Tragis Nasib Morsi: Dikudeta oleh Arahan Israel, Meninggal di Pesakitan

KAIRO - Tragis benar nasib Mohamed Morsi, 67, presiden pertama Mesir yang terpilih melalui pemilu demokratis. Dia ambruk pingsan saat disidang di sebuah pengadilan di Kairo, Senin, dan tak lama kemudian dinyatakan meninggal.

Morsi yang berasal dari kubu Ikhwanul Muslimin terpilih sebagai presiden Mesir dalam pemilu demokratis pada 2012 setelah bergolaknya Arab Spring 2011 di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Naiknya Morsi ke pucuk kekuasaan sekaligus menandai akhir dari rezim Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa 30 tahun.

Tapi, umur pemerintah presiden Morsi hanya bertahan setahun. Dia digulingkan setelah demo besar yang berakhir dengan kudeta militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Sisi pada Juli 2013.Jenderal al-Sisi lantas berkuasa sebagai presiden. Sedangkan Morsi bernasib apes. Dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas berbagai tuduhan termasuk spionase. Bahkan, organisasinya; Ikhawanul Muslimin, resmi dinyatakan sebagai kelompok terlarang di Mesir.
Sebelum mengembuskan napas terakhir, bekas presiden ini sudah menjalani hukuman penjara tujuh tahun. Tak hanya dikenai tuduhan spionase, dia juga dituduh memalsukan data pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu 2012.

Sekian tahun kudeta militer terhadap Morsi belalu, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Fakta itu adalah Israel berada di balik kudeta tersebut.

Jenderal militer Tel Aviv, Aryeh Eldad, dalam sebuah artikel di surat kabar Maariv mengonfirmasi bahwa Israel mengatur kudeta militer terhadap Morsi.

"Pecahnya revolusi Januari bertepatan dengan penilaian keamanan Israel bahwa Presiden terpilih Mohamed Morsi, seorang pria Ikhwanul Muslim, bermaksud untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel dan mengirim lebih banyak pasukan militer Mesir ke Semenanjung Sinai," tulis Eldad, merinci alasan tokoh Islamis itu disingkirkan.

"Pada tahap itu, Israel cepat dan mengaktifkan alat diplomatiknya, dan mungkin bahkan sarana yang lebih besar, untuk membawa Abdel Fattah Al-Sisi berkuasa di Mesir, dan meyakinkan pemerintah Amerika Serikat saat itu di bawah Presiden Barack Obama untuk tidak menentang langkah ini," lanjut Eldad.

Dalam artikelanya, Eldad menekankan Perjanjian Camp David tak sesuai dengan espektasi Tel Aviv. "Bertentangan dengan semua harapan Israel, perjanjian Camp David, yang dibuat 40 tahun yang lalu, telah berlangsung selama beberapa dekade meskipun kurangnya perdamaian nyata antara kami dan Mesir, dan meskipun kegagalan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, karena konflik ini bukan hanya geopolitik. Kami agak mengalami perang agama dengan Palestina dan Arab," papar Eldad.

Eldad menunjukkan bahwa masih terlalu dini untuk berbicara tentang kegunaan perjanjian damai dengan Mesir, 40 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Camp David pada tahun 1979."Bertentangan dengan harapan yang dikeluarkan ketika dibuat, perjanjian tersebut mampu bertahan dan dilanjutkan, tetapi penentang penarikan dari Sinai tidak salah saat itu, karena kami tidak memiliki perdamaian nyata dengan Mesir," imbuh dia.

Dia menambahkan bahwa Perjanjian Camp David adalah yang pertama dari jenisnya antara Israel dan negara Arab yang bermusuhan, yang kemudian menjadi negara Arab terbesar dan paling berbahaya.

"Itu mengakibatkan penarikan hingga milimeter terakhir menurut perbatasan internasional antara Mesir dan Israel, mengetahui bahwa saya tidak berharap bahwa (Anwar) Sadat akan memenuhi komitmennya pada perjanjian damai dengan Israel, tetapi saya juga salah," tulis Eldad.

