China-Rusia Kompak Ajukan Pencabutan Sanksi Korut
Selasa, 17 Desember 2019 - 15:39 WIB
China-Rusia Kompak Ajukan Pencabutan Sanksi Korut
A
A
A
NEW YORK - China dan Rusia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sejumlah sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara (Korut). Menurut Rusia, langkah ini bertujuan untuk mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.
Sejumlah sanksi yang diminta dicabut adalah larangan mengekspor patung, makanan laut dan tekstil. Draft usulan itu juga menyerukan pencabutan larangan untuk warga Korut bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan bagi semua pekerja untuk dipulangkan pada minggu depan yang diberlakukan pada 2017. Draft tersebut juga akan membebaskan proyek-proyek kerja sama kereta api dan jalan antar Korea dari sanksi PBB.
Tidak diketahui kapan atau apakah rancangan resolusi itu diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Sebuah resolusi membutuhkan dukungan sembilan suara dan tidak ada veto dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk diloloskan.
"Kami tidak terburu-buru," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dilansir dari Chnnel News Asia, Selasa (17/12/2019).
Ia menambahkan bahwa negosiasi dengan anggota DK PBB akan dimulai pada Selasa waktu setempat. Ia mengatakan sanksi yang mereka usulkan untuk dicabut tidak terkait langsung dengan program nuklir Korut.
"Ini adalah masalah kemanusiaan," cetus Nebezia.
Nebenzia mengatakan rancangan resolusi itu bertujuan mendorong pembicaraan antara AS dan Korut.
"Itulah seluruh gagasan, kami tidak melakukan resolusi ini meskipun, kami benar-benar ingin memfasilitasi," tambahnya.
"Draft ini menyambut kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan DPRK di semua tingkatan, yang bertujuan untuk membangun hubungan AS-DPRK yang baru, membangun rasa saling percaya dan bergabung dalam upaya membangun perdamaian abadi dan stabil di Semenanjung Korea secara bertahap dan serempak," tutur Nebenzia, menggunakan singkatan nama resmi Korut Republik Demokratik Rakyat Korea.
Ia juga menyebut apa yang disebut perundingan enam negara antara Korut, Korea Selatan (Korsel), China, AS, Rusia, dan Jepang untuk dilanjutkan atau meluncurkan konsultasi multilateral dalam format serupa lainnya, dengan tujuan memfasilitasi perdamaian dan solusi komprehensif melalui dialog.
Rusia dan China telah lama mengatakan DK PBB harus memberikan penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin negara itu, Kim Jong-un, berjanji pada 2018 untuk bekerja sama menuju denuklirisasi.
Rancangan resolusi itu diedarkan ke DK PBB oleh Rusia dan China, mengatakan sanksi akan dihentikan dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.
Pyongyang terkenal karena membangun patung-patung besar bergaya sosialis, yang diekspor terutama ke negara-negara Afrika. Beberapa analis memperkirakan bahwa Korut telah menghasilkan puluhan juta dolar dengan menjual patung-patung semacam itu.
Negara itu juga menghasilkan jutaan dolar dari makanan laut. Seorang diplomat PBB pada 2017 mengatakan bahwa Korut diperkirakan akan memperoleh sekitar USD 295 juta dari ekspor makanan laut pada tahun itu.
Tekstil adalah ekspor terbesar kedua Korut setelah batubara dan mineral lainnya pada 2016, dengan total USD752 juta, menurut data dari Badan Promosi Perdagangan Investasi Korea (KOTRA). Menurut data bea cukai China hampir 80 persen ekspor tekstil Korut dikirim ke negara itu.
Upah pekerja yang dikirim ke luar negeri juga menyediakan mata uang asing untuk pemerintah Pyongyang. Seorang penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan pada 2015 bahwa Korut memaksa lebih dari 50.000 orang bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, menghasilkan antara USD1,2 miliar dan USD2,3 miliar per tahun.
Sejumlah sanksi yang diminta dicabut adalah larangan mengekspor patung, makanan laut dan tekstil. Draft usulan itu juga menyerukan pencabutan larangan untuk warga Korut bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan bagi semua pekerja untuk dipulangkan pada minggu depan yang diberlakukan pada 2017. Draft tersebut juga akan membebaskan proyek-proyek kerja sama kereta api dan jalan antar Korea dari sanksi PBB.
Tidak diketahui kapan atau apakah rancangan resolusi itu diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Sebuah resolusi membutuhkan dukungan sembilan suara dan tidak ada veto dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk diloloskan.
"Kami tidak terburu-buru," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dilansir dari Chnnel News Asia, Selasa (17/12/2019).
Ia menambahkan bahwa negosiasi dengan anggota DK PBB akan dimulai pada Selasa waktu setempat. Ia mengatakan sanksi yang mereka usulkan untuk dicabut tidak terkait langsung dengan program nuklir Korut.
"Ini adalah masalah kemanusiaan," cetus Nebezia.
Nebenzia mengatakan rancangan resolusi itu bertujuan mendorong pembicaraan antara AS dan Korut.
"Itulah seluruh gagasan, kami tidak melakukan resolusi ini meskipun, kami benar-benar ingin memfasilitasi," tambahnya.
"Draft ini menyambut kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan DPRK di semua tingkatan, yang bertujuan untuk membangun hubungan AS-DPRK yang baru, membangun rasa saling percaya dan bergabung dalam upaya membangun perdamaian abadi dan stabil di Semenanjung Korea secara bertahap dan serempak," tutur Nebenzia, menggunakan singkatan nama resmi Korut Republik Demokratik Rakyat Korea.
Ia juga menyebut apa yang disebut perundingan enam negara antara Korut, Korea Selatan (Korsel), China, AS, Rusia, dan Jepang untuk dilanjutkan atau meluncurkan konsultasi multilateral dalam format serupa lainnya, dengan tujuan memfasilitasi perdamaian dan solusi komprehensif melalui dialog.
Rusia dan China telah lama mengatakan DK PBB harus memberikan penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin negara itu, Kim Jong-un, berjanji pada 2018 untuk bekerja sama menuju denuklirisasi.
Rancangan resolusi itu diedarkan ke DK PBB oleh Rusia dan China, mengatakan sanksi akan dihentikan dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.
Pyongyang terkenal karena membangun patung-patung besar bergaya sosialis, yang diekspor terutama ke negara-negara Afrika. Beberapa analis memperkirakan bahwa Korut telah menghasilkan puluhan juta dolar dengan menjual patung-patung semacam itu.
Negara itu juga menghasilkan jutaan dolar dari makanan laut. Seorang diplomat PBB pada 2017 mengatakan bahwa Korut diperkirakan akan memperoleh sekitar USD 295 juta dari ekspor makanan laut pada tahun itu.
Tekstil adalah ekspor terbesar kedua Korut setelah batubara dan mineral lainnya pada 2016, dengan total USD752 juta, menurut data dari Badan Promosi Perdagangan Investasi Korea (KOTRA). Menurut data bea cukai China hampir 80 persen ekspor tekstil Korut dikirim ke negara itu.
Upah pekerja yang dikirim ke luar negeri juga menyediakan mata uang asing untuk pemerintah Pyongyang. Seorang penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan pada 2015 bahwa Korut memaksa lebih dari 50.000 orang bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, menghasilkan antara USD1,2 miliar dan USD2,3 miliar per tahun.
(ian)
