PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina
PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina
A
A
A
RAMALLAH - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Ishtaye, mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Kantor Ishtaye mengatakan dalam sebuah pernyataan email setelah pertemuannya dengan Senator Ron Wyden mengatakan bahwa ia juga mendesak untuk mencabut larangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan AS-Palestina harus ditangani secara terpisah dari dalam proses perdamaian. Ditambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak boleh dihukum atau diperas oleh pemerintah AS.
"Kami ingin (pemerintah AS) menjadi perantara yang jujur dan mitra perdamaian," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).
Ishtaye mengulangi penolakan Otoritas Palestina terhadap Kesepakatan Abad Ini yang diusung oleh AS, serta pemotongan bantuan terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) dan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Ia juga memperingatkan agar tidak mencaplok bagian-bagian Tepi Barat di bawah apa yang disebut blok pemukiman, menambahkan bahwa langkah itu akan menghancurkan solusi dua negara dan merusak pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967.
Palestina telah memboikot pemerintah Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.
Palestina mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa Kesepakatan Abad Ini milik AS jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil dan abadi serta menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian.
Kantor Ishtaye mengatakan dalam sebuah pernyataan email setelah pertemuannya dengan Senator Ron Wyden mengatakan bahwa ia juga mendesak untuk mencabut larangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan AS-Palestina harus ditangani secara terpisah dari dalam proses perdamaian. Ditambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak boleh dihukum atau diperas oleh pemerintah AS.
"Kami ingin (pemerintah AS) menjadi perantara yang jujur dan mitra perdamaian," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).
Ishtaye mengulangi penolakan Otoritas Palestina terhadap Kesepakatan Abad Ini yang diusung oleh AS, serta pemotongan bantuan terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) dan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Ia juga memperingatkan agar tidak mencaplok bagian-bagian Tepi Barat di bawah apa yang disebut blok pemukiman, menambahkan bahwa langkah itu akan menghancurkan solusi dua negara dan merusak pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967.
Palestina telah memboikot pemerintah Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.
Palestina mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa Kesepakatan Abad Ini milik AS jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil dan abadi serta menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian.
(ian)
Explore More