India Jamin Situasi Kashmir Kembali Normal dalam Empat Bulan
Minggu, 13 Oktober 2019 - 18:52 WIB
India Jamin Situasi Kashmir Kembali Normal dalam Empat Bulan
A
A
A
NEW DELHI - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyatakan pemerintah membutuhkan waktu empat bulan agar Jammu dan Kashmir kembali normal setelah penerapan pembatasan ketat di wilayah itu. Pergerakan warga Jammu dan Kashmir dibatasi sejak India mencabut status otonomi di wilayah itu.
Saat berada di negara bagian Maharashtra, Modi menyatakan pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan di Jammu dan Kashmir. Setelah mencabut status otonomi di Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus, pemerintah India mengirim tentara tambahan dan menerapkan pembatasan seperti jam malam untuk mencegah aksi unjuk rasa.
Selain membatasi pergerakan warga, jaringan telepon seluler dan internet di lembah Kashmir masih diputus. Padahal wilayah itu dihuni sekitar tujuh juta jiwa.
Pemerintah India menyatakan beberapa jaringan telepon seluler akan mulai pulih pada Senin (14/10). "Saya jamin pada Anda bahwa tidak akan membutuhkan lebih dari empat bulan untuk menormalkan situasi tidak normal yang telah ada di sana selama 40 tahun," papar Modi saat berpidato di depan para pendukungnya dalam bahasa Hindi, dilansir Reuters.
"Jammu Kashmir dan Ladakh tidak hanya sepotong tanah bagi kami," ungkap Modi, menyebut nama wilayah terpencil yang berbatasan dengan China.
Pemerintah India berdalih kebijakan pencabutan status otonomi Kashmir bertujuan mengintegrasikan wilayah itu dengan India dan menciptakan pembangunan di wilayah itu. Namun muncul kemarahan warga lokal atas keputusan sepihak tersebut.
Meski ada pembatasan gerak, warga Kashmir tetap berada di jalanan dan banyak toko serta kios di lembah Kashmir masih tutup sebagai bentuk protes pada pemerintah India. Pekan lalu, pemerintah Jammu dan Kashmir menerbitkan iklan satu halaman penuh di berbagai surat kabar lokal yang meminta warga kembali ke kehidupan normal, termasuk membuka kembali kios dan mengirim anak-anak ke sekolah.
"Toko-toko tutup, tak ada transportasi publik? Siapa yang untung?" tulis iklan pemerintah lokal tersebut.
Saat berada di negara bagian Maharashtra, Modi menyatakan pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan di Jammu dan Kashmir. Setelah mencabut status otonomi di Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus, pemerintah India mengirim tentara tambahan dan menerapkan pembatasan seperti jam malam untuk mencegah aksi unjuk rasa.
Selain membatasi pergerakan warga, jaringan telepon seluler dan internet di lembah Kashmir masih diputus. Padahal wilayah itu dihuni sekitar tujuh juta jiwa.
Pemerintah India menyatakan beberapa jaringan telepon seluler akan mulai pulih pada Senin (14/10). "Saya jamin pada Anda bahwa tidak akan membutuhkan lebih dari empat bulan untuk menormalkan situasi tidak normal yang telah ada di sana selama 40 tahun," papar Modi saat berpidato di depan para pendukungnya dalam bahasa Hindi, dilansir Reuters.
"Jammu Kashmir dan Ladakh tidak hanya sepotong tanah bagi kami," ungkap Modi, menyebut nama wilayah terpencil yang berbatasan dengan China.
Pemerintah India berdalih kebijakan pencabutan status otonomi Kashmir bertujuan mengintegrasikan wilayah itu dengan India dan menciptakan pembangunan di wilayah itu. Namun muncul kemarahan warga lokal atas keputusan sepihak tersebut.
Meski ada pembatasan gerak, warga Kashmir tetap berada di jalanan dan banyak toko serta kios di lembah Kashmir masih tutup sebagai bentuk protes pada pemerintah India. Pekan lalu, pemerintah Jammu dan Kashmir menerbitkan iklan satu halaman penuh di berbagai surat kabar lokal yang meminta warga kembali ke kehidupan normal, termasuk membuka kembali kios dan mengirim anak-anak ke sekolah.
"Toko-toko tutup, tak ada transportasi publik? Siapa yang untung?" tulis iklan pemerintah lokal tersebut.
(sfn)
