilih mengenai izin migran yang kontroversial. Warga lokal khawatir migran ilegal bisa mendapatkan kewarganegaraan dengan mudah.

Sebenarnya, koalisi pemerintah terdiri dari empat partai menjanjikan reformasi dan memberantas korupsi. Faktanya, setelah dua tahun pemerintahan, PM Mahathir dikritik karena gagal mewujudkan janji reformasi birokrasi. Selain itu, tidak ada kejelasan kapan Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim. Padahal, Mahathir sebelumnya mengatakan akan menyerahkan jabatan PM kepada Anwar setelah dua tahun dia berkuasa.

PM berusia 94 tahun itu berulang kali mengatakan dirinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar setelah November ketika Kuala Lumpur menggelar Konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC). Namun, dia menolak tanggal kapan dirinya akan menyerahkan kekuasaan. ”Ketika waktunya tiba, saya merasa saya sudah melakukan apa yang saya bisa, saya akan mengundurkan diri,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Anwar harus mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen jika ingin menjadi PM. Mahathir merupakan PM terlama Malaysia yang berkuasa sejak 1981-2003 ketika dia pensiun dari politik. Namun, dia berkuasa kembali pada 2018. (Andika H Mustaqim)