Parlemen Inggris Kembali Tolak Kesepakatan Brexit Theresa May
Jum'at, 29 Maret 2019 - 22:52 WIB
Parlemen Inggris Kembali Tolak Kesepakatan Brexit Theresa May
A
A
A
LONDON - Parlemen Inggris untuk ketiga kalinya menolak kesepakatan Brexit Perdana Menteri Theresa May. Keputusan ini membuat perjanjian Brexit Theresa May sama sekali tidak jelas bagaimana, kapan, atau bahkan apakah Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE).
Penolakan ini juga menjerumuskan krisis Brexit yang telah berjalan selama tiga tahun ke tingkat ketidakpastian yang lebih dalam.
Anggota parlemen Inggris memberikan suara 344-286 terhadap Perjanjian Penarikan Uni Eropa setebal 585 halaman, yang disetujui setelah dua tahun negosiasi yang berliku dengan blok tersebut.
May mengatakan kepada parlemen bahwa pemungutan suara adalah kesempatan terakhir untuk memastikan Brexit akan terjadi. Ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan gagal, maka penundaan Brexit lebih lanjut mungkin akan lama setelah 12 April.
"Saya khawatir kita mencapai batas dari proses ini di parlemen," kata May kepada parlemen setelah kekalahan itu.
"Implikasi dari keputusan parlemen sangat serius," imbuhnya.
"Kelalaian hukum sekarang adalah bahwa Britania Raya akan meninggalkan Uni Eropa pada 12 April," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3/2019).
Sementara itu dalam beberapa menit pemungutan suara, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengatakan para pemimpin Uni Eropa akan bertemu pada 10 April mendatang untuk membahas kepergian Inggris dari blok tersebut.
Dengan penolakan ini, Eksekutif Uni Eropa mengatakan bahwa skenario tanpa kesepakatan pada 12 April menjadi skenario yang mungkin.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara ketika parlemen melakukan voting, mengatakan UE perlu mempercepat perencanaan tanpa kesepakatan.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan kepada wartawan: “Salah satu dari dua rute menuju Brexit yang tertib tampaknya sekarang ditutup. Ini hanya menyisakan rute lain, yaitu bagi Inggris untuk memperjelas apa yang mereka inginkan sebelum 12 April."
"Risiko Brexit tanpa kesepakatan sangat nyata," ujarnya.
Senin depan, anggota parlemen yang telah mencoba untuk mengambil kendali proses akan berusaha menyepakati rencana alternatif Brexit yang dapat memerintahkan dukungan lintas partai mayoritas di parlemen, sesuatu yang sebagian besar belum pernah terjadi dalam sistem politik Inggris.
Penolakan ini juga menjerumuskan krisis Brexit yang telah berjalan selama tiga tahun ke tingkat ketidakpastian yang lebih dalam.
Anggota parlemen Inggris memberikan suara 344-286 terhadap Perjanjian Penarikan Uni Eropa setebal 585 halaman, yang disetujui setelah dua tahun negosiasi yang berliku dengan blok tersebut.
May mengatakan kepada parlemen bahwa pemungutan suara adalah kesempatan terakhir untuk memastikan Brexit akan terjadi. Ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan gagal, maka penundaan Brexit lebih lanjut mungkin akan lama setelah 12 April.
"Saya khawatir kita mencapai batas dari proses ini di parlemen," kata May kepada parlemen setelah kekalahan itu.
"Implikasi dari keputusan parlemen sangat serius," imbuhnya.
"Kelalaian hukum sekarang adalah bahwa Britania Raya akan meninggalkan Uni Eropa pada 12 April," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3/2019).
Sementara itu dalam beberapa menit pemungutan suara, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengatakan para pemimpin Uni Eropa akan bertemu pada 10 April mendatang untuk membahas kepergian Inggris dari blok tersebut.
Dengan penolakan ini, Eksekutif Uni Eropa mengatakan bahwa skenario tanpa kesepakatan pada 12 April menjadi skenario yang mungkin.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara ketika parlemen melakukan voting, mengatakan UE perlu mempercepat perencanaan tanpa kesepakatan.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan kepada wartawan: “Salah satu dari dua rute menuju Brexit yang tertib tampaknya sekarang ditutup. Ini hanya menyisakan rute lain, yaitu bagi Inggris untuk memperjelas apa yang mereka inginkan sebelum 12 April."
"Risiko Brexit tanpa kesepakatan sangat nyata," ujarnya.
Senin depan, anggota parlemen yang telah mencoba untuk mengambil kendali proses akan berusaha menyepakati rencana alternatif Brexit yang dapat memerintahkan dukungan lintas partai mayoritas di parlemen, sesuatu yang sebagian besar belum pernah terjadi dalam sistem politik Inggris.
(ian)
