Oposisi Desak Pemerintah Sudan Gabung di ICC
Minggu, 28 April 2019 - 14:56 WIB
Oposisi Desak Pemerintah Sudan Gabung di ICC
A
A
A
KHARTOUM - Sadiq al-Mahdi, seorang pemimpin oposisi terkemuka Sudan menyerukan agar Sudan bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Pernyataan ini muncul di tengah pembicaraan antara para pengunjuk rasa dan militer untuk membahas pemerintahan sipil.
ICC sempat menjadi "musuh" Sudan, saat badan tersebut mendakwa mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan genosida di Darfur. ICC telah tiga kali mengajukan surat pemanggilan terhadap Bashir, tapi tidak pernah di gubris.
Mahdi, yang merupakan mantan Perdana Menteri Sudan, dalam sebuah konferensi pers di Khartoum, seperti dilansir Al Jazeera pada Mingu (28/4), juga mengatakan bahwa langkah militer melengserakan Bashir bukanlah sebuah kudeta.
Sementara itu, terkait pertemuan pengunjuk rasa dan militer, Rashid al-Sayed, juru bicara demonstran, mengatakan pertemuan itu adalah langkah membangun kepercayaan antara kedua belah pihak yang merupakan mitra dalam revolusi.
Dia mengatakan, Dewan Militer bersumpah dalam pembicaraan bahwa sebuah kamp protes di luar markas tentara tidak akan dibubarkan secara paksa.
Sementara itu, seorang perunding untuk aliansi oposisi Sudan mengatakan setelah pembicaraan bahwa ia mengharapkan kesepakatan mengenai pembentukan badan baru untuk memimpin transisi negara itu.
"Hari ini, kami telah mengambil langkah-langkah positif dan kami berharap untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Kami berharap akan menerima tanggapan dari dewan militer mengenai pembentukan dewan yang berdaulat dalam beberapa jam," kata Ayman Nimir, seorang negosiator untuk Deklarasi Kebebasan dan Pasukan Perubahan.
ICC sempat menjadi "musuh" Sudan, saat badan tersebut mendakwa mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan genosida di Darfur. ICC telah tiga kali mengajukan surat pemanggilan terhadap Bashir, tapi tidak pernah di gubris.
Mahdi, yang merupakan mantan Perdana Menteri Sudan, dalam sebuah konferensi pers di Khartoum, seperti dilansir Al Jazeera pada Mingu (28/4), juga mengatakan bahwa langkah militer melengserakan Bashir bukanlah sebuah kudeta.
Sementara itu, terkait pertemuan pengunjuk rasa dan militer, Rashid al-Sayed, juru bicara demonstran, mengatakan pertemuan itu adalah langkah membangun kepercayaan antara kedua belah pihak yang merupakan mitra dalam revolusi.
Dia mengatakan, Dewan Militer bersumpah dalam pembicaraan bahwa sebuah kamp protes di luar markas tentara tidak akan dibubarkan secara paksa.
Sementara itu, seorang perunding untuk aliansi oposisi Sudan mengatakan setelah pembicaraan bahwa ia mengharapkan kesepakatan mengenai pembentukan badan baru untuk memimpin transisi negara itu.
"Hari ini, kami telah mengambil langkah-langkah positif dan kami berharap untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Kami berharap akan menerima tanggapan dari dewan militer mengenai pembentukan dewan yang berdaulat dalam beberapa jam," kata Ayman Nimir, seorang negosiator untuk Deklarasi Kebebasan dan Pasukan Perubahan.
(esn)
