Pemimpin Hong Kong Buka Kemungkinan Intervensi Militer China

HONG KONG - Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, memperingatkan bahwa militer China dapat turun tangan untuk meredam aksi protes pro demokrasi jika kerusuhan di kota itu terus memburuk. Ia mengatakan bahwa tidak ada pilihan yang bisa dikesampingkan.

Pernyataan ini muncul menyusul kekhawatiran utusan negara lain di kota bahwa China tampaknya telah melipatgandakan pasukannya di Hong Kong ke tingkat rekor sekitar 12 ribu. (Baca juga: China Diam-diam Lipat Gandakan Pasukan di Hong Kong )

Dalam konferensi pers, Lam mengatakan dengan meningkatnya kekerasan dalam beberapa pekan terakhir, kritikus asing seharusnya tidak lagi melihat krisis sebagai gerakan damai untuk demokrasi.

Lam tidak akan tertarik pada keadaan khusus yang diperlukan baginya untuk meminta bantuan dari Beijing. Ia hanya menyatakan bahwa instrumen konstitusional ada di sana untuk memungkinkannya melakukannya.

"Saya masih sangat merasa bahwa kita harus menemukan solusinya sendiri," katanya.

"Itu juga posisi pemerintah pusat, bahwa Hong Kong harus mengatasi masalahnya sendiri, tetapi jika situasinya menjadi sangat buruk, maka tidak ada pilihan yang bisa dikesampingkan jika kita ingin Hong Kong setidaknya memiliki peluang lain," imbuhnya seperti dikutip dari Independent, Selasa (8/10/2019).

Pariwisata kota itu telah hancur oleh kerusuhan di tempat yang biasanya menjadi destinasi wisata utama. Tetapi dengan terguncangnya kepercayaan investor, layanan kereta yang secara teratur ditutup dan bisnis terpaksa tutup di tengah aksi unjuk rasa, Lam mengatakan seluruh ekonomi terpengaruh parah.

"Berbagai sektor Hong Kong akan memasuki musim dingin yang parah," katanya.

Aksi protes di kota itu pada mulanya sebagai bentuk kemarahan atas upaya Lam untuk mengeluarkan undang-undang ekstradisi. Undang-undang ini memungkinkan pelaku kejahatan di Hong Kong diekstradisi ke China.

Aksi protes itu kemudian berubah menjadi tututan pro-demokrasi meski pemerintah Hong Kong menarik rancangan undang-undang tersebut.

Minggu lalu Lam mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang pemakaian topeng selama aksi protes. Ia menggunakan hukum darurat era kolonial untuk pertama kalinya dalam krisis yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dimulai pada Juni lalu.

Polisi mengatakan 77 orang telah ditangkap karena melanggar undang-undang anti-topeng yang baru, yang mulai berlaku pada hari Sabtu. Pada waktu itu, seorang juru bicara kepolisian mengatakan, lebih dari 200 toko dan fasilitas umum telah rusak dan polisi menembakkan 367 gas air mata.

"Tingkat kekerasan para perusuh telah meningkat, tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda dari minggu ke minggu, dan telah mencapai tingkat yang sangat kritis," kata Kwok Yam-yung, seorang komandan polisi regional.

"Tindakan kejam dan sembrono seperti itu mendorong aturan hukum ke jurang kehancuran total," katanya dalam konferensi pers.