Senator AS Minta Pembicaraan Nuklir dengan Arab Saudi Diinvestigasi
Sabtu, 16 Maret 2019 - 05:41 WIB
Senator AS Minta Pembicaraan Nuklir dengan Arab Saudi Diinvestigasi
A
A
A
WASHINGTON - Seorang senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dan mitranya dari Partai Republik meminta Kongres untuk menyelidiki pembicaraan Pemerintahan Donald Trump dengan Arab Saudi mengenai berbagi teknologi tenaga nuklir.
Dalam upaya terbaru oleh anggota parlemen untuk menjelaskan potensi kesepakatan, Senator Partai Demokrat Bob Menendez dan Senator Partai Republik Marco Rubio meminta Kantor Akuntabilitas Pemerintah, atau GAO, untuk menyelidiki perundingan sesegera mungkin. Mereka juga meminta GAO untuk meninjau kembali perundingan eksekutif dengan Arab Saudi tentang energi nuklir sejak 2009, ketika Barack Obama dari Partai Demokrat menjadi presiden.
Rubio dan Menendez, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, ingin memastikan perjanjian apa pun termasuk pengamanan nonproliferasi yang ketat dan kondisi lainnya untuk mencegah kerja sama nuklir dengan Arab Saudi dari merusak atau mengancam keamanan regional atau internasional, bunyi surat mereka kepada GAO, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (16/3/2019).
Arab Saudi, yang berupaya membangun setidaknya dua pembangkit listrik tenaga nuklir, telah melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun mengenai teknologi impor.
Anggota OPEC itu, yang juga dalam pembicaraan dengan negara-negara termasuk Rusia, China dan Prancis, kadang-kadang menentang standar AS tentang berbagi teknologi nuklir yang mencegah pengayaan uranium dan menghabiskan kembali bahan bakar.
Kedua teknik tersebut merupakan jalur potensial untuk secara diam-diam membuat bahan fisil untuk senjata nuklir.
Para pakar nonproliferasi khawatir bahwa jika Arab Saudi tidak memiliki "standar emas" seperti itu, dalam apa yang dikenal sebagai perjanjian 123, hal itu bisa berisiko perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Uni Emirat Arab, yang baru-baru ini membangun reaktor, dapat menegosiasikan kembali perjanjian nonproliferasi jika Arab Saudi diizinkan untuk melewati standar.
Kekhawatiran di Kongres meningkat tahun lalu setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kepada CBS News bahwa kerajaannya akan mengembangkan senjata nuklir jika rival beratnya Iran melakukannya. Pembunuhan jurnalis dan warga AS, Jamal Khashoggi di sebuah konsulat Saudi di Istanbul tahun lalu juga memicu reaksi menentang kesepakatan apa pun.
Menteri Energi AS Rick Perry telah melakukan pembicaraan diam-diam dengan para pejabat Saudi, termasuk temannya, Menteri Energi Khalid al-Falih, tentang tenaga nuklir.
Departemen Energi dan Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar terkait ini.
Para senator mengatakan negosiasi terjadi dalam "cara yang sangat buram" dan Pemerintahan Trump tidak memberi informasi kepada komite mereka.
Perry mengatakan dia mengatakan kepada Arab Saudi bahwa penting bagi kerajaan untuk dilihat di seluruh dunia sebagai negara yang kuat terhadap nonproliferasi. Dia juga mengatakan bahwa bagian dari pusat perundingan untuk memastikan inspeksi nuklir tidak akan mengganggu wilayah sensitif di kerajaan.
Perry mengatakan kepada Financial Times minggu ini bahwa pembicaraan dengan Arab Saudi berada pada kecepatan "lebih dekat ke satu mil per jam daripada ke Mach 1.2."
Bulan lalu, anggota Dewan Demokratik menuduh dalam sebuah laporan para pembantu Gedung Putih mengabaikan peringatan bahwa mereka mungkin melanggar hukum ketika mereka bekerja dengan mantan pejabat AS dalam kelompok yang disebut IP3 International untuk memajukan rencana bernilai miliaran dolar untuk membangun reaktor nuklir di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
Dalam upaya terbaru oleh anggota parlemen untuk menjelaskan potensi kesepakatan, Senator Partai Demokrat Bob Menendez dan Senator Partai Republik Marco Rubio meminta Kantor Akuntabilitas Pemerintah, atau GAO, untuk menyelidiki perundingan sesegera mungkin. Mereka juga meminta GAO untuk meninjau kembali perundingan eksekutif dengan Arab Saudi tentang energi nuklir sejak 2009, ketika Barack Obama dari Partai Demokrat menjadi presiden.
Rubio dan Menendez, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, ingin memastikan perjanjian apa pun termasuk pengamanan nonproliferasi yang ketat dan kondisi lainnya untuk mencegah kerja sama nuklir dengan Arab Saudi dari merusak atau mengancam keamanan regional atau internasional, bunyi surat mereka kepada GAO, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (16/3/2019).
Arab Saudi, yang berupaya membangun setidaknya dua pembangkit listrik tenaga nuklir, telah melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun mengenai teknologi impor.
Anggota OPEC itu, yang juga dalam pembicaraan dengan negara-negara termasuk Rusia, China dan Prancis, kadang-kadang menentang standar AS tentang berbagi teknologi nuklir yang mencegah pengayaan uranium dan menghabiskan kembali bahan bakar.
Kedua teknik tersebut merupakan jalur potensial untuk secara diam-diam membuat bahan fisil untuk senjata nuklir.
Para pakar nonproliferasi khawatir bahwa jika Arab Saudi tidak memiliki "standar emas" seperti itu, dalam apa yang dikenal sebagai perjanjian 123, hal itu bisa berisiko perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Uni Emirat Arab, yang baru-baru ini membangun reaktor, dapat menegosiasikan kembali perjanjian nonproliferasi jika Arab Saudi diizinkan untuk melewati standar.
Kekhawatiran di Kongres meningkat tahun lalu setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kepada CBS News bahwa kerajaannya akan mengembangkan senjata nuklir jika rival beratnya Iran melakukannya. Pembunuhan jurnalis dan warga AS, Jamal Khashoggi di sebuah konsulat Saudi di Istanbul tahun lalu juga memicu reaksi menentang kesepakatan apa pun.
Menteri Energi AS Rick Perry telah melakukan pembicaraan diam-diam dengan para pejabat Saudi, termasuk temannya, Menteri Energi Khalid al-Falih, tentang tenaga nuklir.
Departemen Energi dan Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar terkait ini.
Para senator mengatakan negosiasi terjadi dalam "cara yang sangat buram" dan Pemerintahan Trump tidak memberi informasi kepada komite mereka.
Perry mengatakan dia mengatakan kepada Arab Saudi bahwa penting bagi kerajaan untuk dilihat di seluruh dunia sebagai negara yang kuat terhadap nonproliferasi. Dia juga mengatakan bahwa bagian dari pusat perundingan untuk memastikan inspeksi nuklir tidak akan mengganggu wilayah sensitif di kerajaan.
Perry mengatakan kepada Financial Times minggu ini bahwa pembicaraan dengan Arab Saudi berada pada kecepatan "lebih dekat ke satu mil per jam daripada ke Mach 1.2."
Bulan lalu, anggota Dewan Demokratik menuduh dalam sebuah laporan para pembantu Gedung Putih mengabaikan peringatan bahwa mereka mungkin melanggar hukum ketika mereka bekerja dengan mantan pejabat AS dalam kelompok yang disebut IP3 International untuk memajukan rencana bernilai miliaran dolar untuk membangun reaktor nuklir di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
(ian)
