Inggris Sambut Baik Penarikan RUU Ekstradisi oleh Pemimpin Hong Kong
Kamis, 05 September 2019 - 06:05 WIB
Inggris Sambut Baik Penarikan RUU Ekstradisi oleh Pemimpin Hong Kong
A
A
A
LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyambut baik pencabutan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi oleh pimpinan Hong Kong Carrie Lam. RUU itu telah memicu demo berbulan-bulan di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.
"Ini adalah langkah membangun kepercayaan yang disambut baik," kata Raab dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Kamis (5/9/2019). "Saya harap itu mengarah pada dialog yang bermakna antara pemerintah Hong Kong dan orang-orang yang dilayaninya," ujarnya.
Hong Kong diserahkan Inggris kepada China pada tahun 1997. Wilayah yang jadi pusat keuangan Asia itu menjadi bagian dari China dengan status otonomi khusus.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam sebelumnya dilaporkan akan mengumumkan secara resmi pencabutan RUU ekstradisi dan membuka dialog dengan demonstran pro-demokrasi.
Seorang sumber pemerintah mengatakan Lam akan menekankan bahwa penghapusan RUU itu akan merampingkan agenda legislatif, di mana Dewan Legislatif akan kembali bersidang pada Oktober mendatang setelah liburan musim panas.
"Gerakan untuk menarik secara resmi RUU ini adalah upaya untuk mendinginkan atmosfer," kata seorang sumber pemerintah seperti dikutip South China Morning Post.
Sumber lain mengatakan penarikan penuh RUU itu adalah cara termudah untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung di kota tersebut.
Sebelumnya pada 24 Agustus lalu, sekitar 19 pemimpin senior dan politisi Hong Kong berkumpul di kediaman Lam untuk bertukar pikiran tentang cara menjalin dialog dengan mereka yang berada di belakang krisis protes anti-pemerintah.
"Kepala eksekutif mulai berubah pikiran setelah bertemu dengan 19 pemimpin kota dua minggu lalu. Ia memperhatikan pandangan mereka tentang bagaimana mengurangi ketegangan," ujar sumber tersebut.
Seluruh anggota parlemen Hong Kong yang berjumlah 43 orang merupakan para politisi pro RUU ekstradisi. Mereka dilaporkan diundang untuk bertemu Carrie Lam pukul 16.00 sore waktu setempat hari Rabu kemarin.
RUU ekstradisi, seandainya disahkan menjadi undang-undang, akan memungkinkan tersangka kriminal yang diburu Beijing diekstradisi ke China untuk diadili dan dihukum di sana.
"Ini adalah langkah membangun kepercayaan yang disambut baik," kata Raab dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Kamis (5/9/2019). "Saya harap itu mengarah pada dialog yang bermakna antara pemerintah Hong Kong dan orang-orang yang dilayaninya," ujarnya.
Hong Kong diserahkan Inggris kepada China pada tahun 1997. Wilayah yang jadi pusat keuangan Asia itu menjadi bagian dari China dengan status otonomi khusus.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam sebelumnya dilaporkan akan mengumumkan secara resmi pencabutan RUU ekstradisi dan membuka dialog dengan demonstran pro-demokrasi.
Seorang sumber pemerintah mengatakan Lam akan menekankan bahwa penghapusan RUU itu akan merampingkan agenda legislatif, di mana Dewan Legislatif akan kembali bersidang pada Oktober mendatang setelah liburan musim panas.
"Gerakan untuk menarik secara resmi RUU ini adalah upaya untuk mendinginkan atmosfer," kata seorang sumber pemerintah seperti dikutip South China Morning Post.
Sumber lain mengatakan penarikan penuh RUU itu adalah cara termudah untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung di kota tersebut.
Sebelumnya pada 24 Agustus lalu, sekitar 19 pemimpin senior dan politisi Hong Kong berkumpul di kediaman Lam untuk bertukar pikiran tentang cara menjalin dialog dengan mereka yang berada di belakang krisis protes anti-pemerintah.
"Kepala eksekutif mulai berubah pikiran setelah bertemu dengan 19 pemimpin kota dua minggu lalu. Ia memperhatikan pandangan mereka tentang bagaimana mengurangi ketegangan," ujar sumber tersebut.
Seluruh anggota parlemen Hong Kong yang berjumlah 43 orang merupakan para politisi pro RUU ekstradisi. Mereka dilaporkan diundang untuk bertemu Carrie Lam pukul 16.00 sore waktu setempat hari Rabu kemarin.
RUU ekstradisi, seandainya disahkan menjadi undang-undang, akan memungkinkan tersangka kriminal yang diburu Beijing diekstradisi ke China untuk diadili dan dihukum di sana.
(mas)
