Komisaris Tinggi HAM PBB Soroti Perkembangan Situasi di Papua
Rabu, 04 September 2019 - 20:26 WIB
Komisaris Tinggi HAM PBB Soroti Perkembangan Situasi di Papua
A
A
A
JENEWA - Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengaku sangat terganggu atas meningkatnya kekerasan di Papua. Bachelet mengatakan, dia telah membahas hal ini dengan pemerintah Indonesia.
"Saya merasa terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," kata Bachelet.
"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Dewan HAM PBB pada Rabu (4/9).
Bachelet menuturkan, seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Dia mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari penggunaan kekuatan berlebihan.
Dirinya juga menyebut bahwa penutupan akses terhadap internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat memperburuk ketegangan.
“Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi - masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat - dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan," ungkapnya.
"Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang, tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela HAM setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi," tukasnya.
"Saya merasa terganggu dengan meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, dan terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," kata Bachelet.
"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018, dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Dewan HAM PBB pada Rabu (4/9).
Bachelet menuturkan, seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Dia mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari penggunaan kekuatan berlebihan.
Dirinya juga menyebut bahwa penutupan akses terhadap internet kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat memperburuk ketegangan.
“Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi - masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat - dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan," ungkapnya.
"Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan serangan kekerasan awal terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang, tetapi saya khawatir tentang laporan bahwa milisi dan kelompok nasionalis juga aktif terlibat dalam kekerasan. Para pembela HAM setempat, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi," tukasnya.
(esn)
