Ajudan Erdogan Bantah Turki Batalkan Pembelian S-400 Rusia

ANKARA - Turki akan tetap pada jalurnya untuk mendapatkan sistem pertahanan S-400 dari Rusia sesuai dengan kesepakatan. Hal itu ditegaskan seorang pejabat tinggi Turki menanggapi laporan media Jerman bahwa Ankara akan membatalkan pembelian, karena takut akan sanksi Amerika Serikat (AS).

Potensi sanksi AS adalah ancaman yang terlalu besar bagi Turki untuk melanjutkan kesepakatan S-400, klaim tabloid Jerman Bild. Laporan itu mengutip diplomat tingkat tinggi dari Ankara yang mengatakan bahwa pertimbangan ekonomi berada di balik dugaan keputusan Turki untuk menghentikan pembelian.

Kepala komunikasi di kantor presiden Turki, Fahrettin Altun, membantah laporan itu lewat akun Twitternya.

"Yth Julian, sumbermu salah," kata Altun dalam menanggapi editor Bild, Julian Roepcke, berbagi tautan ke artikel tersebut.

"Ambillah dari saya: Pengadaan S-400 adalah kesepakatan yang telah selesai dilakukan," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (12/5/2019).

Sumber yang dikutip dalam artikel Bild mengatakan bahwa tidak akan ada pengiriman S-400 pada bulan Juli, seperti yang diumumkan oleh presiden Turki.

"Dengan krisis saat ini dengan lira, ini akan menjadi kejatuhan ekonomi bagi Turki," ujarnya.

Militer Turki akan menerima pengiriman S-400 pertama mereka pada bulan Juli, dengan kru mereka memulai pelatihan di Rusia sebulan sebelumnya. Secara keseluruhan, Turki diperkirakan akan menerima empat baterai S-400 sebagai bagian dari kesepakatan sekitar USD2,5 miliar.

Ankara menjadi sasaran tekanan besar dari AS awal tahun ini dengan kemungkinan konsekuensi yang berputar di sekitar kesepakatan S-400. Washington telah membekukan pengiriman jet siluman F-35 ke Ankara, dengan mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu tidak akan dikapalkan kecuali negara itu membatalkan S-400.

Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Ankara dapat menghadapi hukuman di bawah Undang-undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) yang kontroversial. Namun demikian, para pejabat Turki secara konsisten mengesampingkan pembatalan perjanjian.