Pemimpin Hong Kong Menyesal Ajukan RUU Ekstradisi
Selasa, 03 September 2019 - 11:22 WIB
Pemimpin Hong Kong Menyesal Ajukan RUU Ekstradisi
A
A
A
HONG KONG - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan pentingnya aturan hukum di Hong Kong dan mengembalikan stabilitas kota serta kebutuhan untuk meningkatkan upaya untuk mengeluarkan pesan pemerintah. Menurutnya, rancangan undang-undang (RUU) esktradisi yang sedang dia lakukan dan dimaksudkan untuk menyumbat celah hukum di sistem Hong Kong.
"Ini bukan sesuatu yang diperintahkan, dipaksakan oleh pemerintah pusat," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/9/2019).
Hal itu terungkap dari sebuah rekaman audio pertemuan Lam dengan sekelompok pengusaha Hong Kong yang diperoleh Reuters.
Meski begitu, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam karena telah mendorong untuk meloloskan RUU tersebut.
"Ini adalah bukti sangat tidak bijaksana mengingat keadaan," katanya.
"Dan tingkat ketakutan serta kegelisahan yang sangat besar di antara orang-orang Hong Kong vis-a-vis daratan China, yang kita tidak cukup sensitif untuk rasakan dan pahami," imbuhnya.
Ia pun memberikan gambaran yang suram kepada kelompok pengusaha. Menurutnya polisi akan terus menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang meningkat.
"Itu akan menjadi naif untuk melukiskan gambaran indah untuk Anda, bahwa segalanya akan baik-baik saja," ucapnya.
Namun ia mengungkapkan harapannya akan kebangkitan kota tersebut. "Hong Kong belum mati. Mungkin dia sangat, sangat sakit, tetapi dia belum mati," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Lam telah mengajukan laporan ke Beijing yang menilai lima tuntutan utama para demonstran dan menemukan bahwa menarik rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial dapat membantu meredakan meningkatnya krisis politik di wilayah tersebut. Namun China menolak proposal Lam untuk mencabut RUU ekstradisi dan memerintahkannya untuk tidak menuruti tuntutan para demonstran. (Baca juga: China Tolak Rencana Pemimpin Hong Kong Penuhi Tuntutan Demonstran )
Ketegangan tinggi di pusat keuangan Asia selama dua bulan terakhir dipicu oleh sikap oposisi para aktivis pro demokrasi terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi. Aksi protes ini berkembang dengan cepat menjadi gerakan yang lebih luas untuk reformasi demokrasi.
Protes Hong Kong menandai tantangan populer terbesar pada pemerintahan Presiden China Xi Jinping sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2012. Para pemimpin di Beijing pun secara efektif menyerukan upaya penanganan krisis di Hong Kong.
"Ini bukan sesuatu yang diperintahkan, dipaksakan oleh pemerintah pusat," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/9/2019).
Hal itu terungkap dari sebuah rekaman audio pertemuan Lam dengan sekelompok pengusaha Hong Kong yang diperoleh Reuters.
Meski begitu, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam karena telah mendorong untuk meloloskan RUU tersebut.
"Ini adalah bukti sangat tidak bijaksana mengingat keadaan," katanya.
"Dan tingkat ketakutan serta kegelisahan yang sangat besar di antara orang-orang Hong Kong vis-a-vis daratan China, yang kita tidak cukup sensitif untuk rasakan dan pahami," imbuhnya.
Ia pun memberikan gambaran yang suram kepada kelompok pengusaha. Menurutnya polisi akan terus menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang meningkat.
"Itu akan menjadi naif untuk melukiskan gambaran indah untuk Anda, bahwa segalanya akan baik-baik saja," ucapnya.
Namun ia mengungkapkan harapannya akan kebangkitan kota tersebut. "Hong Kong belum mati. Mungkin dia sangat, sangat sakit, tetapi dia belum mati," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Lam telah mengajukan laporan ke Beijing yang menilai lima tuntutan utama para demonstran dan menemukan bahwa menarik rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial dapat membantu meredakan meningkatnya krisis politik di wilayah tersebut. Namun China menolak proposal Lam untuk mencabut RUU ekstradisi dan memerintahkannya untuk tidak menuruti tuntutan para demonstran. (Baca juga: China Tolak Rencana Pemimpin Hong Kong Penuhi Tuntutan Demonstran )
Ketegangan tinggi di pusat keuangan Asia selama dua bulan terakhir dipicu oleh sikap oposisi para aktivis pro demokrasi terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi. Aksi protes ini berkembang dengan cepat menjadi gerakan yang lebih luas untuk reformasi demokrasi.
Protes Hong Kong menandai tantangan populer terbesar pada pemerintahan Presiden China Xi Jinping sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2012. Para pemimpin di Beijing pun secara efektif menyerukan upaya penanganan krisis di Hong Kong.
(ian)
