Tutup Sekolah PBB di Yerusalem, Palestina Kutuk Israel
A
A
A
RAMALLAH - Seorang pejabat Palestina mengutuk keputusan Israel untuk menutup sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk para pengungsi Palestina (UNRWA) mulai awal 2020.
"Keputusan Israel dibuat untuk menyelesaikan langkah pemerintah AS menargetkan badan global dan berusaha untuk mengakhiri kegiatannya di Yerusalem," kata Menteri Palestina untuk urusan Yerusalem, Adnan Husseini, seperti disitir dari Xinhua, Minggu (20/1/2019).
Husseini, yang juga anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menuduh Israel dan Amerika Serikat (AS) berusaha mengeluarkan dua masalah penting Yerusalem dan para pengungsi dari meja perundingan.
"Hak Palestina untuk kembali adalah hak dasar dan pribadi yang sah dan tidak akan pernah dikeluarkan atau dibatalkan," tegas Husseini, merujuk pada perdebatan sebelumnya di pemerintah Israel tentang penutupan kantor UNRWA di Yerusalem Timur.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan persnya bahwa keputusan Israel adalah eskalasi terorganisir untuk melakukan agresi terhadap rakyat Palestina.
Israel Channel 12 melaporkan sebelumnya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas keputusan tersebut dengan anggota Dewan Keamanan Nasional Israel selama pertemuan pekan lalu.
Saluran TV itu melaporkan bahwa tidak ada izin yang akan dikeluarkan kepada sekolah-sekolah UNRWA untuk beroperasi di Yerusalem Timur mulai awal tahun depan, mengatakan mereka akan digantikan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh Israel di kota itu.
"Keputusan Israel dibuat untuk menyelesaikan langkah pemerintah AS menargetkan badan global dan berusaha untuk mengakhiri kegiatannya di Yerusalem," kata Menteri Palestina untuk urusan Yerusalem, Adnan Husseini, seperti disitir dari Xinhua, Minggu (20/1/2019).
Husseini, yang juga anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menuduh Israel dan Amerika Serikat (AS) berusaha mengeluarkan dua masalah penting Yerusalem dan para pengungsi dari meja perundingan.
"Hak Palestina untuk kembali adalah hak dasar dan pribadi yang sah dan tidak akan pernah dikeluarkan atau dibatalkan," tegas Husseini, merujuk pada perdebatan sebelumnya di pemerintah Israel tentang penutupan kantor UNRWA di Yerusalem Timur.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan persnya bahwa keputusan Israel adalah eskalasi terorganisir untuk melakukan agresi terhadap rakyat Palestina.
Israel Channel 12 melaporkan sebelumnya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas keputusan tersebut dengan anggota Dewan Keamanan Nasional Israel selama pertemuan pekan lalu.
Saluran TV itu melaporkan bahwa tidak ada izin yang akan dikeluarkan kepada sekolah-sekolah UNRWA untuk beroperasi di Yerusalem Timur mulai awal tahun depan, mengatakan mereka akan digantikan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh Israel di kota itu.
(ian)