Terungkap, Trump Bekukan Bantuan Ukraina 90 Menit Setelah Telepon Zelensky
Minggu, 22 Desember 2019 - 09:59 WIB
Terungkap, Trump Bekukan Bantuan Ukraina 90 Menit Setelah Telepon Zelensky
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Donald Trump memerintahkan Pentagon membekukan bantuan militer ke Ukraina senilai USD391 juta kurang dari dua jam setelah presiden AS itu menelepon pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump saat itu meminta Zelensky menyelidiki saingan politiknya Joe Biden.
Hal itu terungkap setelah sebuah memorandum Gedung Putih yang mendokumentasikan panggilan telepon pada tanggal 29 Juli itu dirilis. Panggilan telepon itu berlangsung mulai pukul 09.30 pagi dan berakhir 30 menit kemudian.
Sekitar pukul 11.04 atau 91 menit setelah pembicaraan telepon berakhir, pejabat senior Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Michael Duffey mengirim email ke pejabat Departemen Pertahanan yang meminta Pentagon berhenti membuat rencana untuk mendistribusikan dana bantuan kemanan ke Ukraina seperti dikutip dari Independent, Minggu (22/12/2019).
Dokumen dari OMB dan Pentagon yang baru dikeluarkan memberikan wawasan lebih lanjut terkait apa yang terjadi setelah pembicaraan telepon antara Trump dan Zelensky.
"Berdasarkan pedoman yang telah saya terima dan mengingat rencana Pemerintah untuk meninjau bantuan ke Ukraina, termasuk Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina, silakan tunggu kewajiban DoD tambahan dari dana ini, sambil menunggu arahan dari proses itu," tulis Duffey kepada OMB dan pejabat Pentagon pada 25 Juli, menggunakan akronim untuk Departemen Pertahanan AS.
"Mengingat sifat sensitif dari permintaan itu, saya menghargai Anda menyimpan informasi yang dipegang erat oleh mereka yang perlu tahu untuk menjalankan arahan," tambah Duffey seperti dikutip dari The Hill.
Pembekuan bantuan ini membuat heran OMB dan lembaga pemerintah lainnya. Banyak yang khawatir bahwa keterlambatan bantuan akan menyulitkan bantuan untuk melewati batas akhir tahun fiskal yaitu 30 September.
Sebagai contoh, Pengawas Keuangan Departemen Pertahanan Elaine McCusker menyebutkan dalam email 5 September apa yang disebutnya sebagai "peningkatan risiko eksekusi."
Pada 11 September, Duffey memberi tahu McCusker bahwa bantuan itu sedang dikeluarkan. McCusker, melalui email, bertanya kepada Duffey apa yang menyebabkan hal itu. Bagian pertama dari respons Duffey dihapus, tetapi ia kemudian mengatakan bahwa ia mengatakan "senang memiliki ini di belakang kita."
Belakangan, di bawah tekanan dari Partai Demokrat di DPR, Trump merilis transkrip pembicaraan teleponnya dengan Zelensky.
Transkrip menunjukkan bahwa Trump meminta bantuan kepada Zelensky, menyebutkan server dari perusahaan cybersecurity Crowdstrike sehubungan dengan teori yang menyebut Ukraina mengganggu pemilu 2016. Tudingan yang dengan tegas dibantah oleh Ukraina.
Trump juga menyebut Hunter Biden, putra mantan Wakil Presiden Joe Biden.
"Ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan dan banyak orang ingin mengetahui tentang itu sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan dengan Jaksa Agung akan hebat. Biden berkeliling menyombongkan diri bahwa dia menghentikan penuntutan jadi jika kamu bisa memeriksanya. Kedengarannya mengerikan bagiku,” kata Trump kepada Zelensky.
Hunter Biden sendiri duduk di dewan perusahaan minyak yang berbasis di Kyiv, Burisma, sementara ayahnya menjabat sebagai wakil presiden. Namun teori bahwa mantan Wakil Presiden Biden bertindak demi kepentingan putranya juga telah dibantah.
Trump telah berulang kali mengatakan bahwa pembicaraan teleponnya dengan Zelenksy "sempurna" dan proses pemakzulan terhadapnya adalah "perburuan penyihir."
Minggu ini penyelidikan pemakzulan DPR memuncak dalam pengesahan dua pasal pemakzulan terhadap presiden: penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.
Pasal-pasal yang sebagian besar disahkan sesuai dengan garis arahan Partai Demokrat menyatakan Trump menyalahgunakan kekuasaan kepresidenan. Trump dinilai telah memanfaatkan bantuan militer ke Ukraina untuk kepentingan politik pribadi. Ia juga dianggap telah menghalangi penyelidikan Kongres dengan melarang pejabat Gedung Putih yang dianggap memiliki pengetahuan tentang urusannya dengan Ukraina bersaksi. (Baca: Resmi, DPR AS Makzulkan Trump )
Sekarang persidangan pemakzulan Trump berpindah ke Senat. Meskipun aturan persidangan belum ditetapkan, sebagian besar percaya bahwa Trump akan dibebaskan oleh Senat yang mayoritas diduduki oleh Republik. (Baca: Dimakzulkan DPR, Gedung Putih Pede Senat Bakal Bebaskan Trump )
Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan, bergabung dengan Andrew Johnson dan Bill Clinton. Sedangkan mantan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya setelah Komite Kehakiman DPR memutuskan untuk memakzulkannua, sebelum DPR dapat mengeluarkan pasal-pasal pemakzulan. (Baca: Membandingkan Pemakzulan Trump, Johnson, Nixon dan Clinton )
Hal itu terungkap setelah sebuah memorandum Gedung Putih yang mendokumentasikan panggilan telepon pada tanggal 29 Juli itu dirilis. Panggilan telepon itu berlangsung mulai pukul 09.30 pagi dan berakhir 30 menit kemudian.
