PM Prancis Umumkan Penundaan Kenaikan Pajak BBM
Selasa, 04 Desember 2018 - 20:21 WIB
PM Prancis Umumkan Penundaan Kenaikan Pajak BBM
A
A
A
PARIS - Perdana Menteri (PM) Prancis mengumumkan penangguhan kenaikan pajak bahan bakar selama enam bulan. Rencana pemerintah Prancis untuk menaikkan pajak bahan bakar telah memicu aksi protes yang diwarnai kekerasan selama berminggu-minggu.
PM Prancis, Edouard Philippe mengatakan, kemarahan rakyat harus didengar dan kebijakan itu tidak akan diterapkan sampai ada debat yang layak dengan mereka yang terkena dampak.
Philippe mengumumkan langkah-langkah itu dalam sebuah pidato yang ditayangkan di televisi setelah bertemu anggota parlemen dari partai yang berkuasa, La Republique en Marche.
Ia mengatakan penangguhan selama enam bulan akan diterapkan untuk menaikkan pajak bahan bakar, serta kenaikan tarif listrik dan gas serta kontrol emisi kendaraan yang ketat.
"Orang-orang Prancis yang mengenakan rompi kuning mencintai negara mereka. Kami berbagi nilai-nilai itu," katanya seperti dikutip dari BBC, Selasa (4/12/2018).
Namun dia mengatakan kekerasan harus dihentikan.
"Peran utama negara adalah menjamin ketertiban umum tetapi kita harus melawan apa pun yang membahayakan persatuan bangsa," katanya, seraya menambahkan bahwa setiap demonstrasi di masa depan harus dinyatakan secara resmi dan dilakukan secara damai.
Philippe menambahkan bahwa konsultasi publik akan diadakan terhadap pajak dan belanja publik dari 15 Desember hingga 1 Maret.
Tidak jelas bagaimana pemerintah akan menemukan pendapatan yang diantisipasi dari langkah-langkah ini, tetapi Menteri Keuangan Bruno Le Maire - dikutip oleh Reuters - mengatakan penangguhan tidak akan menempatkan komitmen anggaran Prancis dalam bahaya.
Juru bicara rompi kuning Benjamin Cauchy menanggapi secara sinis langkah tersebut.
"Langkah itu entah itu pelecehan politik atau untuk mengolok-olok orang Prancis dan mengembalikan pajak dalam enam bulan," ujarnya.
Sementara pemimpin Senat dari oposisi kanan-tengah, Partai Republik, Bruno Retailleau mengatakan penangguhan itu benar-benar tidak cukup.
Pemimpin kelompok kanan Marine Le Pen sependapat. Lewat akun Twitternya, Le Pen mengatakan bahwa penundaan, bukan pembatalan, pajak tidak cukup.
Tanggapan berbeda ditunjukkan Segolene Royal, mantan Menteri Ekologi dari kelompok sosialis kiri-tengah, menyambut langkah itu tetapi mengatakan bahwa pajak harus ditunda sejak awal.
Aksi protes telah melanda kota-kota besar Prancis, menyebabkan kerusakan besar selama tiga pekan terakhir. Aksi protes rompi kuning sekarang telah tumbuh untuk mencerminkan kemarahan yang lebih luar terhadap pemerintah Prancis.
Tiga orang telah tewas sejak kerusuhan dimulai dan kekerasan serta vandalisme yang terjadi - terutama ketika patung-patung dihancurkan di Arc de Triomphe Sabtu lalu - telah dikutuk secara luas.
PM Prancis, Edouard Philippe mengatakan, kemarahan rakyat harus didengar dan kebijakan itu tidak akan diterapkan sampai ada debat yang layak dengan mereka yang terkena dampak.
Philippe mengumumkan langkah-langkah itu dalam sebuah pidato yang ditayangkan di televisi setelah bertemu anggota parlemen dari partai yang berkuasa, La Republique en Marche.
Ia mengatakan penangguhan selama enam bulan akan diterapkan untuk menaikkan pajak bahan bakar, serta kenaikan tarif listrik dan gas serta kontrol emisi kendaraan yang ketat.
"Orang-orang Prancis yang mengenakan rompi kuning mencintai negara mereka. Kami berbagi nilai-nilai itu," katanya seperti dikutip dari BBC, Selasa (4/12/2018).
Namun dia mengatakan kekerasan harus dihentikan.
"Peran utama negara adalah menjamin ketertiban umum tetapi kita harus melawan apa pun yang membahayakan persatuan bangsa," katanya, seraya menambahkan bahwa setiap demonstrasi di masa depan harus dinyatakan secara resmi dan dilakukan secara damai.
Philippe menambahkan bahwa konsultasi publik akan diadakan terhadap pajak dan belanja publik dari 15 Desember hingga 1 Maret.
Tidak jelas bagaimana pemerintah akan menemukan pendapatan yang diantisipasi dari langkah-langkah ini, tetapi Menteri Keuangan Bruno Le Maire - dikutip oleh Reuters - mengatakan penangguhan tidak akan menempatkan komitmen anggaran Prancis dalam bahaya.
Juru bicara rompi kuning Benjamin Cauchy menanggapi secara sinis langkah tersebut.
"Langkah itu entah itu pelecehan politik atau untuk mengolok-olok orang Prancis dan mengembalikan pajak dalam enam bulan," ujarnya.
Sementara pemimpin Senat dari oposisi kanan-tengah, Partai Republik, Bruno Retailleau mengatakan penangguhan itu benar-benar tidak cukup.
Pemimpin kelompok kanan Marine Le Pen sependapat. Lewat akun Twitternya, Le Pen mengatakan bahwa penundaan, bukan pembatalan, pajak tidak cukup.
Tanggapan berbeda ditunjukkan Segolene Royal, mantan Menteri Ekologi dari kelompok sosialis kiri-tengah, menyambut langkah itu tetapi mengatakan bahwa pajak harus ditunda sejak awal.
Aksi protes telah melanda kota-kota besar Prancis, menyebabkan kerusakan besar selama tiga pekan terakhir. Aksi protes rompi kuning sekarang telah tumbuh untuk mencerminkan kemarahan yang lebih luar terhadap pemerintah Prancis.
Tiga orang telah tewas sejak kerusuhan dimulai dan kekerasan serta vandalisme yang terjadi - terutama ketika patung-patung dihancurkan di Arc de Triomphe Sabtu lalu - telah dikutuk secara luas.
(ian)
