PBB: Gunakan Kekerasan Berlebih, Polisi Rusia Lakukan Pelanggaran HAM
Selasa, 30 Juli 2019 - 21:15 WIB
PBB: Gunakan Kekerasan Berlebih, Polisi Rusia Lakukan Pelanggaran HAM
A
A
A
JENEWA - Dewan HAM PBB menuturkan, polisi Rusia tampaknya telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa pada akhir pekan lalu. Hal ini, menurut Dewan HAM, masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
Polisi Rusia menangkap lebih dari 1.000 orang di Moskow pada hari Sabtu, dalam aksi keras terbesar dalam beberapa tahun terakhir, terhadap oposisi yang semakin menantang, mengutuk cengkeraman kuat Presiden Vladimir Putin.
Juru bicara Dewan HAM PBB, Rupert Colville juga mempertanyakan diskualifikasinya 57 tokoh oposisi atau kandidat independen dari pemilihan kota Moskow, yang memicu kerurusuhan pada akhir pekan lalu.
"Kami prihatin bahwa polisi Rusia tampaknya telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran selama demonstrasi di pusat kota Moskow pada hari Sabtu," kata Colville, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/7).
"Ketika mengelola orang banyak di Rusia seperti di tempat lain, penggunaan kekuatan oleh polisi harus selalu proporsional dengan ancaman, jika ada, dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir. Otoritas Rusia harus mengizinkan orang untuk berorganisasi dan mengambil bagian dalam majelis damai tanpa batasan," katanya.
Colville kemudian menuturkan, Dewan HAM juga prihatin dengan laporan bahwa beberapa yang ditahan tidak diberikan akses terhadap pengacara atau makanan dan air. Dia mencatat bahwa ini adalah hak-hak dasar yang dijamin berdasarkan hukum internasional yang diratifikasi oleh Rusia.
Mengenai langkah diskualifikasi 57 orang karena dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih, ia mengatakan bahwa masalah terlalu janggal, mengingat semua yang didiskulifikasi adalah tokoh oposisi atau tidak memiliki hubungan dengan pemerintah saat ini.
"Masalahnya di sini adalah apakah benar-benar semua 57 kandidat ini harus dikeluarkan, atau apakah itu adalah kasus tangan besi bahwa tanda tangan ini dipalsukan. Dan fakta bahwa mereka semua adalah oposisi atau kandidat independen telah memicu gagasan di antara para demonstran tentu ada sesuatu yang tidak benar di sini," tukasnya.
Polisi Rusia menangkap lebih dari 1.000 orang di Moskow pada hari Sabtu, dalam aksi keras terbesar dalam beberapa tahun terakhir, terhadap oposisi yang semakin menantang, mengutuk cengkeraman kuat Presiden Vladimir Putin.
Juru bicara Dewan HAM PBB, Rupert Colville juga mempertanyakan diskualifikasinya 57 tokoh oposisi atau kandidat independen dari pemilihan kota Moskow, yang memicu kerurusuhan pada akhir pekan lalu.
"Kami prihatin bahwa polisi Rusia tampaknya telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran selama demonstrasi di pusat kota Moskow pada hari Sabtu," kata Colville, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/7).
"Ketika mengelola orang banyak di Rusia seperti di tempat lain, penggunaan kekuatan oleh polisi harus selalu proporsional dengan ancaman, jika ada, dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir. Otoritas Rusia harus mengizinkan orang untuk berorganisasi dan mengambil bagian dalam majelis damai tanpa batasan," katanya.
Colville kemudian menuturkan, Dewan HAM juga prihatin dengan laporan bahwa beberapa yang ditahan tidak diberikan akses terhadap pengacara atau makanan dan air. Dia mencatat bahwa ini adalah hak-hak dasar yang dijamin berdasarkan hukum internasional yang diratifikasi oleh Rusia.
Mengenai langkah diskualifikasi 57 orang karena dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih, ia mengatakan bahwa masalah terlalu janggal, mengingat semua yang didiskulifikasi adalah tokoh oposisi atau tidak memiliki hubungan dengan pemerintah saat ini.
"Masalahnya di sini adalah apakah benar-benar semua 57 kandidat ini harus dikeluarkan, atau apakah itu adalah kasus tangan besi bahwa tanda tangan ini dipalsukan. Dan fakta bahwa mereka semua adalah oposisi atau kandidat independen telah memicu gagasan di antara para demonstran tentu ada sesuatu yang tidak benar di sini," tukasnya.
(esn)
