Kisruh Kashmir, Pakistan Usir Diplomat India dan Tarik Dubesnya
Rabu, 07 Agustus 2019 - 22:16 WIB
Kisruh Kashmir, Pakistan Usir Diplomat India dan Tarik Dubesnya
A
A
A
ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan mengusir seorang utusan India dari Islamabad dan memanggil pulang duta besar (dubes)-nya dari New Delhi. Tindakan itu sebagai respons atas langkah New Delhi yang mencabut otonomi hukum wilayah Kashmir yang disengketakan.
Keputusan Islamabad ini itu dibuat pada hari Rabu (7/8/2019) setelah pertemuan Komite Keamanan Nasional Pakistan. Pemerintah Perdana Menteri Imran Khan juga menurunkan peringkat hubungan diplomatik dengan India serta membekukan hubungan perdagangan.
"Duta besar kami tidak akan lagi berada di New Delhi dan rekan-rekan mereka di sini juga akan dikirim pulang," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, seperti dikutip ARY News.
Awal pekan ini, New Delhi mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, dua wilayah bagi mayoritas Muslim di India, di mana Pakistan juga memiliki klaim teritorial di sana.
Pencabutan status khusus atau otonomi itu dipelopori oleh Bharatiya Janata Party (Partai BJP) yang berkuasa di India. Partai itu berpendapat bahwa status otonom untuk provinsi tersebut diskriminatif, karena pengaturan yang sebelumnya membatasi imigrasi di wilayah-wilayah tersebut.
Pemerintah Islamabad mengeluarkan pernyataan resmi setelah pertemuan Komite Keamanan Nasional Pakistan. "Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengarahkan bahwa semua saluran diplomatik diaktifkan untuk mengekspos rezim rasis India yang brutal, (niat buruk) dan pelanggaran hak asasi manusia," bunyi pernyataan tersebut.
Keputusan Islamabad ini itu dibuat pada hari Rabu (7/8/2019) setelah pertemuan Komite Keamanan Nasional Pakistan. Pemerintah Perdana Menteri Imran Khan juga menurunkan peringkat hubungan diplomatik dengan India serta membekukan hubungan perdagangan.
"Duta besar kami tidak akan lagi berada di New Delhi dan rekan-rekan mereka di sini juga akan dikirim pulang," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, seperti dikutip ARY News.
Awal pekan ini, New Delhi mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, dua wilayah bagi mayoritas Muslim di India, di mana Pakistan juga memiliki klaim teritorial di sana.
Pencabutan status khusus atau otonomi itu dipelopori oleh Bharatiya Janata Party (Partai BJP) yang berkuasa di India. Partai itu berpendapat bahwa status otonom untuk provinsi tersebut diskriminatif, karena pengaturan yang sebelumnya membatasi imigrasi di wilayah-wilayah tersebut.
Pemerintah Islamabad mengeluarkan pernyataan resmi setelah pertemuan Komite Keamanan Nasional Pakistan. "Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengarahkan bahwa semua saluran diplomatik diaktifkan untuk mengekspos rezim rasis India yang brutal, (niat buruk) dan pelanggaran hak asasi manusia," bunyi pernyataan tersebut.
(mas)
