Republik Blokir Resolusi Akhiri Dukungan AS dalam Perang Yaman
Kamis, 15 November 2018 - 08:08 WIB
Republik Blokir Resolusi Akhiri Dukungan AS dalam Perang Yaman
A
A
A
WASHINGTON - Partai Republik memenangkan pemungutan suara di DPR AS pada Rabu malam waktu setempat untuk menghentikan resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri dukungan kepada koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman.
Sikap oposisi Kongres terhadap partisipasi AS dalam perang telah berkembang seiring dengan jumlah korban sipil dari kampanye pemboman oleh koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Beberapa pihak memperkirakan jumlah korban mencapai puluhan ribu, tidak termasuk mereka yang mengalami kelaparan sebagai akibat dari konflik. PBB telah memperingatkan bencana kelaparan yang terjadi bisa membunuh jutaan orang.
Pembunuhan penulis pembangkang Saudi, Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di Istanbul telah menambah kegelisahan yang dirasakan kalangan Demokrat dan Republik tentang belitan militer AS. Pemerintahan Trump, bagaimanapun, telah menolak seruan untuk mengekang dukungan terhadap koalisi Arab dengan alasan melindungi penjualan senjata AS dan dukungan Saudi untuk sikap garis keras pemerintah AS terhadap Iran.
Pekan lalu, AS mengumumkan telah mengakhiri pengisian bahan bakar pesawat tempur Saudi yang melakukan pengeboman di Yaman, tetapi terus memasok senjata, intelijen dan dukungan logistik. Lebih lanjut, laporan terbaru oleh kantor inspektur Jenderal Pentagon mengungkap operasi militer rahasia, dengan nama sandi Yukon Journey. Namun rincian operasi militer itu masih belum diketahui.
Sebuah langkah diambil oleh anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Ro Khanna pada bulan September lalu. Ia menggunakan Resolusi Kekuatan Perang 1973 untuk menyingkirkan pasukan bersenjata AS dari permusuhan di Republik Yaman yang belum disahkan oleh Kongres.
Seperti yang diperkenalkan di bawah Resolusi Kekuatan Perang, langkah Khanna seharusnya memiliki status istimewa, yang berarti tidak dapat ditahan di komite oleh mayoritas selama lebih dari 15 hari. Setelah itu harus tunduk pada pemungutan suara di Kongres.
Namun, pada jam 5 sore pada hari Selasa waktu setempat - hari pertama Kongres kembali bekerja setelah pemilu sela - komite aturan DPR yang didominasi Republik memperkenalkan klausul luar biasa yang tertempel pada putusan prosedural tentang undang-undang tentang manajemen populasi serigala abu-abu. Klausul itu menyatakan, tanpa penjelasan, bahwa hak-hak khusus Resolusi Kekuatan Perang tidak akan berlaku untuk Yaman.
Perubahan aturan itu berarti bahwa Partai Republik dapat mencegah perdebatan dan memberikan suara pada perang Yaman yang berlangsung di DPR hingga Januari, ketika mayoritas Demokrat yang baru terpilih mengambil kursi mereka.
“Sangat disayangkan bahwa Partai Republik melanggar preseden dan menghalangi resolusi kami untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam perang di Yaman. Mereka menyerahkan tugas pengawasan kongres keluar dari jalan kekuasaan mereka," tulis Khana di Twitter
"Sementara pemungutan suara hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, kami tidak akan berhenti berjuang untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern," kata Khanna.
"Kita harus mengakhiri keterlibatan AS dalam bencana kemanusiaan di Yaman," tukasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (15/11/2018).
Kemenangan Republik secara signifikan mengurangi tekanan terhadap Riyadh dan lobi besar di Washington. Namun, ada upaya paralel di Senat untuk membatasi keterlibatan AS, yang mungkin akan berujung pada pemungutan suara akhir bulan ini.
Sikap oposisi Kongres terhadap partisipasi AS dalam perang telah berkembang seiring dengan jumlah korban sipil dari kampanye pemboman oleh koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Beberapa pihak memperkirakan jumlah korban mencapai puluhan ribu, tidak termasuk mereka yang mengalami kelaparan sebagai akibat dari konflik. PBB telah memperingatkan bencana kelaparan yang terjadi bisa membunuh jutaan orang.
Pembunuhan penulis pembangkang Saudi, Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di Istanbul telah menambah kegelisahan yang dirasakan kalangan Demokrat dan Republik tentang belitan militer AS. Pemerintahan Trump, bagaimanapun, telah menolak seruan untuk mengekang dukungan terhadap koalisi Arab dengan alasan melindungi penjualan senjata AS dan dukungan Saudi untuk sikap garis keras pemerintah AS terhadap Iran.
Pekan lalu, AS mengumumkan telah mengakhiri pengisian bahan bakar pesawat tempur Saudi yang melakukan pengeboman di Yaman, tetapi terus memasok senjata, intelijen dan dukungan logistik. Lebih lanjut, laporan terbaru oleh kantor inspektur Jenderal Pentagon mengungkap operasi militer rahasia, dengan nama sandi Yukon Journey. Namun rincian operasi militer itu masih belum diketahui.
Sebuah langkah diambil oleh anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Ro Khanna pada bulan September lalu. Ia menggunakan Resolusi Kekuatan Perang 1973 untuk menyingkirkan pasukan bersenjata AS dari permusuhan di Republik Yaman yang belum disahkan oleh Kongres.
Seperti yang diperkenalkan di bawah Resolusi Kekuatan Perang, langkah Khanna seharusnya memiliki status istimewa, yang berarti tidak dapat ditahan di komite oleh mayoritas selama lebih dari 15 hari. Setelah itu harus tunduk pada pemungutan suara di Kongres.
Namun, pada jam 5 sore pada hari Selasa waktu setempat - hari pertama Kongres kembali bekerja setelah pemilu sela - komite aturan DPR yang didominasi Republik memperkenalkan klausul luar biasa yang tertempel pada putusan prosedural tentang undang-undang tentang manajemen populasi serigala abu-abu. Klausul itu menyatakan, tanpa penjelasan, bahwa hak-hak khusus Resolusi Kekuatan Perang tidak akan berlaku untuk Yaman.
Perubahan aturan itu berarti bahwa Partai Republik dapat mencegah perdebatan dan memberikan suara pada perang Yaman yang berlangsung di DPR hingga Januari, ketika mayoritas Demokrat yang baru terpilih mengambil kursi mereka.
“Sangat disayangkan bahwa Partai Republik melanggar preseden dan menghalangi resolusi kami untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam perang di Yaman. Mereka menyerahkan tugas pengawasan kongres keluar dari jalan kekuasaan mereka," tulis Khana di Twitter
"Sementara pemungutan suara hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, kami tidak akan berhenti berjuang untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern," kata Khanna.
"Kita harus mengakhiri keterlibatan AS dalam bencana kemanusiaan di Yaman," tukasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (15/11/2018).
Kemenangan Republik secara signifikan mengurangi tekanan terhadap Riyadh dan lobi besar di Washington. Namun, ada upaya paralel di Senat untuk membatasi keterlibatan AS, yang mungkin akan berujung pada pemungutan suara akhir bulan ini.
(ian)