Sekitar pukul 11.04 atau 91 menit setelah pembicaraan telepon berakhir, pejabat senior Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Michael Duffey mengirim email ke pejabat Departemen Pertahanan yang meminta Pentagon berhenti membuat rencana untuk mendistribusikan dana bantuan kemanan ke Ukraina seperti dikutip dari Independent, Minggu (22/12/2019).
Dokumen dari OMB dan Pentagon yang baru dikeluarkan memberikan wawasan lebih lanjut terkait apa yang terjadi setelah pembicaraan telepon antara Trump dan Zelensky.
"Berdasarkan pedoman yang telah saya terima dan mengingat rencana Pemerintah untuk meninjau bantuan ke Ukraina, termasuk Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina, silakan tunggu kewajiban DoD tambahan dari dana ini, sambil menunggu arahan dari proses itu," tulis Duffey kepada OMB dan pejabat Pentagon pada 25 Juli, menggunakan akronim untuk Departemen Pertahanan AS.
"Mengingat sifat sensitif dari permintaan itu, saya menghargai Anda menyimpan informasi yang dipegang erat oleh mereka yang perlu tahu untuk menjalankan arahan," tambah Duffey seperti dikutip dari The Hill.
Pembekuan bantuan ini membuat heran OMB dan lembaga pemerintah lainnya. Banyak yang khawatir bahwa keterlambatan bantuan akan menyulitkan bantuan untuk melewati batas akhir tahun fiskal yaitu 30 September.
Sebagai contoh, Pengawas Keuangan Departemen Pertahanan Elaine McCusker menyebutkan dalam email 5 September apa yang disebutnya sebagai "peningkatan risiko eksekusi."
Pada 11 September, Duffey memberi tahu McCusker bahwa bantuan itu sedang dikeluarkan. McCusker, melalui email, bertanya kepada Duffey apa yang menyebabkan hal itu. Bagian pertama dari respons Duffey dihapus, tetapi ia kemudian mengatakan bahwa ia mengatakan "senang memiliki ini di belakang kita."
Belakangan, di bawah tekanan dari Partai Demokrat di DPR, Trump merilis transkrip pembicaraan teleponnya dengan Zelensky.
Transkrip menunjukkan bahwa Trump meminta bantuan kepada Zelensky, menyebutkan server dari perusahaan cybersecurity Crowdstrike sehubungan dengan teori yang menyebut Ukraina mengganggu pemilu 2016. Tudingan yang dengan tegas dibantah oleh Ukraina.
Trump juga menyebut Hunter Biden, putra mantan Wakil Presiden Joe Biden.
"Ada banyak pembicaraan tentang putra Biden, bahwa Biden menghentikan penuntutan dan banyak orang ingin mengetahui tentang itu sehingga apa pun yang dapat Anda lakukan dengan Jaksa Agung akan hebat. Biden berkeliling menyombongkan diri bahwa dia menghentikan penuntutan jadi jika kamu bisa memeriksanya. Kedengarannya mengerikan bagiku,” kata Trump kepada Zelensky.
Hunter Biden sendiri duduk di dewan perusahaan minyak yang berbasis di Kyiv, Burisma, sementara ayahnya menjabat sebagai wakil presiden. Namun teori bahwa mantan Wakil Presiden Biden bertindak demi kepentingan putranya juga telah dibantah.
Trump telah berulang kali mengatakan bahwa pembicaraan teleponnya dengan Zelenksy "sempurna" dan proses pemakzulan terhadapnya adalah "perburuan penyihir."
Minggu ini penyelidikan pemakzulan DPR memuncak dalam pengesahan dua pasal pemakzulan terhadap presiden: penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.
Pasal-pasal yang sebagian besar disahkan sesuai dengan garis arahan Partai Demokrat menyatakan Trump menyalahgunakan kekuasaan kepresidenan. Trump dinilai telah memanfaatkan bantuan militer ke Ukraina untuk kepentingan politik pribadi. Ia juga dianggap telah menghalangi penyelidikan Kongres dengan melarang pejabat Gedung Putih yang dianggap memiliki pengetahuan tentang urusannya dengan Ukraina bersaksi. (Baca: Resmi, DPR AS Makzulkan Trump )
Sekarang persidangan pemakzulan Trump berpindah ke Senat. Meskipun aturan persidangan belum ditetapkan, sebagian besar percaya bahwa Trump akan dibebaskan oleh Senat yang mayoritas diduduki oleh Republik. (Baca: Dimakzulkan DPR, Gedung Putih Pede Senat Bakal Bebaskan Trump )
Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan, bergabung dengan Andrew Johnson dan Bill Clinton. Sedangkan mantan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya setelah Komite Kehakiman DPR memutuskan untuk memakzulkannua, sebelum DPR dapat mengeluarkan pasal-pasal pemakzulan. (Baca: Membandingkan Pemakzulan Trump, Johnson, Nixon dan Clinton )
(ian)
