Seperti Indonesia, Malaysia Tak Intervensi China soal Muslim Uighur

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak intervensi urusan dalam negeri China terkait kebijakannya terhadap kelompok etnik Muslim Uighur di Xinjiang. Sikap Mahathir ini sama dengan sikap pemerintah Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak akan mencampuri urusan internal China terkait krisis Muslim Uighur karena menyangkut kedaulatan negara terkait.

Moeldono mengatakan sikap pemerintah Indonesia itu sudah menjadi standar dalam hubungan internasional.

"Jadi pemerintah (Indonesia) tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin lalu.

Kendati menolak ikut campur urusan internal China, Mahathir mengakui adanya penindasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. "Malaysia mengadopsi Kebijakan Luar Negeri yang selalu mengusahakan hak setiap negara untuk menyelesaikan masalah internalnya tanpa intervensi asing," katanya, seperti dikutip dari Malaysiakini, Sabtu (28/12/2019).

"Masalah penindasan terhadap Muslim di seluruh dunia termasuk etnik Uighur di provinsi Xinjiang, China, ada dan perlu diakui oleh semua," ujarnya. "Namun, dalam kasus pengungsi Uighur, pemerintah tidak mau ikut campur dalam urusan internal Republik Rakyat China."

Mahathir menyamapaikan sikapnya saat menjawab Anggota Parlemen Chan Foong Hin yang bertanya apakah Malaysia akan membawa pengungsi Uighur atau mengirim mereka ke negara ketiga.

"Jadi, jika ada pengungsi Uighur melarikan diri ke Malaysia untuk perlindungan, Malaysia tidak akan mengekstradisi pengungsi Uighur meskipun ada permintaan dari Republik Rakyat China," ujarnya.

"Mereka diizinkan pergi ke negara ketiga karena mereka memiliki ketakutan yang kuat akan keselamatan mereka sendiri atau kemungkinan besar akan dianiaya, yang menurut mereka tidak akan memberikan perlindungan yang adil di negara asal mereka," imbuh Mahathir.