Parlemen Kosovo Restui Pembentukan Angkatan Bersenjata

PRISTINA - Parlemen Kosovo setuju untuk membentuk 5.000 tentara yang kuat. Keputusan ini diambil seminggu setelah Perdana Menteri Serbia menyebut langkah itu dapat memprovokasi intervensi militer oleh Beograd.

Keputusan itu muncul 20 tahun setelah pemberontakan Kosovo Albania terhadap pemerintahan Serbia dan satu dekade setelah kemerdekaan. Amerika Serikat (AS) memuji keputusan itu sebagai langkah bersejarah, namun NATO mengkritiknya sebagai sikap yang tidak membantu dalam upaya meredakan ketegangan dengan Serbia.

Perundang-undangan untuk mengubah Pasukan Keamanan Kosovo yang bersenjata ringan, yang diciptakan terutama untuk merespon krisis, pertahanan sipil, dan penghapusan persenjataan dari konflik tahun 1990-an, menjadi sebuah pasukan disetujui oleh 105 deputi dari 120 kursi di majelis. Sebelas utusan minoritas Serbia memboikot pemungutan suara tersebut.

Konstitusi Kosovo mengamanatkan pembentukan tentara nasional tetapi tidak ada tindakan yang diambil selama bertahun-tahun sementara Pristina berusaha, dengan sia-sia, untuk mendapatkan persetujuan dari Serbia Kosovo.

Dengan undang-undang baru yang berlaku, Kosovo akan membentuk sebuah kementerian pertahanan dan tentara masa depan akan terdiri dari 5.000 tentara aktif dan 3.000 pasukan cadangan. Pejabat pemerintah Pristina mengatakan proses itu akan berlangsung setidaknya 10 tahun.

Langkah itu juga ditentang keras oleh Serbia Kosovo penyokong Serbia, yang menolak mengakui kemerdekaan bekas provinsinya dan memperingatkan bahwa pasukan nasional Kosovo dapat mengacaukan Balkan Barat.

"Saya menyesal bahwa keputusan ini dibuat meskipun mengetahui kekhawatiran yang diungkapkan oleh NATO," kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah pernyataan.

"Dewan Atlantik Utara sekarang harus memeriksa kembali tingkat keterlibatan NATO dengan Pasukan Keamanan Kosovo," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (15/12/2018).

Keprihatinan yang sama juga diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicara PBB Farhan Haq.

"Sekretaris-Jenderal menyerukan kepada semua pihak terkait untuk mengendalikan dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan serta menyebabkan kemunduran lebih lanjut dalam dialog yang difasilitasi Uni Eropa untuk normalisasi hubungan antara Beograd dan Pristina," kata Haq dalam sebuah pernyataan.

Meskipun menciptakan pasukan bisa memakan waktu bertahun-tahun, politisi Serbia mempertahankan bahwa hal itu dapat digunakan untuk mengusir sisa-sisa orang Serbia dari Kosovo. Namun tuduhan ini dibantah oleh pemimpin Kosovo Albania yang bergantung pada dukungan Uni Eropa dan AS untuk reformasi dan pengembangan negara Balkan yang kecil dan miskin itu.

Pada 5 Desember, Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic menyarankan satu kemungkinan tanggapan dari Beograd adalah intervensi militer.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic akan memeriksa pasukan di sepanjang perbatasan Kosovo selama tiga hari ke depan, kantor kepresidenan mengatakan hal itu pada hari Kamis.

Misi penjaga perdamaian pimpinan NATO ke Kosovo masih memiliki sekitar 4.000 tentara di negara yang terkurung daratan itu.

Analis Balkan, bagaimanapun, mengatakan tindakan apa pun yang dilakukan oleh 28.000 tentara Serbia terhadap Kosovo sangat tidak mungkin mengingat aspirasi Belgrade untuk bergabung dengan Uni Eropa dan pernyataan Brnabic tampaknya menjadi bujukan untuk nasionalis Serbia.

Kemerdekaan Kosovo terjadi hampir satu dekade setelah perang udara NATO menghentikan perang kontra-pemberontakan dua tahun oleh pasukan keamanan Serbia yang mencakup penangkapan, pembunuhan dan pengusiran warga sipil etnis Albania.