Hizbullah Sebut Sanksi AS Penghinaan bagi Lebanon
Rabu, 10 Juli 2019 - 14:39 WIB
Hizbullah Sebut Sanksi AS Penghinaan bagi Lebanon
A
A
A
BEIRUT - Seorang anggota parlemen Hizbullah mengecam langkah Amerika Serikat (AS) menempatkan dua anggota parlemen kelompok itu dalam daftar sanksi. Ia menyebutnya sebagai penghinaan bagi Lebanon.
"Keputusan AS adalah penghinaan bagi rakyat Lebanon," ujar Ali Fayyad kepada saluran berita MTV Libanon seperti disitir dari Al Arabiya, Rabu (10/7/2019).
Ia lantas menyerukan kepada parlemen dan pemerintah Lebanon untuk mengeluarkan kecaman resmi.
Sementara itu Menteri Keuangan Lebanon Ali Hasan Khalil mentweet bahwa sanksi AS menyasar semua orang Lebanon bahkan jika mereka diarahkan pada Hizbullah dan tidak dibenarkan".
Setelah pengumuman Departemen Keuangan AS, televisi Hizbullah al-Manar mengatakan pemimpin kelompok itu, Hassan Nasrallah, dijadwalkan muncul Jumat di TV.
Nasrallah dijadwalkan untuk mengatasi serangkaian masalah Lebanon dan regional dan diharapkan juga membahas sanksi terbaru.
Departemen Keuangan AS menambahkan anggota parlemen Lebanon Amin Sherri dan Muhammad Hasan Raad ke dalam daftar hitam terkait teror. AS mengatakan Hizbullah menggunakan kekuatan parlementernya untuk memajukan kegiatan kekerasan.
AS juga memasukkan Wafiq Safa, seorang pejabat tinggi Hizbullah yang merupakan sekutu Iran, ke dalam daftar hitam itu.
"Hizbullah menggunakan operasinya di parlemen Libanon untuk memanipulasi institusi guna mendukung kepentingan keuangan dan keamanan kelompok teroris, dan untuk meningkatkan kegiatan memfitnah Iran," kata Sigal Mandelker, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Finansial.
Langkah ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh Washington dengan menargetkan politisi Hizbullah. Ini terjadi ketika AS meningkatkan tekanan terhadap Iran dan dugaan "proksi" di Timur Tengah.
Hizbullah terdaftar sebagai "kelompok teroris" oleh Amerika Serikat dan telah berperang beberapa kali dengan sekutu AS Israel di selatan Libanon.
Kelompok ini didirikan pada tahun 1982 selama perang saudara Libanon dan sekarang menjadi pemain politik utama di negara itu. Ia memenangkan 13 kursi dari 128 pada pemilihan umum 6 Mei 2018 dan memegang tiga posisi di kabinet.
"Keputusan AS adalah penghinaan bagi rakyat Lebanon," ujar Ali Fayyad kepada saluran berita MTV Libanon seperti disitir dari Al Arabiya, Rabu (10/7/2019).
Ia lantas menyerukan kepada parlemen dan pemerintah Lebanon untuk mengeluarkan kecaman resmi.
Sementara itu Menteri Keuangan Lebanon Ali Hasan Khalil mentweet bahwa sanksi AS menyasar semua orang Lebanon bahkan jika mereka diarahkan pada Hizbullah dan tidak dibenarkan".
Setelah pengumuman Departemen Keuangan AS, televisi Hizbullah al-Manar mengatakan pemimpin kelompok itu, Hassan Nasrallah, dijadwalkan muncul Jumat di TV.
Nasrallah dijadwalkan untuk mengatasi serangkaian masalah Lebanon dan regional dan diharapkan juga membahas sanksi terbaru.
Departemen Keuangan AS menambahkan anggota parlemen Lebanon Amin Sherri dan Muhammad Hasan Raad ke dalam daftar hitam terkait teror. AS mengatakan Hizbullah menggunakan kekuatan parlementernya untuk memajukan kegiatan kekerasan.
AS juga memasukkan Wafiq Safa, seorang pejabat tinggi Hizbullah yang merupakan sekutu Iran, ke dalam daftar hitam itu.
"Hizbullah menggunakan operasinya di parlemen Libanon untuk memanipulasi institusi guna mendukung kepentingan keuangan dan keamanan kelompok teroris, dan untuk meningkatkan kegiatan memfitnah Iran," kata Sigal Mandelker, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Finansial.
Langkah ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh Washington dengan menargetkan politisi Hizbullah. Ini terjadi ketika AS meningkatkan tekanan terhadap Iran dan dugaan "proksi" di Timur Tengah.
Hizbullah terdaftar sebagai "kelompok teroris" oleh Amerika Serikat dan telah berperang beberapa kali dengan sekutu AS Israel di selatan Libanon.
Kelompok ini didirikan pada tahun 1982 selama perang saudara Libanon dan sekarang menjadi pemain politik utama di negara itu. Ia memenangkan 13 kursi dari 128 pada pemilihan umum 6 Mei 2018 dan memegang tiga posisi di kabinet.
(ian)