Kematian Morsi dalam pesakitan itu membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan emosi. Pemimpin yang dikenal dekat dengan Ikhawanul Muslimin itu memuji sosok Morsi sebagai martir dan mengecam pemerintah Presiden al-Sisi sebagai rezim tiran.

"Sejarah tidak akan pernah melupakan para tiran yang menyebabkan kematiannya dengan memenjarakannya dan mengancamnya dengan eksekusi," kata Erdogan, sekutu dekat Morsi, dalam pidato yang disiarkan televisi di Istanbul.

"Di mata kami, Morsi adalah seorang martir yang kehilangan nyawanya demi sebuah kasus yang ia yakini," katanya, seperti dikutip AFP, Selasa (18/6/2019).

Kecaman tak hanya datang dari Turki. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) juga mengecam keras pemerintah Mesir atas kematian Morsi. Menurut kelompok-kelompok HAM, mantan presiden itu menderita dalam penjara yang diisolasi selama bertahun-tahun.

"Pemerintah Mesir hari ini memikul tanggung jawab atas kematiannya, mengingat kegagalan mereka untuk memberinya perawatan medis yang memadai atau hak-hak mendasar tahanan," kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Selasa (18/6/2019).

"Dia berada di penjara dan diperlakukan lebih buruk daripada kondisi yang sudah mengerikan bagi para tahanan Mesir," ujar Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif HRW divisi Timur Tengah dan Afrika Utara, kepada Al Jazeera. Menurutnya, kematiannya mengerikan tapi sepenuhnya dapat diprediksi.

"Pemerintah Mesir telah mengetahui dengan sangat jelas tentang kondisi medisnya yang menurun. Dia telah kehilangan banyak berat badan, dia pingsan di pengadilan beberapa kali dan ditahan di sel isolasi hampir sepanjang waktu," kecam Whitson.

Pernyataan HRW menggemakan laporan yang dirilis pada Maret 2018 oleh panel yang beranggotakan para politisi parlemen Inggris dan pengacara, yang memperingatkan bahwa kurangnya perawatan medis dapat mengakibatkan "kematian dini" Morsi.

"Kesimpulan kami sangat jelas," kata Crispin Blunt, ketua Panel Peninjauan Penahanan Independen, pada saat itu.

"Penolakan perawatan medis dasar yang menjadi haknya dapat menyebabkan kematian dini," imbuh dia. "Seluruh rantai komando yang mengawasi hingga presiden saat ini akan bertanggung jawab untuk ini."

Anggota panel tidak diberi akses oleh otoritas Mesir untuk mengunjungi Morsi, dan hanya mengandalkan testimoni, pernyataan saksi, laporan LSM dan bukti yang diserahkan secara independen.

Menurut panel tersebut, Morsi ditahan di sel isolasi selama 23 jam sehari. Hal itu diklasifikasikan sebagai penyiksaan berdasarkan pedoman PBB.

"Dia ditahan dalam kondisi yang kami temukan pada keseimbangan probabilitas sebenarnya sangat buruk," kata Blunt kepada Al Jazeera.

"Penyiksaan adalah kejahatan yurisdiksi universal. Dan kami menemukan bahwa tanggung jawab untuk itu akan berada di sepanjang rantai komando Mesir," ujarnya. "Jadi, jika mereka merawatnya sejak laporan kami, maka kepentingan Mesir adalah untuk membangun (penyelidikan independen)."

Amnesty International mendesak pihak berwenang Mesir untuk melakukan investigasi yang tidak memihak, menyeluruh dan transparan mengenai keadaan kematian Morsi. "Termasuk kurungan isolasi dan isolasi dari dunia luar," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

Amnesty juga menyerukan penyelidikan terhadap perawatan medis yang diterima Morsi, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap mantan presiden tersebut.