DPR AS Sahkan RUU untuk Membuka Kembali Pemerintah
Sabtu, 26 Januari 2019 - 07:48 WIB
DPR AS Sahkan RUU untuk Membuka Kembali Pemerintah
A
A
A
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan RUU Pengeluaran Negara untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah saat ini. Namun, RUU Pengeluaran Negara itu tidak termasukan dana USD5,7 miliar yang diminta oleh Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS sesuai dengan janjinya selama kampanye pilpres lalu.
Menurut Roll Call, DPR dan Senat juga mengesahkan ukuran pengeluaran Homeland Security yang akan memungkinkan pembentukan komite konferensi untuk memperdebatkan pendanaan untuk keamanan perbatasan.
"Saya berharap pengalaman 35 hari terakhir telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengulangi mematikan pemerintah ini lagi," kata Ketua Minoritas DPR Steny Hoyer seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (26/1/2019).
Perkembangan terakhir terjadi setelah Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dibuat sebelumnya pada hari Jumat yang akan menyediakan dana hingga 15 Februari.
"Saya akan memastikan bahwa semua karyawan menerima pembayaran kembali mereka dengan sangat cepat atau sesegera mungkin," kata Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih.
Selain itu, ia mengancam akan menggunakan kekuatan darurat jika ia gagal mendapatkan "kesepakatan yang adil" mengenai dana untuk tembok perbatasannya.
Mengutip dokumen internal, CNN melaporkan bahwa Gedung Putih telah mulai menyiapkan rancangan deklarasi jika Trump memilih untuk menyatakan darurat nasional untuk mulai membangun tembok di perbatasan selatan, yang ditekankan Trump akan membantu mengekang imigrasi ilegal dan masuknya obat-obatan. Dokumen-dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa dana berjumlah USD 7 miliar telah diidentifikasi dan dapat ditarik dari proyek lain dalam peristiwa semacam itu.
Baca: Gedung Putih Dilaporkan Siapkan Draft Keadaan Darurat Nasional
Penutupan pemerintah AS yang dimulai pada 22 Desember 2018 adalah yang terpanjang dalam sejarah AS, jauh melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemerintahan Clinton dalam 21 hari. Sekitar 800 ribu pekerja federal dipaksa untuk cuti, sementara ribuan lainnya tetap bekerja tanpa dibayar.
Menurut Roll Call, DPR dan Senat juga mengesahkan ukuran pengeluaran Homeland Security yang akan memungkinkan pembentukan komite konferensi untuk memperdebatkan pendanaan untuk keamanan perbatasan.
"Saya berharap pengalaman 35 hari terakhir telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengulangi mematikan pemerintah ini lagi," kata Ketua Minoritas DPR Steny Hoyer seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (26/1/2019).
Perkembangan terakhir terjadi setelah Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dibuat sebelumnya pada hari Jumat yang akan menyediakan dana hingga 15 Februari.
"Saya akan memastikan bahwa semua karyawan menerima pembayaran kembali mereka dengan sangat cepat atau sesegera mungkin," kata Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih.
Selain itu, ia mengancam akan menggunakan kekuatan darurat jika ia gagal mendapatkan "kesepakatan yang adil" mengenai dana untuk tembok perbatasannya.
Mengutip dokumen internal, CNN melaporkan bahwa Gedung Putih telah mulai menyiapkan rancangan deklarasi jika Trump memilih untuk menyatakan darurat nasional untuk mulai membangun tembok di perbatasan selatan, yang ditekankan Trump akan membantu mengekang imigrasi ilegal dan masuknya obat-obatan. Dokumen-dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa dana berjumlah USD 7 miliar telah diidentifikasi dan dapat ditarik dari proyek lain dalam peristiwa semacam itu.
Baca: Gedung Putih Dilaporkan Siapkan Draft Keadaan Darurat Nasional
Penutupan pemerintah AS yang dimulai pada 22 Desember 2018 adalah yang terpanjang dalam sejarah AS, jauh melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemerintahan Clinton dalam 21 hari. Sekitar 800 ribu pekerja federal dipaksa untuk cuti, sementara ribuan lainnya tetap bekerja tanpa dibayar.
(ian)
