Komisi HAM Arab Saudi: Cegah Perempuan Menikah Adalah Kejahatan
Kamis, 07 November 2019 - 08:28 WIB
Komisi HAM Arab Saudi: Cegah Perempuan Menikah Adalah Kejahatan
A
A
A
RIYADH - Human Rights Commission (HRC) atau Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Arab Saudi menekankan bahwa kasus-kasus Adhl (mencegah perempuan menikah) yang dipraktikkan oleh beberapa orang tua dianggap sebagai kejahatan yang melanggar HAM. Tindakan itu juga melanggar martabat perempuan dan hak untuk membentuk keluarga.
"Ini adalah praktik terlarang agama yang bertentangan dengan semua hukum dan peraturan," kata HRC dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (6/11/2019).
Menurut HRC, situasi di mana perempuan dicegah untuk tidak menikah adalah salah satu bentuk pelecehan yang dikriminalkan berdasarkan Law to Protect against Abuse atau Undang-Undang untuk Perlindungan terhadap Penyalahgunaan.
HRC mengaku telah menindaklanjuti dengan pihak berwenang Arab Saudi untuk menangani kasus-kasus seperti itu untuk memastikan perlindungan para perempuan dan mengatasi masalah tersebut dengan benar.
Komisi itu menekankan bahwa hukum Arab Saudi mengkriminalisasi Adhl."Pasal 39 Hukum Prosedur Legal menetapkan bahwa perempuan yang telah dicegah oleh wali hukumnya untuk menikah berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka," lanjut HRC, dikutip dari Saudi Gazette, Kamis (7/11/2019).
HRC meminta perempuan yang menjadi korban Adhl untuk mengikuti peraturan guna mengembalikan hak-hak mereka yang sah dan legal. Masih menurut HRC, kasus-kasus Adhl yang dipraktikkan oleh laki-laki pada perempuan yang berada di bawah perwalian mereka adalah bentuk pelecehan dan penindasan terhadap perempuan.
"Kejahatan-kejahatan tersebut menandakan tingkat kesadaran yang buruk dalam hal ini, terutama kesadaran tentang bahaya kemanusiaan dan sosialnya," kata komisi itu sambil mendesak para pemangku kepentingan yang relevan untuk mengintensifkan kampanye kesadaran tentang risiko besar yang melibatkan kejahatan dan hukuman yang diakibatkannya.
"Ini adalah praktik terlarang agama yang bertentangan dengan semua hukum dan peraturan," kata HRC dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (6/11/2019).
Menurut HRC, situasi di mana perempuan dicegah untuk tidak menikah adalah salah satu bentuk pelecehan yang dikriminalkan berdasarkan Law to Protect against Abuse atau Undang-Undang untuk Perlindungan terhadap Penyalahgunaan.
HRC mengaku telah menindaklanjuti dengan pihak berwenang Arab Saudi untuk menangani kasus-kasus seperti itu untuk memastikan perlindungan para perempuan dan mengatasi masalah tersebut dengan benar.
Komisi itu menekankan bahwa hukum Arab Saudi mengkriminalisasi Adhl."Pasal 39 Hukum Prosedur Legal menetapkan bahwa perempuan yang telah dicegah oleh wali hukumnya untuk menikah berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka," lanjut HRC, dikutip dari Saudi Gazette, Kamis (7/11/2019).
HRC meminta perempuan yang menjadi korban Adhl untuk mengikuti peraturan guna mengembalikan hak-hak mereka yang sah dan legal. Masih menurut HRC, kasus-kasus Adhl yang dipraktikkan oleh laki-laki pada perempuan yang berada di bawah perwalian mereka adalah bentuk pelecehan dan penindasan terhadap perempuan.
"Kejahatan-kejahatan tersebut menandakan tingkat kesadaran yang buruk dalam hal ini, terutama kesadaran tentang bahaya kemanusiaan dan sosialnya," kata komisi itu sambil mendesak para pemangku kepentingan yang relevan untuk mengintensifkan kampanye kesadaran tentang risiko besar yang melibatkan kejahatan dan hukuman yang diakibatkannya.
(mas)
