Pemerintahan Prancis Klaim Unjuk Rasa Melemahkan Ekonomi

PARIS - Unjuk rasa antipemerintah akan menekan pertumbuhan ekonomi Prancis pada kuartal IV/2018. Bank Sentral Prancis (BoF) mengungkapkan proyeksi itu kemarin.

Bank Sentral Prancis memperkirakan ekonomi negara itu akan tumbuh hanya 0,2% pada kuartal IV/2018 dibandingkan kuartal sebelumnya, turun dari 0,4% pada proyeksi sebelumnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Prancis Bruno Le Maire menolak memberi perkiraan pada pertumbuhan ekonomi 2018, tapi memperkirakan unjuk rasa itu akan memangkas out put nasional hingga 0,1% poin.

Deputi Menkeu memproyeksikan pertumbuhan akan mendekati 1,5%. Melemahnya perekonomian Prancis itu semakin mengkhawatirkan Presiden Emmanuel Macron yang berupaya mencari konsesi untuk meredam gerakan unjuk rasa “rompi kuning”.

Saat ini Macron mendapat tekanan untuk terus memangkas pajak dan biaya keamanan sosial demi mendorong daya beli rumah tangga serta menjaga defisit anggaran Prancis di bawah batas atas Uni Eropa (UE).

“Penurunan ini realitas bagi para entrepreneur dan pebisnis kita. Ini kenyataan untuk mereka yang tokonya dirusak, dijarah, dalam cara paling keras. Dan, ini kenyataan juga bagi para investor asing kita,” papar Le Maire pada RTL. Kepolisian menggunakan gas air mata, meriam air, dan kuda untuk membubarkan pengunjuk rasa yang melemparkan berbagai benda, membakar mobil-mobil, dan merusak toko. Unjuk rasa pada akhir pekan lalu tidak terlalu parah dibandingkan pekan sebelumnya.

Di bursa saham Paris, operator bandara ADP mengalami penurunan 1,0% dan peritel Carrefour, Casino, dan FNAC Darty turun antara 1-1,6%. Perusahaan perhotelan, Accor, turun 0,7%. Macron bertemu para pemimpin serikat buruh dan kelompok pengusaha pada Senin (10/12) sebelum berpidato pada malam harinya.

Presiden dikritik karena bersikap diam setelah kekerasan di Paris. Para penentangnya menuduh Macron mengubah Elysee Palace menjadi bungker. Para menteri berharap pidatonya akan menenangkan para demonstran rompi kuning.

“Negara kita sangat terpecah, antara mereka yang melihat globalisasi menguntungkan mereka dan pihak lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan, yang mengatakan globalisasi bukan peluang, tapi ancaman,” ujar Le Maire. “Peran presiden untuk menyatukan negara,” kata Le Maire. Para demonstran memprotes berkurangnya daya beli rumah tangga kelas menengah dan pekerja kerah biru. Gerakan protes itu pun berubah menjadi penolakan terhadap Macron.

Dengan kondisi Prancis yang defisit dan tak ingin melawan aturan Uni Eropa, Macron akan membatasi ruang untuk memenuhi berbagai permintaan demonstran untuk menaikkan gaji minimal, menurunkan pajak, energi murah dan provisi pensiun yang lebih baik.