Islamabad Melarang Presiden India Masuki Wilayah Udara Pakistan
Sabtu, 07 September 2019 - 22:24 WIB
Islamabad Melarang Presiden India Masuki Wilayah Udara Pakistan
A
A
A
ISLAMABAD - Islamabad menolak memberikan izin kepada Presiden India Ram Nath Kovind memasuki wilayah udara Pakistan untuk penerbangannya ke Islandia.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehemood Qureshi, pada Sabtu (7/9/2019), mengonfirmasi larangan masuk untuk pesawat pembawa Kovind. Perdana Menteri Imran Khan juga menyetujui langkah tersebut dengan alasan sebagai respons Islamabad atas perlakuan India terhadap orang-orang di Kashmir dan Jammu.
Qureshi mengatakan kekhawatiran Islamabad tentang Kashmir akan diajukan ke Dewan HAM PBB.
Presiden India Ram Nath Kovind akan melakukan perjalanan ke Islandia, Swiss dan Slovenia mulai hari Senin (9/9/2019) sebagai bagian dari delegasi bisnis untuk mempromosikan ikatan ekonomi antara negara-negara Eropa itu dan India.
Penolakan izin masuk untuk pesawat pembawa Kovind merupakan peningkatan terbaru dari ketegangan antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut setelah New Delhi mencabut status khusus Kashmir dan Jammu bulan lalu. New Delhi menegaskan bahwa pencabutan status khusus wilayah Kashmir dan Jammu yang memerintah sendiri itu diperlukan untuk mengekang terorisme.
Sementara itu, New Delhi seperti dikutip NDTV berpendapat bahwa keputusannya pada Jammu dan Kashmir adalah masalah internal yang tidak perlu dipertanyakan oleh Pakistan.
Pakistan telah menutup wilayah udaranya bagi lalu lintas pesawat India setelah pertempuran udara pasca-serangan teror Pulwama pada Februari meningkatkan ketegangan antara Islamabad dan New Delhi. Namun, Islamabad membuka kembali wilayah udaranya pada bulan Juli.
Presiden Kovind dijadwalkan tiba di Islandia pada 9 September, di mana ia akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Islandia Gudni Johannesson dan Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir. Dia kemudian akan mengunjungi Swiss dari 11 hingga 15 September, menghabiskan hari-harinya bertemu Presiden Swiss Ueli Maurer dan anggota kabinet Swiss.
Menjelang kunjungan Presiden Kovind, pemerintah Swiss mengatakan dalam rilisnya bahwa situasi Kashmir akan menjadi salah satu masalah yang kemungkinan akan dibahas selama interaksinya dengan kepemimpinan negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehemood Qureshi, pada Sabtu (7/9/2019), mengonfirmasi larangan masuk untuk pesawat pembawa Kovind. Perdana Menteri Imran Khan juga menyetujui langkah tersebut dengan alasan sebagai respons Islamabad atas perlakuan India terhadap orang-orang di Kashmir dan Jammu.
Qureshi mengatakan kekhawatiran Islamabad tentang Kashmir akan diajukan ke Dewan HAM PBB.
Presiden India Ram Nath Kovind akan melakukan perjalanan ke Islandia, Swiss dan Slovenia mulai hari Senin (9/9/2019) sebagai bagian dari delegasi bisnis untuk mempromosikan ikatan ekonomi antara negara-negara Eropa itu dan India.
Penolakan izin masuk untuk pesawat pembawa Kovind merupakan peningkatan terbaru dari ketegangan antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut setelah New Delhi mencabut status khusus Kashmir dan Jammu bulan lalu. New Delhi menegaskan bahwa pencabutan status khusus wilayah Kashmir dan Jammu yang memerintah sendiri itu diperlukan untuk mengekang terorisme.
Sementara itu, New Delhi seperti dikutip NDTV berpendapat bahwa keputusannya pada Jammu dan Kashmir adalah masalah internal yang tidak perlu dipertanyakan oleh Pakistan.
Pakistan telah menutup wilayah udaranya bagi lalu lintas pesawat India setelah pertempuran udara pasca-serangan teror Pulwama pada Februari meningkatkan ketegangan antara Islamabad dan New Delhi. Namun, Islamabad membuka kembali wilayah udaranya pada bulan Juli.
Presiden Kovind dijadwalkan tiba di Islandia pada 9 September, di mana ia akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Islandia Gudni Johannesson dan Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir. Dia kemudian akan mengunjungi Swiss dari 11 hingga 15 September, menghabiskan hari-harinya bertemu Presiden Swiss Ueli Maurer dan anggota kabinet Swiss.
Menjelang kunjungan Presiden Kovind, pemerintah Swiss mengatakan dalam rilisnya bahwa situasi Kashmir akan menjadi salah satu masalah yang kemungkinan akan dibahas selama interaksinya dengan kepemimpinan negara tersebut.
(mas)
