Assange Dituding Jadikan Kedubes Ekuador sebagai Pusat Spionase

QUITO - Pendiri situs whistleblower WikiLeaks, Julian Assange, berulang kali melanggar syarat suaka dan mencoba menggunakan kedutaan Ekuador di London, Inggris, sebagai pusat spionase. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Ekuador Lenin Moreno.

Moreno mengatakan ia menyesal karena Assange diduga menggunakaan kedutaan negaranya untuk ikut campur dalam demokrasi di negara lain.

"Setiap upaya untuk mengacaukan (demokrasi) adalah tindakan tercela bagi Ekuador, karena kita adalah negara berdaulat dan menghormati politik masing-masing negara," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Senin (15/4/2019).

“Sangat disayangkan bahwa, dari wilayah kami dan dengan izin dari pemerintah sebelumnya, fasilitas telah disediakan dalam kedutaan Ekuador di London untuk ikut campur dalam proses negara lain," imbuhnya.

"Kami tidak bisa membiarkan rumah kami, rumah yang membuka pintunya, menjadi pusat mata-mata," kata Moreno.

“Kegiatan ini melanggar syarat-syarat pemberian suaka. Keputusan kami tidak sewenang-wenang tetapi didasarkan pada hukum internasional,” sambungnya.

Moreno menuduh Assange telah berulang kali mencampuri urusan dalam negeri negara lain, merujuk pada publikasi dokumen Vatikan oleh WikiLeaks pada Januari 2019 sebagai contoh terbaru.

"Sangat disayangkan bahwa ada individu yang berdedikasi untuk melanggar privasi orang," cetus Moreno.

Moreno juga mengecam perlakuan Assange terhadap staf diplomatiknya di London.

"Sikap Assange benar-benar tercela dan keterlaluan setelah semua perlindungan yang diberikan oleh negara Ekuador selama hampir tujuh tahun. Dia menganiaya para pejabat kami di kedutaan Ekuador di London, menyalahgunakan kesabaran rakyat Ekuador. Dia mengembangkan kampanye agresif melawan Ekuador dan mulai membuat ancaman hukum bahkan terhadap siapa yang membantunya," ungkapnya

Ditambahkan oleh Moreno bahwa segala bentuk koeksistensi dengan Assange di kedutaan membuat sakit kepala.

“Dia mempertahankan perilaku higienis yang tidak benar yang konstan selama dia tinggal, yang memengaruhi kesehatannya sendiri dan memengaruhi iklim internal misi diplomatik. Selain itu, Assange memiliki masalah kesehatan yang juga harus diselesaikan," tuturnya.

“Kami tidak pernah mencoba untuk mengusir Assange, karena beberapa aktor politik ingin semua orang percaya. Mengingat pelanggaran konstan terhadap protokol dan ancaman, suaka politik menjadi tidak bisa dipertahankan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Moreno juga menegaskan jika keputusan negaranya untuk mencabut suaka bagi Assange tidak mendapat tekanan dari negara lain.

“Dia adalah seorang tamu yang ditawari perawatan yang bermartabat, tetapi dia tidak memiliki prinsip dasar timbal balik untuk negara yang tahu bagaimana menyambutnya, atau kesediaan untuk menerima protokol (dari) negara yang menyambutnya. Penarikan suaka terjadi dengan sangat ketat pada hukum internasional. Itu adalah keputusan yang berdaulat. Kami tidak membuat keputusan berdasarkan tekanan eksternal dari negara mana pun,” tegas Moreno.

Dia juga menegaskan dia telah diberikan jaminan tentang kemungkinan ekstradisi Assange ke AS.

"Bagi kami, hak maksimal untuk melindungi adalah hak untuk hidup," ujarnya.

“Untuk alasan ini, kami berkonsultasi dengan pemerintah Inggris mengenai kemungkinan ekstradisi Assange ke negara ketiga di mana ia dapat menderita penyiksaan, perlakuan buruk atau hukuman mati. Kerajaan Inggris memperpanjang jaminan tertulis bahwa jika ekstradisi akhirnya diminta, dia tidak akan diekstradisi ke negara mana pun yang mungkin mengalami perlakuan semacam itu,” tukasnya.