Perdana Menteri Tunisia Telah Membentuk Kabinet Pemerintahan
Kamis, 02 Januari 2020 - 05:01 WIB
Perdana Menteri Tunisia Telah Membentuk Kabinet Pemerintahan
A
A
A
TUNIS - Perdana Menteri (PM) Tunisia Habib Jemli mengajukan usulan kabinet pada Presiden Kais Saied pada Rabu (1/1) waktu setempat. Namun Jemli belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet tersebut.
Pemerintahan baru itu akan diajukan ke parlemen pada Kamis (2/1) dan harus mendapat dukungan mayoritas sebelum resmi dilantik. Jemli bulan lalu menegaskan akan membentuk kabinet yang independen.
Usulan kabinet ini sekitar tiga bulan setelah pemilu yang menghasilkan parlemen yang terpecah karena tak ada partai politik yang menguasai lebih dari seperempat kursi. Situasi ini memaksa terjadinya negosiasi rumit untuk membentuk koalisi yang dapat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.
"Pemerintahan akan fokus pada ekonomi," ungkap Jemli saat konferensi pers. Isu ekonomi telah menjadi masalah utama semua pemerintahan di Tunisia sejak revolusi 2011 yang mengenalkan demokrasi di negara itu.
Pemerintahan yang kini segera berakhir telah melakukan pemangkasan anggaran untuk mengurangi defisit publik. Namun Dana Moneter Internasional (IMF) dan para pemberi pinjaman asing lainnay menginginkan lebih banyak reformasi fiskal.
Saat ini rakyat Tunisia semakin marah dengan buruknya layanan publik hingga merusak kepercayaan mereka pada elit politik. Partai Ennahda yang moderat mencalonkan Jemli untuk membentuk pemerintahan setelah partai Islam moderat itu unggul di posisi pertama pada pemilu 6 Oktober dengan meraih 52 kursi dari total 218 kursi di parlemen.
Presiden yang berasal dari kalangan independen itu kemudian secara resmi meminta Jemli membentuk koalisi yang bisa didukung mayoritas di parlemen. Jemli berupaya menyatukan semua partai dalam perundingan koalisi.
Pemerintahan baru itu akan diajukan ke parlemen pada Kamis (2/1) dan harus mendapat dukungan mayoritas sebelum resmi dilantik. Jemli bulan lalu menegaskan akan membentuk kabinet yang independen.
Usulan kabinet ini sekitar tiga bulan setelah pemilu yang menghasilkan parlemen yang terpecah karena tak ada partai politik yang menguasai lebih dari seperempat kursi. Situasi ini memaksa terjadinya negosiasi rumit untuk membentuk koalisi yang dapat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.
"Pemerintahan akan fokus pada ekonomi," ungkap Jemli saat konferensi pers. Isu ekonomi telah menjadi masalah utama semua pemerintahan di Tunisia sejak revolusi 2011 yang mengenalkan demokrasi di negara itu.
Pemerintahan yang kini segera berakhir telah melakukan pemangkasan anggaran untuk mengurangi defisit publik. Namun Dana Moneter Internasional (IMF) dan para pemberi pinjaman asing lainnay menginginkan lebih banyak reformasi fiskal.
Saat ini rakyat Tunisia semakin marah dengan buruknya layanan publik hingga merusak kepercayaan mereka pada elit politik. Partai Ennahda yang moderat mencalonkan Jemli untuk membentuk pemerintahan setelah partai Islam moderat itu unggul di posisi pertama pada pemilu 6 Oktober dengan meraih 52 kursi dari total 218 kursi di parlemen.
Presiden yang berasal dari kalangan independen itu kemudian secara resmi meminta Jemli membentuk koalisi yang bisa didukung mayoritas di parlemen. Jemli berupaya menyatukan semua partai dalam perundingan koalisi.
(sfn)
