Palestina: Kebijakan AS Bias Terhadap Israel
Palestina: Kebijakan AS Bias Terhadap Israel
A
A
A
RAMALLAH -
Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan Amerika Serikat (AS) sangat bias terhadap Israel. Hal inilah, papar Erekat, yang akan menghancurkan upaya damai dengan Israel.
"Kebijakan Amerika bertanggung jawab atas kegagalan proses perdamaian, terutama setelah penghentian bantuan AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan bias buta pemerintah dalam mendukung Israel, yang melanjutkan pembangunan permukiman," kata Erekat.
"situasi saat ini mengarah pada keruntuhan prinsip solusi dua negara dan menggantinya dengan solusi satu negara yang mengimplementasikan dua rezim dan melanjutkan pendudukan," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Senin (15/7).
Erekat, kemudian mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berpegang hukum internasional dan legitimasi internasional dalam permintaan mereka untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan 1967.
Palestina sendiri diketahui telah memboikot dan menolak melakukan pembicaraan damai yang diinisasi oleh AS. Kebijakan ini dilakukan setelah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang dilanjutkan dengan merelokasi kedubesnya ke kota tersebut.
Dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Palestina menilai AS sudah tidak lagi netral dan bias terhadap Negara Zionis itu. Palestina juga menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas oleh AS yang disebut sebagai Kesepakatan Abad Ini.
Sekertaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan Amerika Serikat (AS) sangat bias terhadap Israel. Hal inilah, papar Erekat, yang akan menghancurkan upaya damai dengan Israel.
"Kebijakan Amerika bertanggung jawab atas kegagalan proses perdamaian, terutama setelah penghentian bantuan AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan bias buta pemerintah dalam mendukung Israel, yang melanjutkan pembangunan permukiman," kata Erekat.
"situasi saat ini mengarah pada keruntuhan prinsip solusi dua negara dan menggantinya dengan solusi satu negara yang mengimplementasikan dua rezim dan melanjutkan pendudukan," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Senin (15/7).
Erekat, kemudian mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berpegang hukum internasional dan legitimasi internasional dalam permintaan mereka untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan 1967.
Palestina sendiri diketahui telah memboikot dan menolak melakukan pembicaraan damai yang diinisasi oleh AS. Kebijakan ini dilakukan setelah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang dilanjutkan dengan merelokasi kedubesnya ke kota tersebut.
Dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Palestina menilai AS sudah tidak lagi netral dan bias terhadap Negara Zionis itu. Palestina juga menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas oleh AS yang disebut sebagai Kesepakatan Abad Ini.
(esn)
Explore More