Iran Kembali Ultimatum Penandatangan Kesepakatan Nuklir
Rabu, 14 Agustus 2019 - 19:24 WIB
Iran Kembali Ultimatum Penandatangan Kesepakatan Nuklir
A
A
A
TEHERAN - Iran memberikan waktu 60 hari kepada para penandatangan pakta nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) untuk memenuhi tuntutannya dan menyelamatkan kesepakatan. Jika tidak, Iran akan melanjutkan ke tahap ketiga pengurangan kewajibannya.Ultimatum itu disampaikan langsung oleh Presiden Iran Hassan Rouhani.
"Jika 60 hari tahap kedua berlalu tanpa membawa hasil apa pun, kami pasti akan melanjutkan ke tahap ketiga, dan kemudian kami akan memberikan 60 hari lagi untuk menemukan cara yang rasional, tepat dan seimbang untuk menyelesaikan (masalah)," kata Rouhani seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (14/8/2019).
Meski begitu, Rouhani menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA dan siap berdialog.
Pada 8 Mei 2018, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran. Langkah AS itu dikecam oleh pihak-pihak yang menandatangani perjanjian itu, termasuk Uni Eropa, yang bersikeras Teheran telah sepenuhnya mematuhi perjanjian tersebut dan telah mendesak AS untuk tidak memberlakukan kembali sanksi.
Tepat setahun kemudian, Teheran mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan sebagian kewajiban JCPOA-nya dan memberi tenggat waktu 60 hari kepada penandatangan lain untuk menyelamatkan perjanjian itu.
Ketika batas waktu berakhir, Iran mulai memperkaya uranium di luar level 3,67 persen, yang termaktub dalam JCPOA. Iran pun memperingatkan bahwa negara itu akan secara bertahap meninggalkan komitmen nuklirnya setiap 60 hari.
Teheran menuntut Uni Eropa harus melindungi penjualan minyak Iran dari sanksi AS dan terus membeli minyak Iran. Iran juga menuntut agar bank-bank Eropa menjaga perdagangan dengan Iran, termasuk dengan menjaga negara itu di dalam sistem pembayaran internasional Swift.
Iran juga mendesak negara-negara Eropa yang merupakan sekutu AS yaitu Prancis, Jerman dan Inggris untuk tidak meminta kesepakatan baru tentang program rudal balistik Iran, atau kegiatan regionalnya, termasuk kehadirannya di Yaman, Irak dan Suriah. Secara luas, Rusia dan China setuju dengan ketentuan ini.
JCPOA, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, AS, Jerman dan Uni Eropa, mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan peringkat cadangan uraniumnya dengan imbalan bantuan sanksi.
"Jika 60 hari tahap kedua berlalu tanpa membawa hasil apa pun, kami pasti akan melanjutkan ke tahap ketiga, dan kemudian kami akan memberikan 60 hari lagi untuk menemukan cara yang rasional, tepat dan seimbang untuk menyelesaikan (masalah)," kata Rouhani seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (14/8/2019).
Meski begitu, Rouhani menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA dan siap berdialog.
Pada 8 Mei 2018, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran. Langkah AS itu dikecam oleh pihak-pihak yang menandatangani perjanjian itu, termasuk Uni Eropa, yang bersikeras Teheran telah sepenuhnya mematuhi perjanjian tersebut dan telah mendesak AS untuk tidak memberlakukan kembali sanksi.
Tepat setahun kemudian, Teheran mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan sebagian kewajiban JCPOA-nya dan memberi tenggat waktu 60 hari kepada penandatangan lain untuk menyelamatkan perjanjian itu.
Ketika batas waktu berakhir, Iran mulai memperkaya uranium di luar level 3,67 persen, yang termaktub dalam JCPOA. Iran pun memperingatkan bahwa negara itu akan secara bertahap meninggalkan komitmen nuklirnya setiap 60 hari.
Teheran menuntut Uni Eropa harus melindungi penjualan minyak Iran dari sanksi AS dan terus membeli minyak Iran. Iran juga menuntut agar bank-bank Eropa menjaga perdagangan dengan Iran, termasuk dengan menjaga negara itu di dalam sistem pembayaran internasional Swift.
Iran juga mendesak negara-negara Eropa yang merupakan sekutu AS yaitu Prancis, Jerman dan Inggris untuk tidak meminta kesepakatan baru tentang program rudal balistik Iran, atau kegiatan regionalnya, termasuk kehadirannya di Yaman, Irak dan Suriah. Secara luas, Rusia dan China setuju dengan ketentuan ini.
JCPOA, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, AS, Jerman dan Uni Eropa, mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan peringkat cadangan uraniumnya dengan imbalan bantuan sanksi.
(ian)
