China Sebut Pencabutan Sanksi Korut adalah Rencana Terbaik
A
A
A
BEIJING - China menyebut proposal yang menawarkan pencabutan sejumlah sanksi Korea Utara (Korut) adalah pilihan terbaik untuk meredakan ketegangan. Beijing menyerukan langkah kompromistis dalam perselisihan antara Washington dan Pyongyang mengenai program nuklir dan rudal.
Proposal, yang dibuat bersama dengan Rusia pada hari Senin, menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut beberapa sanksi terhadap ekspor dan pekerja asing Korut guna "memecah kebuntuan" dalam perundingan yang macet antara Pyongyang dan Washington. (Baca: China-Rusia Kompak Ajukan Pencabutan Sanksi Korut )
"Ini adalah rencana terbaik dalam situasi saat ini untuk menyelesaikan kebuntuan dalam denuklirisasi Korea Utara dan untuk perdamaian dan stabilitasnya," kata Wakil Menteri Luar Negeri Cina Luo Zhaohui seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/12/2019).
Zhaohui menambahkan bahwa solusi politik masih dapat dicapai meskipun ketegangan meningkat.
Komentar itu muncul ketika utusan khusus AS untuk Korut Stephen Biegun dijadwalkan tiba di Ibu Kota China pada hari Kamis untuk mengadakan pembicaraan. (Baca: Pertahankan Sanksi Korut, AS Lobi China )
AS adalah salah satu negara yang memegang hak veto di DK PBB, beranggotakan 15 negara, dan tetap menentang pencabutan sanksi yang membuat resolusi China-Rusia tidak mungkin untuk diloloskan.
Seruan Biegun ke Pyongyang untuk dialog baru selama kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) awal pekan ini tidak dijawab, menggarisbawahi ketidakpuasan negara tertutup itu pada kurangnya konsesi atas keputusannya menghentikan tes nuklir dan peluncuran rudal jarak jauh. (Baca: Utusan Khusus AS Desak Korut Mulai Kembali Pembicaraan Denuklirisasi )
Pyongyang telah melakukan serangkaian tes senjata dan melancarkan perang kata-kata dengan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran kedua negara dapat kembali ke jalur tabrakan.
Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Trump bertemu untuk pertama kalinya di Singapura pada Juni 2018 dan telah bertemu dua kali sejak itu, tetapi kemajuan menuju denuklirisasi sangat minim dan Jong-un telah memberikan Trump sampai akhir tahun ini untuk menunjukkan fleksibilitas dalam bernegosiasi.
Utusan Korut bulan ini menyatakan bahwa denuklirisasi tidak masuk akal, dan beberapa analis mengatakan Pyongyang dapat segera melakukan uji coba senjata strategis utama seperti misil balistik antarbenua.
"Kami berharap bahwa pihak-pihak terkait akan mempraktikkan pengendalian diri dan saling bertemu di tengah jalan, dan bekerja melalui dialog untuk mewujudkan interaksi positif dan dengan cepat menemukan titik pertemuan untuk menemukan resolusi," kata Zhaohui.
Proposal, yang dibuat bersama dengan Rusia pada hari Senin, menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut beberapa sanksi terhadap ekspor dan pekerja asing Korut guna "memecah kebuntuan" dalam perundingan yang macet antara Pyongyang dan Washington. (Baca: China-Rusia Kompak Ajukan Pencabutan Sanksi Korut )
"Ini adalah rencana terbaik dalam situasi saat ini untuk menyelesaikan kebuntuan dalam denuklirisasi Korea Utara dan untuk perdamaian dan stabilitasnya," kata Wakil Menteri Luar Negeri Cina Luo Zhaohui seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/12/2019).
Zhaohui menambahkan bahwa solusi politik masih dapat dicapai meskipun ketegangan meningkat.
Komentar itu muncul ketika utusan khusus AS untuk Korut Stephen Biegun dijadwalkan tiba di Ibu Kota China pada hari Kamis untuk mengadakan pembicaraan. (Baca: Pertahankan Sanksi Korut, AS Lobi China )
AS adalah salah satu negara yang memegang hak veto di DK PBB, beranggotakan 15 negara, dan tetap menentang pencabutan sanksi yang membuat resolusi China-Rusia tidak mungkin untuk diloloskan.
Seruan Biegun ke Pyongyang untuk dialog baru selama kunjungan ke Korea Selatan (Korsel) awal pekan ini tidak dijawab, menggarisbawahi ketidakpuasan negara tertutup itu pada kurangnya konsesi atas keputusannya menghentikan tes nuklir dan peluncuran rudal jarak jauh. (Baca: Utusan Khusus AS Desak Korut Mulai Kembali Pembicaraan Denuklirisasi )
Pyongyang telah melakukan serangkaian tes senjata dan melancarkan perang kata-kata dengan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran kedua negara dapat kembali ke jalur tabrakan.
Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Trump bertemu untuk pertama kalinya di Singapura pada Juni 2018 dan telah bertemu dua kali sejak itu, tetapi kemajuan menuju denuklirisasi sangat minim dan Jong-un telah memberikan Trump sampai akhir tahun ini untuk menunjukkan fleksibilitas dalam bernegosiasi.
Utusan Korut bulan ini menyatakan bahwa denuklirisasi tidak masuk akal, dan beberapa analis mengatakan Pyongyang dapat segera melakukan uji coba senjata strategis utama seperti misil balistik antarbenua.
"Kami berharap bahwa pihak-pihak terkait akan mempraktikkan pengendalian diri dan saling bertemu di tengah jalan, dan bekerja melalui dialog untuk mewujudkan interaksi positif dan dengan cepat menemukan titik pertemuan untuk menemukan resolusi," kata Zhaohui.
(ian)