Larang Israel, Malaysia Batal Jadi Tuan Rumah Renang Dunia
Senin, 28 Januari 2019 - 07:26 WIB
Larang Israel, Malaysia Batal Jadi Tuan Rumah Renang Dunia
A
A
A
KUALA LUMPUR - Komite Paralimpik Internasional (IPC) mencabut hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Para Renang Dunia 2019. Alasannya, negara itu melarang atlet Israel untuk berpartisipasi.
Kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo itu awalnya akan digelar di Kuching 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.
IPC mengatakan tempat baru akan dicari untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin ada beberapa fleksibilitas mengingat keadaan.
"Semua Kejuaraan Dunia harus terbuka untuk semua atlet dan negara yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan aman dan bebas dari diskriminasi," kata presiden IPC Andrew Parsons dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dewan pengurus IPC di London pada hari Minggu.
"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu, karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah kejuaraan baru," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Senin (28/1/2019).
Malaysia—negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel— mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel dari acara apa pun yang diadakan di negara Asia Tenggara itu.
Larangan itu muncul setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa warga Israel tidak diterima di Malaysia.
"Kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah, tetapi lolos dengan itu karena tidak ada yang berani mengatakan apa-apa terhadap mereka," kata Mahathir selama kunjungannya ke London.
Israel mengecam larangan oleh Malaysia sebagai sikap memalukan. Menurut Israel keputusan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme yang fanatik dari Mahathir.
Mahathir, 93, selama beberapa dekade dituduh anti-Semitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi.
Dalam wawancara dengan BBC Oktober lalu, dia menggambarkan orang-orang Yahudi "berhidung bengkok" dan menyalahkan mereka atas masalah di Timur Tengah.
Mahathir telah membela pernyataannya dengan mengatakan itu adalah haknya untuk mengatakan sesuatu tentang tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Sebelum haknya dicabut, Malaysia harusnya menjadi tuan rumah untuk sekitar 600 perenang dari 60 negara yang akan berlaga di Sarawak. Lebih dari 160 gelar akan diperebutkan.
IPC mengatakan semua tuan rumah pengganti potensial diminta untuk menyatakan minatnya pada 11 Februari.
"Gerakan Paralimpik telah, dan selalu akan, termotivasi oleh keinginan untuk mendorong inklusi, bukan pengecualian," kata Parsons dalam pernyataannya.
"Terlepas dari negara-negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan berbagai negara," imbuh dia.
Dia mengatakan bahwa ketika Malaysia dianugerahi menjadi tuan rumah kejuaraan pada tahun 2017, IPC telah diberi jaminan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dengan keselamatan mereka yang terjamin.
"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," kata Parsons.
"Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan bertanding di Malaysia."
Kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo itu awalnya akan digelar di Kuching 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.
IPC mengatakan tempat baru akan dicari untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin ada beberapa fleksibilitas mengingat keadaan.
"Semua Kejuaraan Dunia harus terbuka untuk semua atlet dan negara yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan aman dan bebas dari diskriminasi," kata presiden IPC Andrew Parsons dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dewan pengurus IPC di London pada hari Minggu.
"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu, karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah kejuaraan baru," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Senin (28/1/2019).
Malaysia—negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel— mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel dari acara apa pun yang diadakan di negara Asia Tenggara itu.
Larangan itu muncul setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa warga Israel tidak diterima di Malaysia.
"Kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah, tetapi lolos dengan itu karena tidak ada yang berani mengatakan apa-apa terhadap mereka," kata Mahathir selama kunjungannya ke London.
Israel mengecam larangan oleh Malaysia sebagai sikap memalukan. Menurut Israel keputusan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme yang fanatik dari Mahathir.
Mahathir, 93, selama beberapa dekade dituduh anti-Semitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi.
Dalam wawancara dengan BBC Oktober lalu, dia menggambarkan orang-orang Yahudi "berhidung bengkok" dan menyalahkan mereka atas masalah di Timur Tengah.
Mahathir telah membela pernyataannya dengan mengatakan itu adalah haknya untuk mengatakan sesuatu tentang tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Sebelum haknya dicabut, Malaysia harusnya menjadi tuan rumah untuk sekitar 600 perenang dari 60 negara yang akan berlaga di Sarawak. Lebih dari 160 gelar akan diperebutkan.
IPC mengatakan semua tuan rumah pengganti potensial diminta untuk menyatakan minatnya pada 11 Februari.
"Gerakan Paralimpik telah, dan selalu akan, termotivasi oleh keinginan untuk mendorong inklusi, bukan pengecualian," kata Parsons dalam pernyataannya.
"Terlepas dari negara-negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan berbagai negara," imbuh dia.
Dia mengatakan bahwa ketika Malaysia dianugerahi menjadi tuan rumah kejuaraan pada tahun 2017, IPC telah diberi jaminan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dengan keselamatan mereka yang terjamin.
"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," kata Parsons.
"Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan bertanding di Malaysia."
(mas)
