China Diam-diam Lipat Gandakan Pasukan di Hong Kong
Selasa, 01 Oktober 2019 - 08:42 WIB
China Diam-diam Lipat Gandakan Pasukan di Hong Kong
A
A
A
HONG KONG - Menurut utusan asing dan analis keamaman, China diam-diam telah melipatgandakan pasukan keamanan di Hong Kong. Ini adalah langkah paling dramatis yang dilakukan oleh Beijing untuk mempersiapkan potensi memburuknya situasi di pusat keuangan global itu.
Bulan lalu, Beijing memindahkan ribuan tentara melintasi perbatasan ke kota yang bergolak ini, yang telah dihancurkan oleh aksi protes sejak Juni lalu.
Kantor berita China, Xinhua, menggambarkan operasi itu sebagai "rotasi" rutin kekuatan rendah yang dilakukan China di Hong Kong sejak penyerahan kota itu dari Inggris pada tahun 1997 lalu.
Sebulan kemudian, tujuh utusan Asia dan Barat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yakin penempatan pada akhir Agustus bukanlah rotasi sama sekali, tetapi penguatan.
Tiga dari utusan itu mengatakan jumlah personel militer China di Hong Kong meningkat lebih dari dua kali lipat sejak protes anti-pemerintah dimulai pada Juni.
Mereka menempatkan jumlah personel militer China pada 3.000 hingga 5.000 pada bulan-bulan sebelum penguatan, dan memperkirakan sekarang antara 10.000 hingga 12.000.
Akibatnya, para utusan percaya, China kini telah mengumpulkan pasukan aktif terbesarnya dari pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan personel serta peralatan anti huru hara lainnya di Hong Kong.
Secara signifikan, lima diplomat mengatakan, penguatan itu mencakup unsur-unsur Polisi Rakyat Bersenjata (PAP), paramiliter anti-kerusuhan dan pasukan keamanan internal di bawah komando terpisah dari PLA. Sampai sekarang, keberadaan PAP di Hong Kong belum diketahui publik.
Penguatan militer di Hong Kong termasuk peralatan yang dibuat khusus untuk mengatasi kekerasan di perkotaan, termasuk kendaraan meriam air dan truk yang digunakan untuk meletakkan barikade kawat berduri.
Wartawan Reuters telah melacak peningkatan aktivitas di banyak fasilitas PLA di 17 fasilitas di Hong Kong, Kowloon dan pedesaan New Territories, yang sebagian besar diwarisi berdasarkan perjanjian dengan pasukan Inggris yang pergi selama penyerahan tahun 1997.
Beberapa analis asing mengatakan kehadiran militer China yang diperkuat lebih besar dari yang diperkirakan.
"Mereka tampaknya memiliki rencana darurat aktif untuk menangani sesuatu seperti gangguan total oleh kepolisian Hong Kong," kata Alexander Neill, seorang analis keamanan yang berbasis di Singapura di Institut Internasional untuk Studi Strategis seperti dikutip dari Strait Times, Selasa (1/10/2019).
Kementerian Pertahanan Nasional China, Kantor Informasi Dewan Negara, dan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters.
Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan garnisun PLA di Hong Kong juga tidak menanggapi pertanyaan.
Seorang juru bicara kepolisian Hong Kong mengatakan kepada Reuters bahwa kepolisian mampu mempertahankan hukum dan ketertiban serta bertekad untuk memulihkan keselamatan publik di Hong Kong.
Protes di Hong Kong meletus sebagai tanggapan atas langkah oleh Lam untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang sekarang dihapus yang akan memungkinkan ekstradisi orang-orang dari Hong Kong ke China.
Demonstrasi, yang terkadang berubah menjadi aksi kekerasan, menimbulkan tantangan populer terbesar bagi Presiden Xi Jinping sejak ia berkuasa pada tahun 2012.
Bulan lalu, Beijing memindahkan ribuan tentara melintasi perbatasan ke kota yang bergolak ini, yang telah dihancurkan oleh aksi protes sejak Juni lalu.
Kantor berita China, Xinhua, menggambarkan operasi itu sebagai "rotasi" rutin kekuatan rendah yang dilakukan China di Hong Kong sejak penyerahan kota itu dari Inggris pada tahun 1997 lalu.
Sebulan kemudian, tujuh utusan Asia dan Barat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yakin penempatan pada akhir Agustus bukanlah rotasi sama sekali, tetapi penguatan.
Tiga dari utusan itu mengatakan jumlah personel militer China di Hong Kong meningkat lebih dari dua kali lipat sejak protes anti-pemerintah dimulai pada Juni.
Mereka menempatkan jumlah personel militer China pada 3.000 hingga 5.000 pada bulan-bulan sebelum penguatan, dan memperkirakan sekarang antara 10.000 hingga 12.000.
Akibatnya, para utusan percaya, China kini telah mengumpulkan pasukan aktif terbesarnya dari pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan personel serta peralatan anti huru hara lainnya di Hong Kong.
Secara signifikan, lima diplomat mengatakan, penguatan itu mencakup unsur-unsur Polisi Rakyat Bersenjata (PAP), paramiliter anti-kerusuhan dan pasukan keamanan internal di bawah komando terpisah dari PLA. Sampai sekarang, keberadaan PAP di Hong Kong belum diketahui publik.
Penguatan militer di Hong Kong termasuk peralatan yang dibuat khusus untuk mengatasi kekerasan di perkotaan, termasuk kendaraan meriam air dan truk yang digunakan untuk meletakkan barikade kawat berduri.
Wartawan Reuters telah melacak peningkatan aktivitas di banyak fasilitas PLA di 17 fasilitas di Hong Kong, Kowloon dan pedesaan New Territories, yang sebagian besar diwarisi berdasarkan perjanjian dengan pasukan Inggris yang pergi selama penyerahan tahun 1997.
Beberapa analis asing mengatakan kehadiran militer China yang diperkuat lebih besar dari yang diperkirakan.
"Mereka tampaknya memiliki rencana darurat aktif untuk menangani sesuatu seperti gangguan total oleh kepolisian Hong Kong," kata Alexander Neill, seorang analis keamanan yang berbasis di Singapura di Institut Internasional untuk Studi Strategis seperti dikutip dari Strait Times, Selasa (1/10/2019).
Kementerian Pertahanan Nasional China, Kantor Informasi Dewan Negara, dan Kantor Urusan Hong Kong dan Makau tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters.
Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan garnisun PLA di Hong Kong juga tidak menanggapi pertanyaan.
Seorang juru bicara kepolisian Hong Kong mengatakan kepada Reuters bahwa kepolisian mampu mempertahankan hukum dan ketertiban serta bertekad untuk memulihkan keselamatan publik di Hong Kong.
Protes di Hong Kong meletus sebagai tanggapan atas langkah oleh Lam untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang sekarang dihapus yang akan memungkinkan ekstradisi orang-orang dari Hong Kong ke China.
Demonstrasi, yang terkadang berubah menjadi aksi kekerasan, menimbulkan tantangan populer terbesar bagi Presiden Xi Jinping sejak ia berkuasa pada tahun 2012.
(ian)
