Di Depan Suu Kyi, Jokowi Singgung Masalah Rohingya
Senin, 04 November 2019 - 16:22 WIB
Di Depan Suu Kyi, Jokowi Singgung Masalah Rohingya
A
A
A
BANGKOK - Presiden Indonesia, Joko Widodo saat berbicara di sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, menyinggung upaya pemulihan situasi dan keamanan di Rakhine State, Myanmar. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin ASEAN, termasuk Aung San Suu Kyi.
Dalam pernyataannya, Jokowi berharap agar situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti. "Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal," ucap Jokowi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (4/11/2019).
Upaya repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State didorong oleh para pemimpin ASEAN untuk terus diupayakan. Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan, Jokowi dalam pertemuan menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan.
Pertama, Jokowi memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar. "Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul trust. Dan trust ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat," ucapnya.
Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga siap untuk berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.
"Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera terbentuk," paparnya.
Adapun yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam " 2nd Technical Working Group" antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu, dapat segera dijalankan.
Dalam pernyataannya, Jokowi berharap agar situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti. "Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal," ucap Jokowi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (4/11/2019).
Upaya repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State didorong oleh para pemimpin ASEAN untuk terus diupayakan. Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan, Jokowi dalam pertemuan menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan.
Pertama, Jokowi memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar. "Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul trust. Dan trust ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat," ucapnya.
Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga siap untuk berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.
"Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera terbentuk," paparnya.
Adapun yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam " 2nd Technical Working Group" antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu, dapat segera dijalankan.
(esn)
