Partai Pendukung Junta Thailand Cari Aliansi

BANGKOK - Dua partai politik Thailand diundang untuk bergabung dalam pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha.

Langkah tersebut dilakukan dua bulan setelah pemilu yang penuh sengketa. Prayuth merupakan mantan pemimpin junta yang menjadi PM.

Kesepakatan dengan Partai Demokrat dan Partai Bhumjaithai akan menggagalkan upaya koalisi oposisi Front Demokratik. Koalisi itu dibentuk untuk membuat junta tetap mendominasi pemerintahan lima tahun mendatang, setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta.

“Kami mengundang dua partai, tapi tidak mengharapkan kesimpulan hari ini,” kata Uttama Savanayana, ketua Palang Pracharat, partai promiliter yang dibentuk tahun lalu oleh anggota kabinet dari junta.

Dia menambahkan, “Kami memahami ada proses internal, tapi ini awal yang sangat bagus.”

Dua partai itu akan memberi koalisi promiliter suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bhumjaithai menyatakan pihaknya menerima undangan itu dan komite eksekutif akan menjelaskan berbagai kebijakan untuk membentuk pemerintahan segera.

“Para pemimpin akan berkomunikasi dan secara cepat menyelesaikan setiap isu sehingga Palang Pracharat tidak akan mengalami sakit kepala apa pun. Ini saatnya kita pergi untuk bekerja bagi negara,” kata ketua partai Anutin Charnvirakul, dilansir Reuters.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Chalermchai Sri-on menjelaskan, partai akan mengumumkan keputusannya segera. Para pemimpin akan bertemu pada Senin (26/5) malam.

Anggota dewan pimpinan partai Palang Pracharat dan anggota parlemen, Puttipong Punnakanta menyatakan, partainya meraih kursi terbesar kedua pada pemilu 24 Maret. Dia yakin dapat membuat kesepakatan membentuk pemerintahan itu.

“Jelas bahwa kami akan membentuk pemerintahan koalisi, dengan minimal 251 kursi dan lebih,” ungkap dia.

Oposisi Partai Phue Thai yang dikudeta pada 2014 meraih sebagian besar kursi di DPR, tapi koalisi Front Demokratik tidak meraih mayoritas saat hasil akhir diumumkan.

Front Demokratik yang terdiri atas tujuh partai menggugat Komisi Pemilu yang mengubah rumus alokasi kursi setelah pemilu, memberikan kursi kepada 11 partai kecil sehingga merugikan oposisi yang seharusnya meraih kursi mayoritas dengan rumus yang lama.

Partai Masa Depan Maju mendesak Demokrat tidak membentuk pemerintahan dengan Palang Pracharat karena sama saja mendukung kudeta 2014. “Pintu-pintu tidak ditutup bagi Demokrat dan Bhumjaithai untuk kembali,” ungkap dia. (Syarifudin)